Perumusan Pancasila (BPUPKI-Piagam Jakarta-PPKI), kedudukan, dan penerapan nilai sila

TWK · Pilar negara (Pancasila)

Sejarah perumusan Pancasila (BPUPKI, Panitia Sembilan dan Piagam Jakarta, PPKI 18 Agustus 1945), kedudukan Pancasila, dan penerapan nilai tiap sila

Inti aturan: perumusan Pancasila

Rumusan Pancasila yang berlaku adalah rumusan final yang disepakati PPKI pada 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keppres 24/2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila karena pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara di sidang BPUPKI, lalu memandang rumusan 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni (Panitia Sembilan), dan rumusan final 18 Agustus (PPKI) sebagai satu kesatuan proses. Perbedaan pokok Piagam Jakarta dengan rumusan final ada pada sila pertama. Secara yuridis, Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara (UU 12/2011 Pasal 2), sehingga materi muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilainya, dan MK (Putusan 100/PUU-XI/2013) menolak penyejajaran Pancasila sebagai salah satu 'pilar'. Dalam soal penerapan, tentukan sila dari tindakan inti kasus: beribadat menurut agama (sila 1), memperlakukan manusia sesuai martabatnya (sila 2), menjaga keutuhan bangsa (sila 3), memutuskan lewat musyawarah (sila 4), memeratakan kesejahteraan (sila 5).

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR), termasuk Pembukaan dan Aturan Tambahan
  • Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila
  • Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku I (Edisi Revisi 2010)
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta Penjelasannya
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  • Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 814)

Cara mengenali soal perumusan Pancasila

Soal faktual menyebut tanggal (1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945), badan (BPUPKI, Panitia Sembilan, PPKI), dokumen (Piagam Jakarta, Pembukaan UUD, Keppres 24/2016, UU 12/2011, TAP MPR), atau bunyi sila, lalu menanyakan pasangan yang tepat. Soal penerapan menyajikan kasus fiktif singkat tanpa menyebut sila; peserta harus menemukan tindakan inti kasus dan memasangkannya dengan bunyi satu sila, sering dengan opsi berbentuk 'sila ..., karena ...' yang alasannya harus cocok dengan fakta kasus. Soal HOTS menyajikan pernyataan majemuk, perbandingan dua rumusan, atau pendapat seseorang yang harus dinilai berdasarkan dokumen resmi. Opsi biasanya memuat tanggal atau badan yang bertetangga, sila yang sama-sama 'baik', atau dokumen yang sudah dicabut.

Contoh soal perumusan Pancasila dan pembahasannya

Contoh 1

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Menurut konsiderans keputusan tersebut, peristiwa yang terjadi pada 1 Juni 1945 adalah ...

  1. A Panitia Sembilan menghasilkan naskah Piagam Jakarta
  2. B PPKI menyepakati rumusan final dasar negara Pancasila
  3. C Ir. Soekarno memperkenalkan Pancasila di sidang BPUPKI Kunci
  4. D BPUPKI membuka masa sidang pertama tentang dasar negara
  5. E BPUPKI menerima rancangan undang-undang dasar yang baru

Langkah demi langkah

  1. Kenali dokumen yang menjadi dasar: Keppres 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Soal menanyakan isi konsiderans, bukan pendapat sejarawan.
  2. Ingat tiga tanggal dalam konsiderans: 1 Juni 1945 (pidato Ir. Soekarno di sidang BPUPKI), 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta oleh Panitia Sembilan), dan 18 Agustus 1945 (rumusan final oleh PPKI).
  3. Singkirkan A (22 Juni) dan B (18 Agustus) karena tanggalnya berbeda.
  4. Singkirkan D: sidang pertama BPUPKI berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni, jadi pembukaannya pada 29 Mei. Singkirkan E: rancangan UUD dibahas pada masa sidang kedua bulan Juli.
  5. Jawaban: C, Ir. Soekarno memperkenalkan Pancasila di sidang BPUPKI.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Konsiderans huruf c: 'untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno ... di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945'.

Rasional semua opsi
A Panitia Sembilan menghasilkan naskah Piagam Jakarta

Salah. Konsiderans huruf d Keppres 24/2016 menyebut naskah Piagam Jakarta dihasilkan Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945, bukan 1 Juni.

B PPKI menyepakati rumusan final dasar negara Pancasila

Salah. Menurut konsiderans huruf d, rumusan final disepakati PPKI pada 18 Agustus 1945.

C Ir. Soekarno memperkenalkan Pancasila di sidang BPUPKI Kunci

Benar. Konsiderans huruf c: 'untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno ... di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945'.

D BPUPKI membuka masa sidang pertama tentang dasar negara

Salah. Menurut konsiderans huruf b, sidang pertama BPUPKI berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang itu dibuka pada 29 Mei; 1 Juni adalah hari terakhirnya.

E BPUPKI menerima rancangan undang-undang dasar yang baru

Salah. Pembahasan rancangan undang-undang dasar terjadi pada masa sidang kedua BPUPKI bulan Juli 1945, bukan pada 1 Juni.

Dasar fakta

  • Keppres 24/2016 Diktum PERTAMA menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila; KEDUA: 1 Juni hari libur nasional; KETIGA: diperingati setiap 1 Juni; KEEMPAT: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keppres tidak memuat rumusan sila. Ditetapkan 1 Juni 2016. Sumber (membuka tab baru)
  • Konsiderans huruf b Keppres 24/2016: BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 'dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka'. Huruf c: 'untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno ... di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945'. Sumber (membuka tab baru)
  • Konsiderans huruf d: sejak 1 Juni 1945 Pancasila berkembang hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan 'disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'. Huruf e: rumusan 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 'adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara'. Huruf f: 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi oleh Keppres 18/2008. Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

Perhatikan dua rumusan dasar negara berikut (ejaan disesuaikan). Piagam Jakarta (22 Juni 1945): '... Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan ..., serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.' Rumusan final: '... Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan ..., serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.' Pernyataan yang tepat tentang perubahan dari rumusan pertama ke rumusan kedua adalah ...

  1. A KNIP menghapus anak kalimat pada sila pertama itu dalam sidang pertamanya sesudah proklamasi
  2. B Presiden menghapus anak kalimat pada sila pertama itu melalui Dekrit 5 Juli 1959
  3. C MPR menghapus anak kalimat pada sila pertama itu dalam Perubahan Pertama UUD tahun 1999
  4. D BPUPKI menghapus anak kalimat pada sila pertama itu dalam masa sidang kedua bulan Juli 1945
  5. E PPKI menghapus anak kalimat pada sila pertama itu ketika bersidang pada 18 Agustus 1945 Kunci

Langkah demi langkah

  1. Tulis kedua rumusan sila demi sila, lalu bandingkan. Perubahannya ada di sila pertama: anak kalimat 'dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' tidak ada lagi, dan rumusannya menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.
  2. Perhatikan bahwa kelima opsi sepakat tentang apa yang berubah. Yang membedakan adalah badan dan waktunya.
  3. Ingat konsiderans huruf d Keppres 24/2016: rumusan final disepakati PPKI pada 18 Agustus 1945.
  4. Singkirkan KNIP, Dekrit 5 Juli 1959 (memberlakukan kembali UUD, bukan merumuskan Pancasila), Perubahan Pertama 1999 (tidak mengubah Pembukaan), dan BPUPKI bulan Juli.
  5. Jawaban: E.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Perbandingan kedua kutipan menunjukkan perubahan pokok pada sila pertama: 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Konsiderans huruf d Keppres 24/2016 menyebut rumusan final itu disepakati 'pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'. Kutipan Piagam Jakarta di stem memakai ejaan yang disesuaikan, mengikuti Naskah Komprehensif MK Buku I; naskah aslinya berejaan lama.

Rasional semua opsi
A KNIP menghapus anak kalimat pada sila pertama itu dalam sidang pertamanya sesudah proklamasi

Salah. Konsiderans huruf d Keppres 24/2016 menyebut rumusan final disepakati Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, bukan Komite Nasional Indonesia Pusat.

B Presiden menghapus anak kalimat pada sila pertama itu melalui Dekrit 5 Juli 1959

Salah. Dekrit 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 (diktum (a) Perubahan Keempat); rumusan final Pancasila sudah disepakati PPKI pada 18 Agustus 1945 (konsiderans huruf d Keppres 24/2016).

C MPR menghapus anak kalimat pada sila pertama itu dalam Perubahan Pertama UUD tahun 1999

Salah. Perubahan I-IV (1999-2002) tidak mengubah Pembukaan. Rumusan final sudah disepakati PPKI pada 18 Agustus 1945 (konsiderans huruf d Keppres 24/2016).

D BPUPKI menghapus anak kalimat pada sila pertama itu dalam masa sidang kedua bulan Juli 1945

Salah. Konsiderans huruf d Keppres 24/2016 menyebut rumusan final disepakati PPKI pada 18 Agustus 1945, bukan BPUPKI pada bulan Juli.

E PPKI menghapus anak kalimat pada sila pertama itu ketika bersidang pada 18 Agustus 1945 Kunci

Benar. Perbandingan kedua kutipan menunjukkan perubahan pokok pada sila pertama: 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Konsiderans huruf d Keppres 24/2016 menyebut rumusan final itu disepakati 'pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'. Kutipan Piagam Jakarta di stem memakai ejaan yang disesuaikan, mengikuti Naskah Komprehensif MK Buku I; naskah aslinya berejaan lama.

Dasar fakta

  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Aturan Tambahan Pasal II: 'Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.' Diktum (a) Perubahan Keempat menyebut UUD 1945 'ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959'. Sumber (membuka tab baru)
  • Konsiderans huruf d: sejak 1 Juni 1945 Pancasila berkembang hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan 'disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'. Huruf e: rumusan 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 'adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara'. Huruf f: 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi oleh Keppres 18/2008. Sumber (membuka tab baru)
  • Naskah Piagam Jakarta (Mukaddimah, Jakarta 22-6-1945, ditandatangani sembilan anggota Panitia Sembilan) memuat dasar: 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.' Pada 18 Agustus 1945 sila pertama menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan istilah Mukaddimah menjadi Pembukaan. Susunan pidato Soekarno 1 Juni 1945 menempatkan 'Ketuhanan yang berkebudayaan' di urutan kelima. Sembilan penanda tangan: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakkir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Moh. Yamin (ejaan nama bervariasi antarsumber). Panitia Kecil BPUPKI (delapan orang, diketuai Soekarno): Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, R. Otto Iskandardinata, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wachid Hasjim (Buku I hlm. 24, Tabel 2). Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menganggap rumusan yang berlaku adalah rumusan pidato 1 Juni 1945 karena tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila.

Kenapa terlihat benar Kata 'lahir' memberi kesan bahwa bentuk Pancasila pada 1 Juni adalah bentuk yang sah.

Cara menghindari Keppres 24/2016 menyebut 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945 sebagai satu kesatuan proses. Rumusan yang berlaku adalah rumusan final 18 Agustus yang tercantum dalam Pembukaan UUD alinea keempat.

Menyebut BPUPKI sebagai badan yang menyepakati rumusan final atau mengesahkan UUD pada 18 Agustus 1945.

Kenapa terlihat benar BPUPKI yang membahas dasar negara dan rancangan UUD, sehingga mudah dikira BPUPKI pula yang mengesahkannya.

Cara menghindari Pisahkan tugas: BPUPKI menyelidiki dan membahas, Panitia Sembilan menghasilkan Piagam Jakarta, PPKI menyepakati rumusan final dan mengesahkan UUD pada 18 Agustus 1945.

Memilih sila kedua untuk kasus pemerataan kesejahteraan karena sila itu memuat kata 'adil', atau mengira keadilan sosial berarti semua orang membayar dan menerima sama besar.

Kenapa terlihat benar Kata 'adil' ada di sila kedua dan sila kelima, dan 'sama rata' terdengar adil.

Cara menghindari Sila kedua menyangkut perlakuan terhadap manusia sesuai martabatnya. Sila kelima menyangkut pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, yang bisa saja ditempuh dengan perlakuan berbeda bagi kelompok yang mampu dan tidak mampu.

Menyebut Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar yang sederajat dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kenapa terlihat benar Istilah 'empat pilar' pernah tercantum dalam UU Partai Politik dan banyak dipakai dalam sosialisasi.

Cara menghindari Putusan MK 100/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar yang sederajat dengan pilar lain mengaburkan kedudukannya sebagai dasar negara.

Memilih sila ketiga untuk setiap kasus yang menggambarkan kebersamaan, walaupun tindakan intinya musyawarah atau ibadah.

Kenapa terlihat benar Hampir semua perilaku baik dalam masyarakat ikut menjaga kerukunan, sehingga 'persatuan' selalu terasa cocok.

Cara menghindari Cari tindakan inti yang dilakukan tokoh dalam kasus, lalu cocokkan dengan kata kunci bunyi sila: beribadat (1), martabat manusia (2), keutuhan bangsa (3), permusyawaratan (4), pemerataan kesejahteraan (5).

Latihan soal perumusan Pancasila bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Rumusan sila keempat Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Sila 4 = Kerakyatan + yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan + dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Langkah. 1) Ingat tiga bagian sila keempat: 'Kerakyatan', 'yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan', 'dalam Permusyawaratan/Perwakilan'. 2) A mengganti kata pertama. 3) C menukar urutan. 4) D dan E mengganti bagian akhir. 5) Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih D karena musyawarah untuk mufakat sering diajarkan sebagai pengamalan sila keempat, lalu dikira itulah bunyi silanya.

A Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Salah. Sila keempat diawali kata 'Kerakyatan'. Frasa 'berkedaulatan rakyat' memang ada di alinea keempat, tetapi sebagai sifat susunan negara, bukan bunyi sila.

B Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Kunci

Benar. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (naskah MPR): 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'.

C Kerakyatan yang dipimpin oleh Permusyawaratan dalam hikmat kebijaksanaan/Perwakilan

Salah. Urutan kata ditukar. Yang memimpin adalah 'hikmat kebijaksanaan', dan wadahnya 'Permusyawaratan/Perwakilan'.

D Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat

Salah. 'Musyawarah untuk mufakat' adalah cara pengamalan yang lazim disebut, bukan bunyi sila dalam Pembukaan.

E Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan melalui perwakilan dan pemilihan umum

Salah. Bunyi sila tidak memuat kata 'pemilihan'; rumusannya 'dalam Permusyawaratan/Perwakilan'.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Dalam UUD NRI 1945, kelima dasar negara (Pancasila) dirumuskan secara lengkap pada bagian ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Lima sila lengkap = Pembukaan alinea IV. Pasal 29 ayat (1) hanya mengulang sila pertama.

Langkah. 1) Kata kunci stem: 'kelima dasar' dan 'secara lengkap'. 2) Pasal 29 ayat (1) hanya memuat Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 36A hanya menyebut nama lambang Garuda Pancasila. 3) Alinea keempat Pembukaan menyebut kelima dasar berurutan. 4) Jawaban D.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 29 ayat (1) karena pasal itu memuat frasa 'Ketuhanan Yang Maha Esa', padahal yang ditanya kelima sila sekaligus.

A Pasal 29 ayat (1) dan (2)

Salah. Pasal 29 ayat (1) menyatakan 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa', dan ayat (2) menjamin kemerdekaan beragama dan beribadat. Pasal ini baru memuat satu sila, bukan kelimanya.

B Pembukaan alinea ketiga

Salah. Alinea ketiga berisi pernyataan kemerdekaan 'atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa', belum memuat rumusan lima dasar.

C Pasal 36A tentang lambang

Salah. Pasal 36A hanya menyatakan 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika'; pasal itu menyebut nama lambang, bukan rumusan kelima sila.

D Pembukaan alinea keempat Kunci

Benar. Alinea keempat Pembukaan memuat kelima dasar. Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 juga menunjuk 'Pembukaan ... alinea keempat' sebagai tempat rumusan Pancasila.

E Aturan Tambahan Pasal II

Salah. Aturan Tambahan Pasal II hanya menyatakan bahwa UUD terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Aturan Tambahan Pasal II: 'Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.' Diktum (a) Perubahan Keempat menyebut UUD 1945 'ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959'. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 29 ayat (1): 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.' Ayat (2): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.' Pasal 29 tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 12/2011 Pasal 2: 'Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.' Penjelasan Pasal 2: penempatan itu sesuai Pembukaan UUD alinea keempat; menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara 'sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila'. Pasal 3 ayat (1): UUD NRI 1945 'merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan'. Pasal 7 ayat (1): hierarki diawali UUD NRI 1945, lalu Ketetapan MPR; Pancasila tidak tercantum sebagai jenis peraturan. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 36A: 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.' Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Warga sebuah RW harus menentukan lokasi balai pertemuan baru. Rapat dibuka dengan doa bersama. Ketua RW tidak menetapkan lokasi sendiri; ia mengundang perwakilan setiap RT yang berasal dari berbagai suku, memberi setiap RT kesempatan yang sama untuk mengusulkan, meminta setiap usulan disertai alasan, lalu forum menimbang usulan-usulan itu sampai semua peserta menyetujui satu lokasi. Cara pengambilan keputusan tersebut mencerminkan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pilih sila dari hal yang DITANYAKAN (cara memutuskan), bukan dari detail latar (doa, suku, kesempatan mengusul). Keputusan bersama lewat wakil dan musyawarah → sila keempat.

Langkah. 1) Stem menanyakan 'cara pengambilan keputusan'. 2) Caranya: forum perwakilan RT menimbang alasan sampai semua setuju, cocok dengan 'Permusyawaratan/Perwakilan' pada sila keempat. 3) Doa, keragaman suku, kesempatan yang sama, dan sikap tidak memutuskan sendiri adalah detail atau bagian dari musyawarah itu sendiri. 4) Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih sila dari detail yang paling mencolok (doa → sila pertama, berbagai suku → sila ketiga) tanpa memperhatikan apa yang ditanyakan.

A sila keempat, karena lokasi diputuskan lewat permusyawaratan para wakil Kunci

Benar. Yang ditanyakan adalah cara mengambil keputusan: perwakilan RT menimbang alasan setiap usulan sampai tercapai persetujuan bersama. Itu wujud 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan'.

B sila ketiga, karena perwakilan berbagai suku dapat duduk dalam satu forum

Salah. Keragaman suku peserta hanya latar kasus. Yang ditanyakan adalah cara mengambil keputusan, bukan menjaga keutuhan bangsa.

C sila kelima, karena setiap RT diberi kesempatan yang sama untuk mengusulkan

Salah. Kesempatan yang sama bagi setiap RT untuk mengusulkan adalah bagian dari permusyawaratan para wakil, yang oleh Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) dijabarkan pada sila keempat (penyelenggaraan negara yang didasarkan pada 'permusyawaratan perwakilan'). Sila kelima menyangkut keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan tata cara mengusulkan.

D sila kedua, karena ketua RW menghormati warga dengan tidak memutuskan sendiri

Salah. Tidak memaksakan keputusan sendiri justru ciri permusyawaratan (sila keempat). Kasus tidak membahas pengakuan harkat dan martabat seseorang, yang menurut Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) menjadi indikator sila kedua.

E sila pertama, karena rapat penentuan lokasi itu dibuka dengan doa bersama

Salah. Doa pembuka hanya bagian dari acara rapat. Yang ditanyakan adalah cara mengambil keputusan.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Lampiran Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) tentang Indikator Nilai Pancasila menjabarkan, antara lain: sila pertama, indikator 3: 'menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya'; sila kedua, indikator 4: 'mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa'; sila ketiga, uraian: menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air serta bersedia melindungi segenap bangsa (diringkas); sila keempat, indikator 1: penyelenggaraan negara didasarkan pada 'permusyawaratan perwakilan' (diringkas); sila kelima, indikator 1: 'berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pada perisai Garuda Pancasila, dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Bintang (1), rantai (2), beringin (3), kepala banteng (4), padi-kapas (5): UU 24/2009 Pasal 48 ayat (2).

Langkah. 1) Identifikasi sila yang ditanya: Persatuan Indonesia, sila ketiga. 2) Pasangkan dengan daftar Pasal 48 ayat (2): huruf c, pohon beringin. 3) Jawaban E.

Kesalahan umum. Menukar pohon beringin dengan kepala banteng karena keduanya berada di bagian atas perisai (kiri atas dan kanan atas).

A kepala banteng di kanan atas

Salah. Kepala banteng di kanan atas melambangkan dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Pasal 48 ayat (2) huruf d).

B tali rantai di kiri bawah

Salah. Tali rantai di kiri bawah melambangkan dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Pasal 48 ayat (2) huruf b).

C kapas dan padi di kanan bawah

Salah. Kapas dan padi di kanan bawah melambangkan dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Pasal 48 ayat (2) huruf e).

D bintang di bagian tengah

Salah. Cahaya berbentuk bintang bersudut lima di tengah melambangkan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 48 ayat (2) huruf a).

E pohon beringin di kiri atas Kunci

Benar. Pasal 48 ayat (2) huruf c: 'dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai'.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 48 ayat (2) huruf c (kutipan kata demi kata): 'dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai'. Huruf lain (diringkas): (a) Ketuhanan Yang Maha Esa = cahaya berbentuk bintang bersudut lima di bagian tengah; (b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab = tali rantai bermata bulatan dan persegi di kiri bawah; (d) Kerakyatan ... = kepala banteng di kanan atas; (e) Keadilan Sosial ... = 'kapas dan padi' di kanan bawah (urutan kata sesuai UU). Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Seorang petugas lembaga pemasyarakatan memotret narapidana dalam keadaan dipermalukan, lalu menyebarkan fotonya sehingga memancing komentar bernada permusuhan antarkelompok di media sosial. Narapidana itu sedang mengikuti pembinaan rohani. Setelah meminta pendapat para kepala seksi dalam rapat, kepala lembaga menjatuhkan sanksi yang sama kepada semua petugas yang terlibat. Ia menegaskan bahwa hukuman penjara tidak menghapus hak narapidana untuk tidak dipermalukan. Alasan yang ditegaskan kepala lembaga itu paling sesuai dengan sila ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Bila stem menyebut alasan tokoh secara eksplisit, cocokkan sila dengan alasan itu, bukan dengan cara atau akibatnya. Larangan mempermalukan manusia → sila kedua.

Langkah. 1) Stem bertanya tentang 'alasan yang ditegaskan': hukuman tidak menghapus hak narapidana untuk tidak dipermalukan. 2) Itu soal harkat manusia, cocok dengan 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' dan Pasal 28G ayat (2). 3) Rapat (cara), sanksi yang sama (cara), permusuhan antarkelompok (akibat), dan pembinaan rohani (keterangan) bukan alasan yang ditegaskan. 4) Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih sila dari detail lain di stem, misalnya rapat (sila keempat) atau sanksi yang sama (sila kelima), padahal yang ditanya alasan yang ditegaskan.

A kelima, karena semua petugas yang terlibat dijatuhi sanksi yang sama

Salah. Keseragaman sanksi hanya cara penindakan, dan sila kelima menyangkut pemerataan kesejahteraan. Alasan yang ditegaskan kepala lembaga adalah hak narapidana untuk tidak dipermalukan.

B kedua, karena harkat seseorang tetap dihormati walau sedang dihukum Kunci

Benar. Alasan yang ditegaskan adalah larangan mempermalukan narapidana sebagai manusia, sejalan dengan 'Kemanusiaan yang adil dan beradab' dan Pasal 28G ayat (2) UUD (hak untuk bebas dari 'perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia'). Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) juga menjabarkan sila kedua sebagai 'pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya'.

C keempat, karena sanksi diputuskan setelah meminta pendapat dalam rapat

Salah. Rapat adalah cara mengambil keputusan, bukan alasan yang ditegaskan kepala lembaga.

D ketiga, karena foto itu sempat memicu permusuhan antarkelompok

Salah. Permusuhan di media sosial adalah akibat sampingan. Kepala lembaga menegaskan alasan lain, yaitu hak narapidana untuk tidak dipermalukan.

E pertama, karena narapidana itu sedang mengikuti pembinaan rohani

Salah. Pembinaan rohani hanya keterangan tentang narapidana, bukan alasan sanksi yang ditegaskan.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28G ayat (2): 'Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.' Pasal 28I ayat (2): 'Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.' Sumber (membuka tab baru)
  • Lampiran Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) tentang Indikator Nilai Pancasila menjabarkan, antara lain: sila pertama, indikator 3: 'menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya'; sila kedua, indikator 4: 'mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa'; sila ketiga, uraian: menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air serta bersedia melindungi segenap bangsa (diringkas); sila keempat, indikator 1: penyelenggaraan negara didasarkan pada 'permusyawaratan perwakilan' (diringkas); sila kelima, indikator 1: 'berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Pemerintah sebuah kabupaten menetapkan tarif air bersih bertingkat setelah membahasnya bersama DPRD. Rumah tangga berpenghasilan rendah membayar tarif paling murah, sedangkan hotel dan pabrik membayar lebih tinggi. Selisih pendapatan dipakai untuk menyambung pipa ke desa-desa yang belum terlayani, termasuk ke rumah ibadah dan ke desa di perbatasan provinsi. Tujuan kebijakan tarif bertingkat itu paling sesuai dengan sila ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Tanyakan TUJUAN kebijakan. Beban ditanggung secara berkeadilan dan manfaat layanan dasar dibuat merata → sila kelima; keadilan sosial tidak berarti semua membayar sama.

Langkah. 1) Stem menanyakan tujuan tarif bertingkat. 2) Tujuannya: hotel dan pabrik membayar lebih, dan selisihnya dipakai menyambung desa yang belum terlayani; beban ditanggung berkeadilan dan manfaat dibuat merata, cocok dengan sila kelima. 3) Pembahasan bersama DPRD adalah cara; rumah ibadah dan desa perbatasan hanya sebagian penerima; keringanan tarif bagi warga miskin adalah bagian dari pemerataan itu sendiri. 4) Jawaban E.

Kesalahan umum. Memilih sila kedua karena warga miskin 'tidak dibebani', atau memilih sila keempat karena ada pembahasan dengan DPRD.

A kedua, karena warga berpenghasilan rendah tidak dibebani tarif tinggi

Salah. Keringanan tarif bagi warga berpenghasilan rendah adalah bagian dari pembagian beban yang berkeadilan, ranah sila kelima. Kasus tidak membahas pengakuan harkat dan martabat seseorang, yang menurut Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) menjadi indikator sila kedua.

B keempat, karena tarif ditetapkan setelah dibahas bersama DPRD

Salah. Pembahasan bersama DPRD adalah cara menetapkan tarif, bukan tujuan kebijakan yang ditanyakan.

C ketiga, karena pipa disambung sampai ke desa di perbatasan provinsi

Salah. Perbatasan yang dimaksud adalah batas antarprovinsi, dan penyambungan pipa bertujuan melayani desa yang belum terlayani, bukan menjaga keutuhan bangsa.

D pertama, karena sambungan pipa ikut menjangkau rumah ibadah

Salah. Rumah ibadah hanya salah satu tempat yang ikut terlayani. Tujuan kebijakan tarif adalah pemerataan layanan bagi seluruh warga.

E kelima, karena tarif hotel dan pabrik menutup biaya sambungan ke desa Kunci

Benar. Beban ditanggung secara berkeadilan (yang mampu membayar lebih) dan manfaatnya dibuat merata (desa yang belum terlayani ikut tersambung). Itu wujud 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'; Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) menjabarkan sila kelima sebagai kebijakan yang 'berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Lampiran Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) tentang Indikator Nilai Pancasila menjabarkan, antara lain: sila pertama, indikator 3: 'menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya'; sila kedua, indikator 4: 'mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa'; sila ketiga, uraian: menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air serta bersedia melindungi segenap bangsa (diringkas); sila keempat, indikator 1: penyelenggaraan negara didasarkan pada 'permusyawaratan perwakilan' (diringkas); sila kelima, indikator 1: 'berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Manajemen sebuah rumah sakit menyediakan ruang ibadah bagi pemeluk berbagai agama. Melalui rapat perwakilan perawat, jadwal jaga disusun bergiliran sehingga beban kerja terbagi rata, pelayanan pasien tidak terganggu, dan setiap perawat tetap dapat menjalankan ibadah menurut agamanya. Penyediaan ruang ibadah dan pengaturan waktu ibadah itu terutama mewujudkan sila ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Kesempatan beribadat menurut agama masing-masing → sila pertama (Pasal 29 UUD). Abaikan detail tentang cara dan syarat penyusunan jadwal.

Langkah. 1) Stem menanyakan penyediaan ruang ibadah dan pengaturan waktu ibadah. 2) Isi kebijakan itu adalah jaminan beribadat menurut agama, cocok dengan sila pertama dan Pasal 29 ayat (2). 3) Rapat perwakilan, beban yang rata, kerja satu tim, dan pelayanan pasien adalah detail lain dalam kasus. 4) Jawaban D.

Kesalahan umum. Memilih sila ketiga karena kasus melibatkan orang dari berbagai agama, atau sila keempat karena ada rapat. Keberagaman pelaku dan cara menyusun jadwal tidak menentukan isi kebijakan.

A ketiga, karena perawat dari berbagai agama tetap bekerja dalam satu tim

Salah. Kebersamaan tim adalah latar. Kebijakan yang ditanyakan (ruang dan waktu ibadah) mengatur kesempatan beribadah.

B keempat, karena jadwal jaga disusun melalui rapat perwakilan perawat

Salah. Rapat perwakilan adalah cara menyusun jadwal, bukan isi kebijakan ruang dan waktu ibadah.

C kelima, karena beban jaga dibagi rata kepada seluruh perawat

Salah. Pembagian beban kerja adalah bagian lain dari pengaturan jadwal. Yang ditanyakan adalah penyediaan ruang dan waktu ibadah.

D pertama, karena perawat dijamin bebas menjalankan keyakinannya Kunci

Benar. Menjamin setiap orang dapat beribadat menurut agamanya sejalan dengan sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan Pasal 29 UUD: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa (ayat (1)) dan menjamin kemerdekaan beribadat menurut agama dan kepercayaan (ayat (2)). Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) menjabarkan sila pertama antara lain sebagai jaminan 'kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah'.

E kedua, karena pelayanan pasien tetap terjaga selama waktu ibadah

Salah. Terjaganya pelayanan adalah syarat dalam pengaturan jadwal, bukan isi kebijakan ruang dan waktu ibadah.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 29 ayat (1): 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.' Ayat (2): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.' Pasal 29 tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Lampiran Indikator Nilai Pancasila (BN 2022 No. 814) tentang Indikator Nilai Pancasila menjabarkan, antara lain: sila pertama, indikator 3: 'menjamin kebebasan dan penghormatan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya'; sila kedua, indikator 4: 'mencerminkan pengakuan dan kesederajatan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa'; sila ketiga, uraian: menumbuhkan rasa memiliki dan mencintai Tanah Air serta bersedia melindungi segenap bangsa (diringkas); sila keempat, indikator 1: penyelenggaraan negara didasarkan pada 'permusyawaratan perwakilan' (diringkas); sila kelima, indikator 1: 'berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia baik lahir maupun batin'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. UU 12/2011 Pasal 3 ayat (1): UUD 1945 = hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan Pancasila diatur di pasal lain.

Langkah. 1) Stem menanyakan sebutan 'hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan'. 2) Pasal 3 ayat (1) memberikan sebutan itu kepada UUD 1945. 3) Pancasila tidak disebut 'hukum dasar' maupun 'pilar' dalam UU 12/2011. 4) Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih B karena mengira 'hukum dasar' sama dengan 'dasar negara'. Dalam UU 12/2011 keduanya dibedakan.

A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kunci

Benar. Pasal 3 ayat (1): 'Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.'

B Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia

Salah. Pancasila memang dasar dan ideologi negara, tetapi Pasal 3 ayat (1) memberikan sebutan 'hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan' kepada UUD 1945. Kedudukan Pancasila diatur tersendiri dalam Pasal 2.

C Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku

Salah. Ketetapan MPR berada di urutan kedua hierarki (Pasal 7 ayat (1) huruf b), di bawah UUD 1945.

D Pancasila sebagai pilar pertama dari empat pilar kebangsaan

Salah. UU 12/2011 tidak menyebut Pancasila sebagai pilar. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar mengaburkan kedudukannya sebagai dasar negara.

E Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Salah. Keduanya berada di urutan ketiga hierarki Pasal 7 ayat (1), di bawah UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

Dasar fakta
  • UU 12/2011 Pasal 2: 'Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.' Penjelasan Pasal 2: penempatan itu sesuai Pembukaan UUD alinea keempat; menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara 'sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila'. Pasal 3 ayat (1): UUD NRI 1945 'merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan'. Pasal 7 ayat (1): hierarki diawali UUD NRI 1945, lalu Ketetapan MPR; Pancasila tidak tercantum sebagai jenis peraturan. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 100/PUU-XI/2013, pertimbangan [3.12.4]: Pancasila memiliki kedudukan tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara berdasarkan konstitusi, sebagai dasar negara; menempatkannya sebagai salah satu pilar 'mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain' dan dapat 'mengaburkan posisi Pancasila'. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Perhatikan pernyataan berikut tentang proses lahirnya Pancasila menurut konsiderans Keppres Nomor 24 Tahun 2016. (1) Sidang pertama BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia merdeka. (2) Naskah Piagam Jakarta dihasilkan Panitia Sembilan pada 22 Juni 1945. (3) Rumusan final Pancasila disepakati BPUPKI pada 18 Agustus 1945. (4) Tanggal 18 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008. Pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. BPUPKI: sidang 29 Mei-1 Juni membahas dasar negara. Panitia Sembilan: Piagam Jakarta 22 Juni. PPKI: rumusan final 18 Agustus. 18 Agustus juga Hari Konstitusi (Keppres 18/2008).

Langkah. 1) Uji setiap pernyataan dengan konsiderans Keppres 24/2016. 2) (1) cocok dengan huruf b. 3) (2) cocok dengan huruf d. 4) (3) menukar PPKI dengan BPUPKI, jadi salah. 5) (4) cocok dengan huruf f. 6) Pernyataan benar: (1), (2), (4). Jawaban C.

Kesalahan umum. Tidak memperhatikan nama badan pada pernyataan (3) karena tanggal 18 Agustus 1945 sudah benar.

A (1), (2), dan (3)

Salah. Memuat (3) yang keliru dan tidak memuat (4) yang benar.

B (2), (3), dan (4)

Salah. Memuat (3) yang keliru, dan (1) yang benar (konsiderans huruf b) tidak ikut.

C (1), (2), dan (4) Kunci

Benar. (1) sesuai konsiderans huruf b, (2) sesuai huruf d, (4) sesuai huruf f. (3) keliru karena huruf d menyebut rumusan final disepakati 'oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'.

D (1), (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (3) keliru: rumusan final disepakati PPKI, bukan BPUPKI.

E (1), (3), dan (4)

Salah. Memuat (3) yang keliru, dan (2) yang benar (konsiderans huruf d) tidak ikut.

Dasar fakta
  • Konsiderans huruf b Keppres 24/2016: BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 'dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara Indonesia merdeka'. Huruf c: 'untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Ir. Soekarno ... di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945'. Sumber (membuka tab baru)
  • Konsiderans huruf d: sejak 1 Juni 1945 Pancasila berkembang hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan 'disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'. Huruf e: rumusan 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 'adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara'. Huruf f: 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi oleh Keppres 18/2008. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Dalam sebuah diskusi, Rani berpendapat: 'Karena Keppres 24/2016 menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, rumusan Pancasila yang berlaku sebagai dasar negara adalah rumusan yang dipidatokan Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945.' Untuk menanggapi Rani, rumusan yang berlaku beserta alasan yang tepat adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Hari lahir (1 Juni) ≠ dasar berlakunya rumusan. Rumusan yang berlaku ada di Pembukaan, bagian UUD yang ditetapkan 18 Agustus 1945.

Langkah. 1) Pisahkan dua hal: tanggal yang diperingati dan rumusan yang berlaku. 2) Keppres 24/2016 hanya menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir; keppres tidak merumuskan atau memberlakukan sila. 3) Rumusan yang berlaku adalah yang tercantum dalam Pembukaan, karena Pembukaan bagian dari UUD yang ditetapkan 18 Agustus 1945. 4) Jawaban B.

Kesalahan umum. Menyamakan 'hari lahir' dengan 'rumusan yang sah'. Keppres hanya menetapkan tanggal peringatan, bukan memilih rumusan.

A Rumusan pidato 1 Juni yang berlaku, karena keppres menyebut tanggal itu sebagai kelahiran Pancasila

Salah. Konsiderans huruf d dan e menyebut Pancasila berkembang sejak 1 Juni hingga menjadi rumusan final pada 18 Agustus 1945. Penetapan hari lahir tidak memilih rumusan.

B Rumusan final dalam Pembukaan yang berlaku, karena Pembukaan bagian UUD yang ditetapkan 18 Agustus 1945 Kunci

Benar. Rumusan yang berlaku adalah rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, karena Pembukaan adalah bagian UUD (Aturan Tambahan Pasal II: UUD 'terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal'), dan UUD itu 'ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945' (diktum (a) Perubahan Keempat). Keppres 24/2016 hanya menetapkan tanggal peringatan; konsiderans e-nya pun menyebut rumusan 1 Juni sampai rumusan final 18 Agustus sebagai satu kesatuan proses, bukan memberlakukan rumusan 1 Juni.

C Rumusan Piagam Jakarta yang berlaku, karena naskahnya disusun dan ditandatangani Panitia Sembilan

Salah. Piagam Jakarta adalah tahap antara. Rumusan sila pertamanya diubah pada rumusan final 18 Agustus 1945.

D Rumusan dalam diktum keppres yang berlaku, karena keppres itulah yang menetapkan Hari Lahir Pancasila

Salah. Diktum Keppres 24/2016 hanya menetapkan Hari Lahir Pancasila, hari libur nasional, peringatan, dan saat mulai berlaku. Keppres itu tidak merumuskan sila.

E Rumusan 1 Juni dan Pembukaan sama-sama berlaku, karena bunyi dan urutan kelima silanya sama

Salah. Susunan pidato 1 Juni berbeda dengan rumusan final; antara lain Ketuhanan disebut di urutan terakhir, sedangkan di Pembukaan UUD di urutan pertama.

Dasar fakta
  • Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat lima dasar: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa'. Pasal 1 ayat (1): 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.' Pembukaan tidak diubah oleh Perubahan I-IV. Sumber (membuka tab baru)
  • Aturan Tambahan Pasal II: 'Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.' Diktum (a) Perubahan Keempat menyebut UUD 1945 'ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959'. Sumber (membuka tab baru)
  • Keppres 24/2016 Diktum PERTAMA menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila; KEDUA: 1 Juni hari libur nasional; KETIGA: diperingati setiap 1 Juni; KEEMPAT: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keppres tidak memuat rumusan sila. Ditetapkan 1 Juni 2016. Sumber (membuka tab baru)
  • Konsiderans huruf d: sejak 1 Juni 1945 Pancasila berkembang hingga menghasilkan naskah Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan dan 'disepakati menjadi rumusan final pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia'. Huruf e: rumusan 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni, hingga rumusan final 18 Agustus 1945 'adalah satu kesatuan proses lahirnya Pancasila sebagai Dasar Negara'. Huruf f: 18 Agustus ditetapkan sebagai Hari Konstitusi oleh Keppres 18/2008. Sumber (membuka tab baru)
  • Naskah Piagam Jakarta (Mukaddimah, Jakarta 22-6-1945, ditandatangani sembilan anggota Panitia Sembilan) memuat dasar: 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.' Pada 18 Agustus 1945 sila pertama menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' dan istilah Mukaddimah menjadi Pembukaan. Susunan pidato Soekarno 1 Juni 1945 menempatkan 'Ketuhanan yang berkebudayaan' di urutan kelima. Sembilan penanda tangan: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakkir, H. Agoes Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, Mr. Moh. Yamin (ejaan nama bervariasi antarsumber). Panitia Kecil BPUPKI (delapan orang, diketuai Soekarno): Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, R. Otto Iskandardinata, M. Soetardjo Kartohadikoesoemo, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wachid Hasjim (Buku I hlm. 24, Tabel 2). Sumber (membuka tab baru)
  • UU 12/2011 Pasal 2: 'Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.' Penjelasan Pasal 2: penempatan itu sesuai Pembukaan UUD alinea keempat; menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara 'sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila'. Pasal 3 ayat (1): UUD NRI 1945 'merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan'. Pasal 7 ayat (1): hierarki diawali UUD NRI 1945, lalu Ketetapan MPR; Pancasila tidak tercantum sebagai jenis peraturan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

DPRD sebuah kabupaten membahas rancangan peraturan daerah tentang layanan administrasi. Salah satu pasalnya memberi prioritas layanan hanya kepada pemohon dari suku tertentu. Seorang anggota DPRD berpendapat pasal itu sah karena Pancasila tidak tercantum dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Pernyataan yang tepat untuk menilai pendapat itu menurut UU 12/2011 adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Pancasila tidak ada di daftar hierarki Pasal 7, tetapi Pasal 2 menempatkannya di atas hierarki; Penjelasan Pasal 2 melarang materi peraturan bertentangan dengan nilainya.

Langkah. 1) Kenali argumen anggota DPRD: Pancasila tidak ada di Pasal 7 ayat (1). 2) Fakta itu benar, sehingga B salah. 3) Pasal 2 dan Penjelasannya menjadikan nilai Pancasila ukuran bagi setiap materi peraturan. 4) A membaca Pasal 7 ayat (2) terlalu jauh, D salah membaca Penjelasan Pasal 7, E menukar Pancasila dengan UUD pada Pasal 3 ayat (1). 5) Jawaban C.

Kesalahan umum. Memilih B karena ingin menyanggah anggota DPRD, padahal Pancasila memang tidak tercantum di Pasal 7 ayat (1).

A Menurut Pasal 7 ayat (2), perda cukup selaras dengan hierarki di atasnya tanpa perlu dikaitkan dengan Pancasila

Salah. Pasal 7 ayat (2) memang menyatakan kekuatan hukum peraturan sesuai hierarki, tetapi tidak membebaskan perda dari ukuran nilai Pancasila; Penjelasan Pasal 2 menyatakan setiap materi muatan peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila.

B Menurut Pasal 7 ayat (1), Pancasila sebenarnya tercantum pada urutan pertama jenis dan hierarki peraturan

Salah. Urutan pertama Pasal 7 ayat (1) adalah UUD NRI 1945. Anggota DPRD itu benar bahwa Pancasila tidak ada dalam daftar hierarki.

C Menurut Pasal 2 dan Penjelasannya, materi peraturan tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila Kunci

Benar. Pasal 2 UU 12/2011 menempatkan Pancasila di atas hierarki, dan Penjelasannya menyebut 'setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila'. Jadi tidak tercantumnya Pancasila di Pasal 7 tidak membuat pasal itu sah. Prioritas berdasarkan suku juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD (bebas dari perlakuan diskriminatif).

D Menurut Penjelasan Pasal 7, nilai Pancasila baru mengikat perda setelah dituangkan dalam TAP MPR yang berlaku

Salah. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b hanya menerangkan TAP MPR mana yang masuk hierarki. Kedudukan Pancasila ditegaskan langsung oleh Pasal 2, tanpa syarat dituangkan dalam TAP MPR.

E Menurut Pasal 3 ayat (1), Pancasila adalah hukum dasar sehingga setiap perda wajib menyesuaikan diri

Salah. Pasal 3 ayat (1) menyebut UUD NRI 1945, bukan Pancasila, sebagai hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dasar fakta
  • UU 12/2011 Pasal 2: 'Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.' Penjelasan Pasal 2: penempatan itu sesuai Pembukaan UUD alinea keempat; menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar filosofis negara 'sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila'. Pasal 3 ayat (1): UUD NRI 1945 'merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan'. Pasal 7 ayat (1): hierarki diawali UUD NRI 1945, lalu Ketetapan MPR; Pancasila tidak tercantum sebagai jenis peraturan. Sumber (membuka tab baru)
  • Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011: 'Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat' dalam hierarki adalah Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR I/MPR/2003. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28G ayat (2): 'Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.' Pasal 28I ayat (2): 'Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.' Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Sekelompok anggota MPR berencana mengajukan usul perubahan bunyi salah satu sila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 dengan memakai prosedur Pasal 37. Berdasarkan bunyi Pasal 37 dan Aturan Tambahan Pasal II UUD NRI 1945, penilaian yang tepat adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pasal 37 = prosedur mengubah pasal-pasal. UUD = Pembukaan + pasal-pasal (Aturan Tambahan Pasal II). Ayat (5) hanya melindungi bentuk NKRI.

Langkah. 1) Baca objek Pasal 37: setiap ayat (1)-(4) menyebut 'pasal-pasal Undang-Undang Dasar'. 2) Aturan Tambahan Pasal II menyebut UUD terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal, jadi keduanya berbeda bagian. 3) Rumusan sila ada di Pembukaan, sehingga usul itu bukan objek prosedur Pasal 37. 4) Periksa C: ayat (5) tentang bentuk NKRI, bukan Pembukaan. 5) Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih C karena ingat 'ada bagian UUD yang tidak dapat diubah' tanpa membaca bahwa ayat (5) hanya menyebut bentuk Negara Kesatuan.

A Usul itu tidak dapat diproses lewat Pasal 37, karena pasal itu hanya mengatur perubahan pasal-pasal Kunci

Benar. Pasal 37 ayat (1)-(4) selalu menyebut 'pasal-pasal Undang-Undang Dasar', dan Aturan Tambahan Pasal II membedakan Pembukaan dari pasal-pasal ('terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal'). Jadi Pembukaan, tempat rumusan Pancasila, bukan objek prosedur Pasal 37.

B Cukup diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR agar usul itu dapat diagendakan

Salah. Ambang 1/3 dalam Pasal 37 ayat (1) berlaku untuk 'usul perubahan pasal-pasal', bukan Pembukaan.

C Pasal 37 ayat (5) melarang usul itu karena Pembukaan termasuk bagian yang tidak dapat diubah

Salah. Pasal 37 ayat (5) hanya menyatakan 'Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan'; ayat itu tidak menyebut Pembukaan.

D Mahkamah Konstitusi harus lebih dahulu memeriksa dan menyetujui usul itu sebelum dibahas MPR

Salah. Pasal 37 tidak memberi peran kepada Mahkamah Konstitusi dalam perubahan UUD.

E Persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari anggota yang hadir sudah cukup untuk memutus

Salah. Pasal 37 ayat (4) mensyaratkan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota 'dari seluruh anggota', bukan dari yang hadir, dan itu pun untuk pasal-pasal.

Dasar fakta
  • Aturan Tambahan Pasal II: 'Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.' Diktum (a) Perubahan Keempat menyebut UUD 1945 'ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959'. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 37: (1) usul perubahan pasal-pasal dapat diagendakan bila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR; (2) usul perubahan pasal-pasal diajukan tertulis; (3) sidang untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota; (4) putusan mengubah pasal-pasal dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR; (5) 'Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.' Sumber (membuka tab baru)