Contoh 1
Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Menurut pembacaan yang lazim atas pasal tersebut, bentuk pemerintahan Indonesia adalah ...
- A kesatuan, karena kekuasaan negara tidak dibagi kepada negara bagian
- B presidensial, karena Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara
- C parlementer, karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- D republik, karena kepala negaranya tidak diwariskan turun-temurun Kunci
- E konstitusional, karena kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar
Langkah demi langkah
- Baca pertanyaannya: yang ditanya bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara atau sistem pemerintahan.
- Pasal 1 ayat (1) memuat dua unsur: 'Negara Kesatuan' (bentuk negara) dan 'berbentuk Republik' (bentuk pemerintahan).
- Singkirkan istilah sistem pemerintahan (presidensial, parlementer) dan prinsip pembatasan kekuasaan (konstitusional), karena keduanya bukan unsur Pasal 1 ayat (1).
- Jawaban: D.
Kenapa jawaban ini benar
Benar. Dalam rumusan 'Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik', kata 'Republik' lazim dibaca sebagai bentuk pemerintahan (lawan dari monarki, yang kepala negaranya diwariskan), sedangkan 'Kesatuan' sebagai bentuk negara.
Rasional semua opsi
A kesatuan, karena kekuasaan negara tidak dibagi kepada negara bagian
Salah. 'Kesatuan' lazim dibaca sebagai bentuk negara (susunan negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian), bukan bentuk pemerintahan.
B presidensial, karena Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara
Salah. Presidensial adalah sebutan untuk sistem pemerintahan, yang bersandar antara lain pada Pasal 4 ayat (1). Istilah itu tidak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) dan bukan bentuk pemerintahan.
C parlementer, karena DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
Salah. Parlementer adalah sebutan untuk sistem pemerintahan, bukan bentuk pemerintahan, dan tidak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1). Kekuasaan DPR membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1)) juga tidak menjadikan sistemnya parlementer.
D republik, karena kepala negaranya tidak diwariskan turun-temurun Kunci
Benar. Dalam rumusan 'Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik', kata 'Republik' lazim dibaca sebagai bentuk pemerintahan (lawan dari monarki, yang kepala negaranya diwariskan), sedangkan 'Kesatuan' sebagai bentuk negara.
E konstitusional, karena kekuasaan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar
Salah. Pembatasan kekuasaan oleh UUD adalah ciri negara konstitusional dan negara hukum (Pasal 1 ayat (3)), bukan unsur bentuk pemerintahan dalam Pasal 1 ayat (1).
Dasar fakta
- Pasal 1 ayat (1) (naskah asli, tanpa tanda perubahan): "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik." Ayat (2): "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Ayat (3): "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ayat (2) dan (3) bertanda ***) (Perubahan Ketiga). Sumber (membuka tab baru)