Bentuk NKRI, pemerintahan daerah, wilayah negara, dan Bhinneka Tunggal Ika

TWK · Pilar negara (NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika)

Membedakan bentuk negara dan bentuk pemerintahan (Pasal 1 ayat (1)), memetakan kasus pemerintahan daerah ke Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945 serta asas dan klasifikasi urusan dalam UU 23/2014, membedakan Wilayah Negara dari Wilayah Yurisdiksi (Pasal 25A dan UU 43/2008), memahami batas perubahan UUD dalam Pasal 37 ayat (5), membaca penanda perubahan pada naskah MPR, serta mengenali ketentuan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A dan UU 24/2009).

Inti aturan: NKRI dan pemerintahan daerah

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan (bentuk negara) yang berbentuk republik (bentuk pemerintahan), dan Pasal 37 ayat (5) menyatakan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Negara kesatuan tetap memberi ruang bagi daerah: Pasal 18 mengatur pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat; Pasal 18A mengatur hubungan pusat dan daerah; Pasal 18B mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat tertentu. Pasal 25A menyebut Indonesia negara kepulauan berciri Nusantara yang batas-batas dan hak-hak wilayahnya ditetapkan dengan undang-undang; UU 43/2008 membedakan Wilayah Negara (kedaulatan) dari Wilayah Yurisdiksi (hak berdaulat). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat pada Lambang Negara (Pasal 36A) dan dirinci dalam UU 24/2009.

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR), termasuk naskah Perubahan Kedua dan Perubahan Keempat
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
  • Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016

Cara mengenali soal NKRI dan pemerintahan daerah

Stem menyebut bentuk negara atau bentuk pemerintahan, tindakan pemerintah daerah (membuat perda, mengakui komunitas adat, meminta pembagian hasil sumber daya alam), penugasan dari kementerian ke daerah, kedudukan laut atau ruang udara, usul perubahan UUD, atau bagian lambang negara. Variasi faktual meminta bunyi ayat (Pasal 18 ayat (4), Pasal 25A) atau rumusan UU 24/2009. Variasi penerapan menyajikan kasus fiktif yang hanya cocok dengan satu ayat; opsi biasanya berisi ayat bertetangga (18B ayat (1) vs (2), 18 ayat (5) vs 18A ayat (2)) atau istilah UU yang mirip (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan). Variasi HOTS meminta menilai pernyataan majemuk, membaca penanda perubahan pada naskah MPR, membedakan Wilayah Negara dari Wilayah Yurisdiksi, atau menerapkan putusan MK tentang pengujian perda.

Contoh soal NKRI dan pemerintahan daerah dan pembahasannya

Contoh 1

Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Menurut pembacaan yang lazim atas pasal tersebut, bentuk pemerintahan Indonesia adalah ...

  1. A kesatuan, karena kekuasaan negara tidak dibagi kepada negara bagian
  2. B presidensial, karena Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara
  3. C parlementer, karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
  4. D republik, karena kepala negaranya tidak diwariskan turun-temurun Kunci
  5. E konstitusional, karena kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar

Langkah demi langkah

  1. Baca pertanyaannya: yang ditanya bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara atau sistem pemerintahan.
  2. Pasal 1 ayat (1) memuat dua unsur: 'Negara Kesatuan' (bentuk negara) dan 'berbentuk Republik' (bentuk pemerintahan).
  3. Singkirkan istilah sistem pemerintahan (presidensial, parlementer) dan prinsip pembatasan kekuasaan (konstitusional), karena keduanya bukan unsur Pasal 1 ayat (1).
  4. Jawaban: D.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Dalam rumusan 'Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik', kata 'Republik' lazim dibaca sebagai bentuk pemerintahan (lawan dari monarki, yang kepala negaranya diwariskan), sedangkan 'Kesatuan' sebagai bentuk negara.

Rasional semua opsi
A kesatuan, karena kekuasaan negara tidak dibagi kepada negara bagian

Salah. 'Kesatuan' lazim dibaca sebagai bentuk negara (susunan negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian), bukan bentuk pemerintahan.

B presidensial, karena Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara

Salah. Presidensial adalah sebutan untuk sistem pemerintahan, yang bersandar antara lain pada Pasal 4 ayat (1). Istilah itu tidak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan bukan bentuk pemerintahan.

C parlementer, karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang

Salah. Parlementer adalah sebutan untuk sistem pemerintahan, bukan bentuk pemerintahan, dan tidak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). Kekuasaan DPR membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1)) juga tidak menjadikan sistemnya parlementer.

D republik, karena kepala negaranya tidak diwariskan turun-temurun Kunci

Benar. Dalam rumusan 'Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik', kata 'Republik' lazim dibaca sebagai bentuk pemerintahan (lawan dari monarki, yang kepala negaranya diwariskan), sedangkan 'Kesatuan' sebagai bentuk negara.

E konstitusional, karena kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar

Salah. Pembatasan kekuasaan oleh UUD adalah ciri negara konstitusional dan negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), bukan unsur bentuk pemerintahan dalam Pasal 1 ayat (1).

Dasar fakta

  • Pasal 1 ayat (1) (naskah asli, tanpa tanda perubahan): "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ayat (2) dan (3) bertanda ***) (Perubahan Ketiga). Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

DPRD dan Bupati Kabupaten Sukamaju (fiktif) menyiapkan lima rancangan peraturan daerah. Rancangan yang materinya berada di luar kewenangan kabupaten, karena termasuk urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, adalah rancangan tentang ...

  1. A pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil warga
  2. B pembentukan pengadilan kabupaten bagi sengketa tanah warga Kunci
  3. C program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di desa-desa
  4. D ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan alun-alun kota
  5. E layanan komunikasi dan informatika bagi kantor pemerintahan

Langkah demi langkah

  1. Kenali kata kunci stem: 'sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat' adalah definisi urusan pemerintahan absolut (UU 23/2014 Pasal 9 ayat (2)).
  2. Ingat batas Pasal 18 ayat (5) UUD: otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
  3. Ingat daftar urusan absolut (Pasal 10 ayat (1)): politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama.
  4. Uji tiap rancangan dengan daftar Pasal 12: kependudukan, keluarga berencana, ketertiban umum, serta komunikasi dan informatika termasuk urusan konkuren; pembentukan pengadilan termasuk yustisi.
  5. Jawaban: B.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pembentukan pengadilan termasuk urusan yustisi. UU 23/2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d menggolongkan yustisi sebagai urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 9 ayat (2)). Pasal 18 ayat (5) UUD mengecualikan urusan seperti ini dari otonomi daerah.

Rasional semua opsi
A pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil warga

Salah. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (UU 23/2014 Pasal 12 ayat (2) huruf f), jadi urusan konkuren, walaupun sistemnya berskala nasional.

B pembentukan pengadilan kabupaten bagi sengketa tanah warga Kunci

Benar. Pembentukan pengadilan termasuk urusan yustisi. UU 23/2014 Pasal 10 ayat (1) huruf d menggolongkan yustisi sebagai urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pasal 9 ayat (2)). Pasal 18 ayat (5) UUD mengecualikan urusan seperti ini dari otonomi daerah.

C program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di desa-desa

Salah. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana termasuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (UU 23/2014 Pasal 12 ayat (2) huruf h), jadi urusan konkuren, walaupun ada lembaga pusat di bidang ini.

D ketenteraman dan ketertiban umum di kawasan alun-alun kota

Salah. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat termasuk urusan wajib pelayanan dasar (UU 23/2014 Pasal 12 ayat (1) huruf e). Jangan disamakan dengan 'keamanan', yang termasuk urusan absolut.

E layanan komunikasi dan informatika bagi kantor pemerintahan

Salah. Komunikasi dan informatika termasuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (UU 23/2014 Pasal 12 ayat (2) huruf j), jadi urusan konkuren.

Dasar fakta

  • Pasal 18 ayat (2): pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3): DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat (4): "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Ayat (5): "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat." Semua ayat bertanda **) (Perubahan Kedua). Sumber (membuka tab baru)
  • UU 23/2014 Pasal 9: urusan pemerintahan terdiri atas urusan absolut, konkuren, dan umum; urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat; urusan pemerintahan umum adalah kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Pasal 10 ayat (1): urusan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama; ayat (2): Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi. Pasal 12: urusan wajib pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; urusan wajib nonpelayanan dasar antara lain lingkungan hidup; urusan pilihan antara lain pariwisata. Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menjawab 'dipilih secara langsung' untuk bunyi Pasal 18 ayat (4).

Kenapa terlihat benar Kepala daerah dalam praktik dipilih langsung oleh rakyat, sehingga praktik itu terasa seperti bunyi pasal.

Cara menghindari Bedakan bunyi UUD dari pengaturan undang-undang. Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut 'dipilih secara demokratis'; ayat (3) memakai 'dipilih melalui pemilihan umum' untuk anggota DPRD.

Menganggap Zona Ekonomi Eksklusif sebagai bagian Wilayah Negara.

Kenapa terlihat benar Indonesia berhak mengelola ikan dan kekayaan alam di zona itu, sehingga zona itu terasa seperti wilayah sendiri.

Cara menghindari Ingat dua kelompok dalam UU 43/2008: Wilayah Negara (daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut dan tanah di bawahnya, ruang udara di atasnya) dan Wilayah Yurisdiksi (Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, Zona Tambahan) yang memberi hak berdaulat, bukan kedaulatan penuh.

Menukar Pasal 18B ayat (1) dengan ayat (2).

Kenapa terlihat benar Kedua ayat sama-sama diawali 'Negara mengakui dan menghormati', dan daerah istimewa sering dikaitkan dengan adat.

Cara menghindari Ayat (1) tentang satuan pemerintahan daerah yang khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ayat (2) tentang kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya, lengkap dengan syarat pengakuannya.

Memilih dekonsentrasi untuk setiap pelimpahan dari pusat ke daerah.

Kenapa terlihat benar Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sama-sama melibatkan urusan pusat yang dilaksanakan di daerah.

Cara menghindari Periksa penerimanya. Dekonsentrasi diterima gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, instansi vertikal, atau kepala daerah sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan diterima daerah otonom (pemerintah daerah). Bila urusannya diserahkan, itu desentralisasi.

Latihan soal NKRI dan pemerintahan daerah bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintah daerah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Kepala daerah: 'dipilih secara demokratis' (Pasal 18 ayat (4)). Anggota DPRD: 'dipilih melalui pemilihan umum' (Pasal 18 ayat (3)).

Langkah. 1) Soal menanyakan bunyi ayat, bukan praktik pilkada. 2) Ingat bunyi Pasal 18 ayat (4): 'dipilih secara demokratis'. 3) Bedakan dengan ayat (3) untuk anggota DPRD ('melalui pemilihan umum'). Jawaban E. Catatan: tafsir Mahkamah Konstitusi tentang rezim pilkada berubah dari waktu ke waktu, tetapi bunyi ayatnya tetap 'dipilih secara demokratis'.

Kesalahan umum. Menjawab dengan praktik pilkada langsung, padahal yang ditanya bunyi pasal.

A dipilih langsung oleh rakyat

Salah. Kata 'langsung' dan kata 'rakyat' tidak ada dalam Pasal 18 ayat (4). Pemilihan langsung adalah mekanisme yang diatur undang-undang, bukan bunyi ayat ini.

B dipilih oleh DPRD

Salah. Ayat ini tidak menyebut DPRD sebagai pemilih kepala daerah.

C dipilih melalui pemilihan umum

Salah. Frasa 'dipilih melalui pemilihan umum' dipakai UUD untuk anggota lembaga perwakilan, misalnya anggota DPRD dalam Pasal 18 ayat (3), bukan untuk kepala daerah.

D diangkat oleh Presiden

Salah. Pengangkatan oleh Presiden adalah rumusan untuk menteri (Pasal 17 ayat (2)), bukan untuk kepala daerah.

E dipilih secara demokratis Kunci

Benar. Pasal 18 ayat (4): 'Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.'

Dasar fakta
  • Pasal 18 ayat (2): pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ayat (3): DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Ayat (4): "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Ayat (5): "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat." Semua ayat bertanda **) (Perubahan Kedua). Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Menurut Penjelasan Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009, makna frasa "tunggal ika" dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika kurang lebih adalah bahwa ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Tunggal ika = di antara keanekaragaman (dalam teks UU: 'pusparagam') bangsa Indonesia adalah satu kesatuan (Penjelasan Pasal 46 UU 24/2009).

Langkah. 1) Soal menanyakan rumusan Penjelasan Pasal 46 UU 24/2009. 2) Isinya: semboyan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa; 'tunggal ika' berarti di antara pusparagam (keanekaragaman) bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. 3) Opsi lain menambah makna yang tidak ada: peleburan budaya, pemerintahan terpusat, satu bahasa dan agama, atau penghormatan yang dibatasi daerah asal. Jawaban C.

Kesalahan umum. Menafsirkan 'tunggal' sebagai keseragaman, padahal yang dimaksud kesatuan di tengah keberagaman.

A keberagaman suku dan budaya dipadukan menjadi satu budaya nasional

Salah. Penjelasan Pasal 46 tidak berbicara tentang perpaduan menjadi satu budaya; kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan di tengah keragaman, bukan penyeragaman.

B seluruh daerah tunduk pada satu pemerintahan yang terpusat

Salah. Susunan pemerintahan diatur Pasal 18 UUD, bukan oleh arti semboyan. Penjelasan Pasal 46 tidak menyebut pemerintahan terpusat.

C di antara keanekaragaman bangsa Indonesia adalah satu kesatuan Kunci

Benar. Penjelasan Pasal 46 mengartikan tunggal ika bahwa di antara pusparagam (keanekaragaman) bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Opsi ini memparafrasekan kata pusparagam.

D bangsa Indonesia dipersatukan oleh satu bahasa nasional

Salah. Bahasa Indonesia memang bahasa persatuan, tetapi Penjelasan Pasal 46 tidak mengartikan tunggal ika sebagai satu bahasa.

E setiap golongan dihargai di daerah asalnya masing-masing

Salah. Penjelasan menekankan kesatuan seluruh bangsa, tidak membatasi penghormatan pada daerah asal.

Dasar fakta
  • UU 24/2009, Penjelasan Pasal 46: kata tunggal ika "diartikan bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Pasal 25A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang ... ditetapkan dengan undang-undang. Bagian yang tepat untuk mengisi bagian rumpang adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Pasal 25A: negara kepulauan berciri Nusantara; batas-batas dan hak-hak wilayahnya ditetapkan dengan undang-undang.

Langkah. 1) Ingat bunyi lengkap Pasal 25A. 2) Yang diserahkan kepada undang-undang adalah 'batas-batas dan hak-haknya'. 3) Pembagian daerah ada di Pasal 18, bukan di Bab Wilayah Negara. Jawaban C.

Kesalahan umum. Mencampur Pasal 25A (wilayah negara) dengan Pasal 18 (pembagian daerah), atau mengira UUD memuat angka jumlah pulau.

A luas daratan dan luas perairannya

Salah. Pasal 25A tidak menyebut luas daratan atau perairan.

B jumlah pulau dan nama-namanya

Salah. Pasal 25A tidak menyebut jumlah atau nama pulau. Angka jumlah pulau pun berubah antarsumber dan antarwaktu.

C batas-batas dan hak-haknya Kunci

Benar. Pasal 25A: '... dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.' Ketentuan ini antara lain dijabarkan dalam UU 43/2008 tentang Wilayah Negara.

D pembagian provinsinya

Salah. Pembagian daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur Pasal 18 ayat (1), bukan Pasal 25A.

E pulau-pulau terluarnya

Salah. Garis pantai dan pulau terluar tidak disebut dalam Pasal 25A.

Dasar fakta
  • Bab IXA Wilayah Negara (judul bab bertanda **)). Pasal 25A: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Dalam naskah satu naskah, judul pasal bertanda ****) dan isi pasal bertanda **). Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Sebuah panitia menggambar ulang lambang negara untuk latar panggung dan ragu di bagian mana tulisan Bhinneka Tunggal Ika harus diletakkan. Menurut Pasal 46 UU Nomor 24 Tahun 2009, semboyan itu ditulis ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram Garuda (UU 24/2009 Pasal 46).

Langkah. 1) Pasal 36A UUD menyebut Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2) Rinciannya ada di UU 24/2009 Pasal 46: kepala menoleh lurus ke kanan, perisai berbentuk jantung digantung dengan rantai pada leher, semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram Garuda. 3) Jadi tulisan semboyan diletakkan pada pita, bukan pada perisai, rantai, atau di atas kepala Garuda. Jawaban B.

Kesalahan umum. Menempatkan semboyan di perisai karena perisai dianggap bagian terpenting lambang.

A di tengah perisai, di atas bintang

Salah. Bagian tengah perisai memuat lambang bintang untuk sila pertama (Pasal 48); semboyan tidak ditulis di perisai.

B di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda Kunci

Benar. Pasal 46: '... dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.'

C pada rantai penggantung perisai

Salah. Menurut Pasal 46, rantai berfungsi menggantungkan perisai pada leher Garuda, bukan tempat menulis semboyan.

D di atas kepala Garuda, membentuk setengah lingkaran

Salah. Pasal 46 tidak menempatkan tulisan apa pun di atas kepala Garuda; kepala Garuda menoleh lurus ke sebelah kanan.

E pada garis hitam tebal di tengah perisai

Salah. Garis hitam tebal di perisai melambangkan garis khatulistiwa (Pasal 48), bukan tempat semboyan.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 46: "Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda." Pasal 48 ayat (1): di tengah-tengah perisai terdapat garis hitam tebal yang melukiskan katulistiwa; ayat (2) huruf a: bintang bersudut lima di bagian tengah perisai. Status UU 24/2009: berlaku; Pasal 66-71 dicabut UU 1/2023 (KUHP); Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh Putusan MK 4/PUU-X/2012. Pasal 46 tidak terdampak. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 36A: "Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika." Bertanda **) (Perubahan Kedua). Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Pemerintah Kabupaten Wanaraya (fiktif) menerbitkan kebijakan yang mengakui keberadaan sebuah komunitas adat beserta hak ulayatnya atas hutan di sekitar kampung mereka. Sebelum kebijakan terbit, tim verifikasi memastikan bahwa komunitas itu masih menjalankan hukum adatnya sehari-hari. Ketentuan UUD NRI 1945 yang paling tepat menjadi dasar kebijakan tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya = Pasal 18B ayat (2), dengan syarat masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan sesuai prinsip NKRI.

Langkah. 1) Tentukan subjek kebijakan: komunitas adat dan hak ulayatnya, bukan pemerintahan daerah khusus. 2) Perhatikan hal yang diverifikasi: komunitas itu masih menjalankan hukum adatnya. 3) Pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, dengan syarat keberadaannya masih hidup, adalah rumusan Pasal 18B ayat (2). 4) Pasal 28I ayat (3) dan 33 ayat (3) relevan secara tema, tetapi tidak memuat syarat itu. Jawaban D.

Kesalahan umum. Menukar Pasal 18B ayat (1) (daerah khusus atau istimewa) dengan ayat (2) (masyarakat hukum adat), atau memilih Pasal 33 ayat (3) karena kasusnya menyangkut hutan.

A Pasal 18 ayat (2)

Salah. Pasal 18 ayat (2) mengatur pemerintahan daerah yang mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bukan pengakuan komunitas adat.

B Pasal 18B ayat (1)

Salah. Pasal 18B ayat (1) mengatur satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, bukan komunitas adat.

C Pasal 33 ayat (3)

Salah. Pasal 33 ayat (3) mengatur penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam oleh negara; pasal ini tidak mengatur pengakuan komunitas adat.

D Pasal 18B ayat (2) Kunci

Benar. Pasal 18B ayat (2): negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 'sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia'. Hal yang diverifikasi tim adalah salah satu syarat dalam ayat ini.

E Pasal 28I ayat (3)

Kurang tepat. Pasal 28I ayat (3) menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional sebagai hak asasi, tetapi tidak mengatur pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya dan syarat pengakuannya seperti dalam kasus.

Dasar fakta
  • Pasal 18B ayat (1): "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Kedua ayat bertanda **). Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Sebuah kementerian meminta Pemerintah Kabupaten Lembah Hijau (fiktif) melaksanakan penyaluran bantuan alat pertanian milik kementerian kepada kelompok tani. Urusan itu tetap menjadi kewenangan kementerian, dananya disediakan kementerian, dan kabupaten melaporkan pelaksanaannya kepada kementerian. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaan urusan seperti ini didasarkan pada asas ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Urusan diserahkan = desentralisasi. Dilimpahkan ke gubernur sebagai wakil pusat atau instansi vertikal = dekonsentrasi. Dilaksanakan daerah otonom tetapi tetap milik pusat = tugas pembantuan.

Langkah. 1) Tanyakan: apakah urusannya berpindah ke kabupaten? Tidak, urusan tetap milik kementerian. Jadi bukan desentralisasi atau otonomi daerah. 2) Siapa pelaksananya? Pemerintah kabupaten sebagai daerah otonom, bukan gubernur sebagai wakil pusat dan bukan instansi vertikal. Jadi bukan dekonsentrasi. 3) Pelaksanaan sebagian urusan pusat oleh daerah otonom = Tugas Pembantuan (Pasal 1 angka 11). Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih dekonsentrasi hanya karena ada urusan pusat yang dijalankan di daerah, tanpa memeriksa siapa pelaksananya.

A Tugas Pembantuan Kunci

Benar. Pasal 1 angka 11 UU 23/2014: Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusannya tidak berpindah ke kabupaten.

B Desentralisasi

Salah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan kepada daerah otonom (Pasal 1 angka 8). Dalam kasus ini urusan tetap milik kementerian.

C Dekonsentrasi

Salah. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Pasal 1 angka 9). Penerima dalam kasus ini adalah pemerintah kabupaten sebagai daerah otonom.

D Sentralisasi

Salah. Sentralisasi bukan asas penyelenggaraan urusan di daerah menurut UU 23/2014 (Pasal 5 ayat (4) menyebut Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan). Kementerian juga tidak melaksanakan sendiri, tetapi meminta kabupaten melaksanakannya.

E Asas Otonomi

Salah. Asas Otonomi adalah prinsip penyelenggaraan berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7), yaitu daerah mengurus sendiri urusannya (angka 6). Dalam kasus ini urusan tetap milik kementerian.

Dasar fakta
  • UU 23/2014 Pasal 1 angka 6: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Angka 8: Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Angka 9: Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Angka 10: Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Angka 11: Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Pemerintah Provinsi Samudra Timur (fiktif) menilai pembagian penerimaan dari tambang di wilayahnya antara Pemerintah Pusat dan provinsi tidak seimbang, lalu meminta agar pembagian itu ditinjau ulang supaya lebih adil. Ketentuan UUD NRI 1945 yang secara langsung mengatur hubungan pusat dan daerah dalam soal ini adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam pusat-daerah: Pasal 18A ayat (2), 'adil dan selaras berdasarkan undang-undang'.

Langkah. 1) Inti kasus: pembagian hasil sumber daya alam antara pusat dan daerah. 2) Cari pasal yang subjeknya hubungan pusat dan daerah: Pasal 18A. 3) Ayat (2) menyebut hubungan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan selaras. 4) Pasal 33 ayat (3) setema (kekayaan alam), tetapi tidak mengatur hubungan pusat dan daerah; Pasal 18 ayat (2) dan (5) mengatur otonomi, bukan hubungan keuangan. Jawaban E.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 33 ayat (3) karena kasusnya tentang tambang, padahal yang dipersoalkan adalah pembagian antara pusat dan daerah.

A Pasal 33 ayat (3)

Salah. Pasal 33 ayat (3) mengatur penguasaan kekayaan alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, bukan pembagian keuangan antara pusat dan daerah.

B Pasal 18 ayat (5)

Salah. Pasal 18 ayat (5) mengatur luas otonomi daerah dan pengecualian urusan Pemerintah Pusat, bukan hubungan keuangan.

C Pasal 18B ayat (1)

Salah. Pasal 18B ayat (1) mengatur pengakuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

D Pasal 18 ayat (2)

Salah. Pasal 18 ayat (2) mengatur pemerintahan daerah yang mengurus sendiri urusannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, bukan hubungan keuangan pusat dan daerah.

E Pasal 18A ayat (2) Kunci

Benar. Pasal 18A ayat (2): hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Dasar fakta
  • Pasal 18A ayat (2): "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang." Bertanda **). Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Provinsi Tanjung Permai (fiktif) diberi kewenangan yang tidak dimiliki provinsi lain, antara lain membentuk lembaga adat yang memberi pertimbangan dalam penyusunan peraturan daerah. Seorang warga provinsi lain mempersoalkan perbedaan perlakuan itu. Tanggapan yang paling tepat menurut UUD NRI 1945 adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Daerah khusus atau istimewa sah menurut Pasal 18B ayat (1), asalkan diatur dengan undang-undang.

Langkah. 1) Kasus: satu provinsi mendapat kewenangan berbeda lewat undang-undang. 2) Pasal 18B ayat (1) mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. 3) Jadi perbedaan itu tidak bertentangan dengan negara kesatuan, dan instrumennya undang-undang, bukan perda, peraturan pemerintah, atau keputusan presiden. Jawaban C.

Kesalahan umum. Mengira negara kesatuan menuntut semua daerah diatur seragam, atau salah memilih jenis peraturan yang mengatur kekhususan.

A Perbedaan itu sah apabila ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi yang disetujui DPRD setempat

Salah. Pasal 18B ayat (1) menyatakan satuan pemerintahan daerah yang khusus atau istimewa 'diatur dengan undang-undang', bukan dengan peraturan daerah.

B Perbedaan itu bertentangan dengan prinsip negara kesatuan sehingga semua provinsi wajib diperlakukan sama

Salah. UUD justru mengakui kekhususan dan keistimewaan daerah dalam kerangka negara kesatuan (Pasal 18B ayat (1)).

C Perbedaan itu sah apabila ditetapkan dengan undang-undang yang mengatur kekhususan provinsi tersebut Kunci

Benar. Pasal 18B ayat (1): 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.' Kekhususan provinsi itu sah bila diatur dengan undang-undang.

D Perbedaan itu sah apabila ditetapkan dengan peraturan pemerintah atas usul gubernur dan DPRD

Salah. Instrumen yang disebut Pasal 18B ayat (1) adalah undang-undang, bukan peraturan pemerintah.

E Perbedaan itu sah apabila ditetapkan dengan keputusan presiden setelah mendengar pertimbangan DPD

Salah. Pasal 18B ayat (1) menyebut undang-undang, bukan keputusan presiden. Pertimbangan DPD juga bukan syarat yang disebut ayat itu.

Dasar fakta
  • Pasal 18B ayat (1): "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Ayat (2): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Kedua ayat bertanda **). Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Dalam naskah UUD NRI 1945 satu naskah terbitan MPR, judul "Pasal 25A" diberi tanda ****) (Perubahan Keempat), sedangkan isi pasalnya diberi tanda **) (Perubahan Kedua). Penjelasan yang paling tepat atas perbedaan tanda itu adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Pasal 25A: isinya dari Perubahan Kedua (semula bernomor 25E), nomornya diubah menjadi 25A oleh Perubahan Keempat.

Langkah. 1) Tanda pada judul dan tanda pada isi menunjukkan dua peristiwa berbeda. 2) Naskah Perubahan Kedua memuat Bab IXA Wilayah Negara dengan Pasal 25E, bunyinya sama dengan Pasal 25A sekarang. 3) Perubahan Keempat memuat pengubahan penomoran Pasal 25E menjadi Pasal 25A. 4) Bab IXA bertanda **), dan Pasal 25 asli mengatur hakim. Jawaban B.

Kesalahan umum. Menganggap tanda bintang menunjukkan saat pembahasan, atau mengira isinya diubah pada Perubahan Keempat.

A Isi pasal dirumuskan pada Perubahan Kedua, lalu redaksinya disempurnakan pada Perubahan Keempat

Salah. Bunyi pasal dalam naskah Perubahan Kedua sama dengan bunyi Pasal 25A sekarang; tidak ada penyempurnaan redaksi.

B Isi pasal disahkan Perubahan Kedua sebagai Pasal 25E, lalu Perubahan Keempat mengubah nomornya menjadi 25A Kunci

Benar. Naskah Perubahan Kedua (18 Agustus 2000) memuat Bab IXA dengan 'Pasal 25E'. Perubahan Keempat (10 Agustus 2002) menetapkan pengubahan penomoran 'Pasal 25E Perubahan Kedua ... menjadi Pasal 25A'. Karena itu isinya bertanda **) dan nomornya bertanda ****).

C Pasal itu disahkan Perubahan Keempat; tanda **) menunjukkan rancangannya mulai dibahas pada Perubahan Kedua

Salah. Tanda bintang menunjukkan perubahan yang menetapkan rumusan, bukan saat rancangan mulai dibahas. Naskah Perubahan Kedua sudah menetapkan rumusan itu sebagai Pasal 25E.

D Bab Wilayah Negara dibentuk Perubahan Keempat, sedangkan isi pasalnya sudah ada sejak Perubahan Kedua

Salah. Judul 'BAB IXA' sendiri bertanda **), jadi bab itu juga berasal dari Perubahan Kedua.

E Isi pasal semula bagian dari Pasal 25 naskah asli, lalu dipisahkan menjadi pasal sendiri pada Perubahan Kedua

Salah. Pasal 25 naskah asli mengatur syarat menjadi dan diberhentikan sebagai hakim, bukan wilayah negara.

Dasar fakta
  • Bab IXA Wilayah Negara (judul bab bertanda **)). Pasal 25A: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Dalam naskah satu naskah, judul pasal bertanda ****) dan isi pasal bertanda **). Sumber (membuka tab baru)
  • Naskah Perubahan Kedua (ditetapkan 18 Agustus 2000) memuat Bab IXA Wilayah Negara dengan nomor "Pasal 25E" dan bunyi yang sama dengan Pasal 25A sekarang. Naskah Perubahan Keempat (ditetapkan 10 Agustus 2002) menetapkan pengubahan penomoran "Pasal 25E Perubahan Kedua ... menjadi Pasal 25A". Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Perhatikan pernyataan tentang Pasal 37 UUD NRI 1945 berikut. (1) Usul mengubah bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat tidak dapat dilakukan melalui prosedur perubahan UUD. (2) Usul mengubah rumusan ketentuan otonomi daerah dalam Pasal 18 tetap dapat diagendakan melalui prosedur Pasal 37. (3) Ketentuan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah ditetapkan pada Perubahan Kedua. (4) Usul perubahan pasal-pasal dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya sepertiga jumlah anggota MPR. Pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Pasal 37 ayat (5) (Perubahan Keempat) hanya mengunci bentuk NKRI; pasal lain tetap dapat diubah dengan syarat 1/3 anggota mengusulkan, 2/3 anggota hadir, dan persetujuan 50% + 1 dari seluruh anggota.

Langkah. 1) Uji (1): bentuk negara serikat mengubah bentuk negara kesatuan, dan ayat (5) melarangnya. Benar. 2) Uji (2): ayat (5) hanya menyangkut bentuk negara kesatuan; ketentuan otonomi daerah tidak dikunci. Benar. 3) Uji (3): ayat (5) bertanda ****), Perubahan Keempat. Salah. 4) Uji (4): ayat (1) mensyaratkan usul sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Benar. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira semua ketentuan tentang daerah ikut terkunci oleh ayat (5), atau mengira larangan itu lahir bersama Pasal 18 pada Perubahan Kedua.

A (1) dan (3)

Salah. Pernyataan (3) keliru: Pasal 37 ayat (5) bertanda ****), yaitu Perubahan Keempat. Pernyataan (2) dan (4) yang benar juga tidak tercakup.

B (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (3) keliru: Pasal 37 ayat (5) bertanda ****), yaitu Perubahan Keempat.

C (1) dan (4)

Salah. Pernyataan (1) dan (4) benar, tetapi pernyataan (2) yang juga benar tidak tercakup.

D (3) dan (4)

Salah. Pernyataan (3) keliru, dan pernyataan (1) serta (2) yang benar tidak tercakup.

E (1), (2), dan (4) Kunci

Benar. (1) benar: Pasal 37 ayat (5) 'Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.' (2) benar: larangan itu hanya menyangkut bentuk negara kesatuan, sehingga pasal lain, termasuk Pasal 18, tetap dapat diusulkan untuk diubah. (4) benar: Pasal 37 ayat (1) mensyaratkan usul diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

Dasar fakta
  • Pasal 37 ayat (1): usul perubahan pasal-pasal diajukan sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR. Ayat (3): sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR. Ayat (4): putusan mengubah pasal-pasal dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ayat (5): "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan." Ayat (1)-(5) bertanda ****) (Perubahan Keempat). Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Sebuah kapal berbendera asing menangkap ikan tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Menurut UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kedudukan perairan tempat kapal itu beroperasi adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. ZEE, landas kontinen, zona tambahan = Wilayah Yurisdiksi (hak berdaulat), bukan Wilayah Negara.

Langkah. 1) Tentukan letak: Zona Ekonomi Eksklusif. 2) Pasal 1 angka 1 UU 43/2008: Wilayah Negara mencakup daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. ZEE tidak disebut. 3) Pasal 1 angka 3: ZEE termasuk Wilayah Yurisdiksi, tempat negara memiliki hak berdaulat. 4) Jadi Indonesia tetap berhak bertindak atas penangkapan ikan itu, tetapi perairannya bukan bagian Wilayah Negara. Jawaban D.

Kesalahan umum. Menyamakan hak berdaulat dengan kedaulatan penuh, atau menganggap ZEE laut lepas tanpa hak Indonesia.

A di luar Wilayah Negara dan termasuk laut lepas yang terbuka bagi kapal semua negara tanpa pembatasan

Salah. Zona Ekonomi Eksklusif memang di luar Wilayah Negara, tetapi bukan laut lepas: Pasal 1 angka 3 menempatkannya dalam Wilayah Yurisdiksi, tempat Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya.

B Wilayah Yurisdiksi, tempat negara memiliki kedaulatan penuh seperti di laut teritorialnya

Salah. Istilahnya benar, tetapi Wilayah Yurisdiksi memberi hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya, bukan kedaulatan penuh seperti di Wilayah Negara (termasuk laut teritorial).

C bagian laut teritorial karena lebarnya diukur dari garis pangkal kepulauan yang ditarik Indonesia

Salah. Zona Ekonomi Eksklusif bukan laut teritorial. Pasal 1 angka 3 menempatkannya dalam Wilayah Yurisdiksi, di luar Wilayah Negara, sedangkan laut teritorial termasuk Wilayah Negara.

D Wilayah Yurisdiksi, tempat negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya Kunci

Benar. Pasal 1 angka 3 UU 43/2008: Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan, tempat negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya.

E bagian Wilayah Perairan, yang menurut undang-undang itu meliputi juga Wilayah Yurisdiksi

Salah. Pasal 1 angka 2: Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Wilayah Yurisdiksi berada di luar Wilayah Negara dan tidak termasuk Wilayah Perairan.

Dasar fakta
  • UU 43/2008 Pasal 1 angka 1: Wilayah Negara adalah satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Angka 2: Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Angka 3: Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya. Pasal 7: Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di Wilayah Yurisdiksi. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Seorang pelaku usaha menilai sebuah peraturan daerah kabupaten yang sudah diundangkan bertentangan dengan undang-undang. Menurut UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan peraturan daerah, langkah hukum yang tepat agar peraturan daerah itu dinyatakan tidak berlaku adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Perda yang sudah berlaku dan diduga bertentangan dengan UU: uji ke Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1); Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016).

Langkah. 1) Tentukan jenjang norma: Perda di bawah undang-undang, dan batu ujinya undang-undang. 2) Pasal 24A ayat (1): pengujian seperti itu wewenang Mahkamah Agung. MK hanya menguji undang-undang terhadap UUD. 3) Pembatalan oleh gubernur atau Menteri dalam Pasal 251 UU 23/2014 dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 (diucapkan 5 April 2017) untuk Perda Kabupaten/Kota, dan oleh Putusan 56/PUU-XIV/2016 (14 Juni 2017) untuk Perda Provinsi. 4) Status Pasal 251 saat ini: pasal itu telah diubah oleh Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi UU 6/2023; jawaban butir ini tidak bergantung pada rumusan barunya, karena berdiri di atas Pasal 24A ayat (1) dan kedua putusan MK. Jawaban A.

Kesalahan umum. Memakai bunyi lama Pasal 251 UU 23/2014 tanpa memperhatikan putusan MK, atau mengira semua pengujian peraturan dilakukan Mahkamah Konstitusi.

A mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Agung Kunci

Benar. Pasal 24A ayat (1): Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 menyatakan kewenangan gubernur dan Menteri membatalkan Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 UU 23/2014 bertentangan dengan UUD, dengan pertimbangan bahwa pengujian Perda yang sudah berlaku ada pada Mahkamah Agung.

B meminta gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkannya

Salah. Frasa yang memberi gubernur kewenangan membatalkan Perda Kabupaten/Kota dinyatakan bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan MK 137/PUU-XIII/2015.

C mengajukan pengujian peraturan itu ke Mahkamah Konstitusi

Salah. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD (Pasal 24C ayat (1)); peraturan daerah berada di bawah undang-undang.

D meminta Menteri Dalam Negeri menerbitkan keputusan pembatalan

Salah. Putusan MK 137/PUU-XIII/2015 juga menghapus jalur Menteri untuk Perda Kabupaten/Kota; Putusan 56/PUU-XIV/2016 menerapkan hal serupa untuk Perda Provinsi.

E menggugat peraturan daerah itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Salah. Peraturan daerah berlaku umum, sehingga pengujiannya terhadap undang-undang termasuk wewenang Mahkamah Agung menurut Pasal 24A ayat (1), bukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dasar fakta
  • Pasal 24A ayat (1): "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang." Bertanda ***). Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 (diucapkan Rabu, 5 April 2017) menyatakan frasa yang memberi gubernur dan Menteri kewenangan membatalkan Perda Kabupaten/Kota dalam Pasal 251 ayat (2), (3), (4), dan (8) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangannya merujuk Pasal 24A ayat (1): pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan Mahkamah Agung. Empat hakim konstitusi menyatakan pendapat berbeda. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 (diucapkan Rabu, 14 Juni 2017) menyatakan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1), (4), dan (7) serta Pasal 251 ayat (5) UU 23/2014 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 251 UU 23/2014 kemudian diubah oleh Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi UU 6/2023. Sumber (membuka tab baru)