Tujuan negara dalam Pembukaan, simbol identitas nasional, dan ASN pemersatu bangsa

TWK · Nasionalisme: kepentingan nasional dan identitas nasional

Mengenali cita-cita dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai rumusan kepentingan nasional, memetakan kebijakan atau program ke tujuan negara yang tepat, mengenali empat simbol identitas nasional dalam Pasal 35-36C UUD NRI 1945 beserta riwayat perubahannya, membedakan apa yang diatur UUD dari rincian dalam UU 24/2009 (penggunaan, kewajiban, dan larangan terhadap bendera, lambang, dan lagu kebangsaan), menilai pendapat yang menyamakan nasionalisme dengan penyeragaman budaya, serta menerapkan ketentuan UU 20/2023 tentang peran Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa pada kasus.

Inti aturan: nasionalisme dan tujuan negara

Kisi-kisi TWK menguji nasionalisme sebagai kemampuan mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Cita-cita dan tujuan bersama itu dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Alinea keempat memuat empat tujuan negara: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Identitas nasional yang ditetapkan UUD terdiri atas Bendera Negara Sang Merah Putih (Pasal 35), Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara (Pasal 36), Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A), dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Pasal 36B). Pasal 36A sampai 36C berasal dari Perubahan Kedua (2000), dan Pasal 36C menyerahkan rinciannya kepada undang-undang, yaitu UU 24/2009. Mempertahankan identitas nasional tidak berarti menghapus identitas lokal: negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (2)). Bagi Pegawai ASN, UU 20/2023 merumuskan peran kebangsaan sebagai fungsi perekat dan pemersatu bangsa (Pasal 10) dan kewajiban bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI (Pasal 24 ayat (1)).

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR), termasuk naskah asli dan naskah Perubahan Kedua
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan beserta Penjelasannya
  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta Penjelasannya

Cara mengenali soal nasionalisme dan tujuan negara

Stem menyebut alinea Pembukaan, program atau kebijakan pemerintah, simbol negara (bendera, bahasa, lambang, lagu kebangsaan), atau tindakan Pegawai ASN yang menyangkut persatuan, lalu menanyakan rumusan yang tepat, tujuan negara yang dicerminkan, sah atau tidaknya suatu tindakan, atau penilaian atas suatu pendapat. Variasi faktual meminta bunyi alinea atau pasal; opsi biasanya hanya berbeda satu kata atau memakai frasa dari alinea lain. Variasi penerapan menyajikan kasus fiktif yang cocok dengan satu ketentuan saja. Variasi HOTS meminta memetakan beberapa program ke tujuan negara, memilah pernyataan majemuk antara UUD dan undang-undang, atau menilai pendapat yang menyamakan nasionalisme dengan penyeragaman.

Contoh soal nasionalisme dan tujuan negara dan pembahasannya

Contoh 1

Menurut alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah ...

  1. A menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
  2. B memajukan kesejahteraan umum Kunci
  3. C menciptakan perdamaian dunia yang abadi
  4. D membina persatuan dan kesatuan seluruh bangsa
  5. E menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

Langkah demi langkah

  1. Kenali sumber yang diminta: alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bagian yang menyebut tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia.
  2. Ingat keempat tujuan itu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia.
  3. Bedakan tujuan dari dasar negara. 'Persatuan Indonesia' adalah dasar negara (sila ketiga), bukan tujuan.
  4. Periksa kata kerja dan objeknya. 'Menciptakan perdamaian dunia' dan 'menjamin kemakmuran' tidak ada dalam naskah.
  5. Jawaban: B.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Alinea keempat: '... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...'

Rasional semua opsi
A menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah

Salah. Rumusan ini tidak terdapat dalam alinea keempat. Tujuan yang berkaitan dengan perlindungan berbunyi 'melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia'.

B memajukan kesejahteraan umum Kunci

Benar. Alinea keempat: '... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ...'

C menciptakan perdamaian dunia yang abadi

Salah. Alinea keempat berbunyi 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'. Perdamaian abadi adalah salah satu dasar ketertiban dunia itu, bukan tujuan tersendiri, dan kata kerjanya 'ikut melaksanakan', bukan 'menciptakan'.

D membina persatuan dan kesatuan seluruh bangsa

Salah. Dalam alinea keempat, 'Persatuan Indonesia' disebut sebagai salah satu dasar negara, bukan sebagai rumusan tujuan.

E menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia

Salah. Rumusan ini tidak ada di alinea keempat. Yang tercantum adalah 'memajukan kesejahteraan umum'. Kata 'kemakmuran rakyat' muncul di Pasal 33 ayat (3), dalam konteks bumi, air, dan kekayaan alam.

Dasar fakta

  • Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945: 'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...' Alinea yang sama memuat rumusan dasar negara, termasuk 'Persatuan Indonesia'. Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

Rara, PNS di sebuah kementerian, selama ini bertugas di kota kelahirannya. Ia menerima keputusan pemindahan ke kantor instansi yang sama di provinsi lain, lalu menyatakan keberatan: 'Nasionalisme saya cukup saya tunjukkan dengan membangun daerah asal sendiri.' Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penilaian yang tepat atas keberatan Rara adalah ...

  1. A tepat, karena asas nondiskriminatif melarang penempatan pegawai di luar daerah asalnya
  2. B tepat, selama Rara tetap setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945
  3. C tidak tepat, karena menolak pemindahan menyalahi nilai dasar kompeten
  4. D tidak tepat, karena Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI Kunci
  5. E tepat, karena otonomi daerah mengutamakan putra daerah di semua instansi

Langkah demi langkah

  1. Tentukan kedudukan Rara: PNS adalah Pegawai ASN menurut Pasal 5 UU 20/2023.
  2. Cari kewajiban Pegawai ASN tentang tempat tugas: Pasal 24 ayat (1) huruf e, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan di perwakilan RI di luar negeri.
  3. Nilai keberatan Rara: alasan 'membangun daerah asal' tidak membebaskannya dari kewajiban itu.
  4. Periksa alasan pada opsi yang kesimpulannya sama. Nilai kompeten berbicara tentang belajar dan mengembangkan kapabilitas, bukan tempat tugas.
  5. Jawaban: D.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 24 ayat (1) huruf e UU 20/2023: Pegawai ASN wajib 'bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia'. Menurut Pasal 5, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK, sehingga kewajiban ini berlaku bagi Rara.

Rasional semua opsi
A tepat, karena asas nondiskriminatif melarang penempatan pegawai di luar daerah asalnya

Salah. Menurut Penjelasan Pasal 2 huruf j, asas nondiskriminatif berarti Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang, antara lain suku, agama, dan asal-usul. Asas itu tidak melarang penempatan di luar daerah asal. Mendahulukan daerah asal justru merupakan pembedaan menurut asal-usul.

B tepat, selama Rara tetap setia kepada Pancasila dan UUD NRI 1945

Salah. Setia dan taat pada Pancasila dan UUD adalah kewajiban tersendiri (Pasal 24 ayat (1) huruf a). Kewajiban itu tidak menggantikan kewajiban bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI (huruf e).

C tidak tepat, karena menolak pemindahan menyalahi nilai dasar kompeten

Salah. Kesimpulannya benar, tetapi alasannya keliru. Pasal 4 ayat (2) huruf c menjabarkan nilai kompeten sebagai 'terus belajar dan mengembangkan kapabilitas'. Nilai ini tidak berkaitan dengan wilayah penempatan.

D tidak tepat, karena Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI Kunci

Benar. Pasal 24 ayat (1) huruf e UU 20/2023: Pegawai ASN wajib 'bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia'. Menurut Pasal 5, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK, sehingga kewajiban ini berlaku bagi Rara.

E tepat, karena otonomi daerah mengutamakan putra daerah di semua instansi

Salah. Rara pegawai kementerian, yaitu instansi pusat. UU 20/2023 tidak memuat ketentuan yang membebaskan Pegawai ASN dari penempatan di luar daerah asal dengan alasan otonomi daerah.

Dasar fakta

  • UU 20/2023 Pasal 5: Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pasal 24 ayat (1): Pegawai ASN wajib a. setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah; b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN; d. menjaga netralitas; dan e. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Penjelasan Pasal 2 huruf j: asas nondiskriminatif berarti penyelenggaraan Manajemen ASN tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus. Pasal 4 ayat (2) huruf c: kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menyamakan nasionalisme dengan penyeragaman, misalnya menganggap bahasa atau budaya daerah sebagai ancaman bagi identitas nasional.

Kenapa terlihat benar Kata 'persatuan' dan 'identitas nasional' terdengar menuntut satu bentuk yang sama bagi semua.

Cara menghindari Ingat Pasal 32 ayat (2) UUD: negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kisi-kisi resmi juga merumuskan nasionalisme sebagai mewujudkan kepentingan nasional 'dengan tetap mempertahankan identitas nasional', bukan menghapus identitas lokal.

Menukar rumusan tujuan negara dengan dasar negara atau dengan frasa dari alinea lain.

Kenapa terlihat benar Alinea keempat memuat tujuan negara sekaligus dasar negara, dan rumusan dari alinea lain terdengar sama luhurnya.

Cara menghindari Hafalkan empat kata kerja tujuan negara: melindungi, memajukan, mencerdaskan, ikut melaksanakan. 'Persatuan Indonesia' dan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' adalah dasar negara.

Mengira semua rincian simbol negara tercantum di UUD.

Kenapa terlihat benar Simbol negara memang disebut di UUD, sehingga rincian seperti ukuran bendera atau penggubah lagu dikira ikut di sana.

Cara menghindari UUD hanya menyebut nama keempat simbol (Pasal 35-36B). Pasal 36C menyerahkan rinciannya kepada undang-undang, yaitu UU 24/2009.

Mengira kewajiban mengibarkan Bendera Negara setiap hari hanya berlaku bagi kantor pemerintah.

Kenapa terlihat benar Kewajiban warga yang paling sering diumumkan adalah pengibaran pada 17 Agustus.

Cara menghindari Pasal 9 ayat (1) UU 24/2009 juga menyebut gedung atau kantor swasta, satuan pendidikan, serta pos perbatasan dan pulau-pulau terluar.

Latihan soal nasionalisme dan tujuan negara bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Pasal 36C UUD NRI 1945 mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pasal 36C: rincian tentang keempat simbol negara diatur dengan undang-undang (sekarang UU 24/2009).

Langkah. 1) Ingat bunyi Pasal 36C: '... diatur dengan undang-undang'. 2) Peraturan pemerintah adalah bentuk pengaturan lama sebelum UU 24/2009, bukan amanat Pasal 36C. Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih peraturan pemerintah karena pernah membaca bahwa lambang dan lagu kebangsaan dahulu diatur dengan PP.

A undang-undang Kunci

Benar. Pasal 36C: 'Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.' Amanat ini dilaksanakan dengan UU 24/2009.

B peraturan pemerintah

Salah. Menurut Penjelasan Umum UU 24/2009, sebelum undang-undang itu terbit, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan memang diatur dengan peraturan pemerintah. Namun, Pasal 36C menghendaki pengaturan dengan undang-undang.

C keputusan presiden

Salah. Pasal 36C tidak menyebut keputusan presiden.

D ketetapan MPR

Salah. Pasal 36C tidak menyerahkan pengaturan ini kepada MPR.

E peraturan presiden

Salah. Pasal 36C tidak menyebut peraturan presiden.

Dasar fakta
  • Pasal 36C UUD NRI 1945: 'Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.' Penjelasan Umum UU 24/2009 menyebut bahwa sebelum undang-undang itu dibentuk, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan peraturan pemerintah produk UUD Sementara 1950. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Dalam naskah UUD NRI 1945 satu naskah terbitan MPR, Pasal 36A tentang Lambang Negara dan Pasal 36B tentang Lagu Kebangsaan diberi tanda yang menunjukkan bahwa kedua pasal itu berasal dari ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Pasal 35 dan 36 berasal dari naskah asli. Pasal 36A, 36B, dan 36C ditambahkan melalui Perubahan Kedua (18 Agustus 2000).

Langkah. 1) Ingat penanda dalam naskah MPR: *) Perubahan Pertama, **) Kedua, ***) Ketiga, ****) Keempat. 2) Pasal 36A dan 36B bertanda **). 3) Naskah asli hanya memuat Pasal 35 dan 36 di Bab XV. Jawaban C.

Kesalahan umum. Mengira lambang dan lagu kebangsaan sudah diatur dalam naskah asli UUD 1945 karena keduanya sudah dipakai sejak awal kemerdekaan.

A naskah asli (1945)

Salah. Dalam naskah asli, Bab XV berjudul 'Bendera dan Bahasa' dan hanya memuat Pasal 35 dan Pasal 36.

B Perubahan Pertama (1999)

Salah. Perubahan Pertama (ditetapkan 19 Oktober 1999) tidak memuat ketentuan tentang lambang negara atau lagu kebangsaan.

C Perubahan Kedua (2000) Kunci

Benar. Kedua pasal bertanda **), yaitu Perubahan Kedua. Naskah Perubahan Kedua ditetapkan di Jakarta pada 18 Agustus 2000 dan memuat Bab XV beserta Pasal 36A, 36B, dan 36C.

D Perubahan Ketiga (2001)

Salah. Penanda Perubahan Ketiga adalah ***). Pasal 36A dan 36B bertanda **).

E Perubahan Keempat (2002)

Salah. Penanda Perubahan Keempat adalah ****). Pasal 36A dan 36B bertanda **).

Dasar fakta
  • UUD NRI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan): Pasal 35 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.' Pasal 36 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.' Pasal 36A 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.' Pasal 36B 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.' Dalam naskah satu naskah MPR, judul bab serta Pasal 36A dan 36B bertanda **) (Perubahan Kedua), sedangkan Pasal 35 dan 36 tanpa tanda. Sumber (membuka tab baru)
  • Dalam naskah asli UUD 1945, Bab XV berjudul 'Bendera dan Bahasa' dan hanya memuat Pasal 35 dan Pasal 36. Naskah Perubahan Kedua, yang ditetapkan di Jakarta pada 18 Agustus 2000, memuat Bab XV 'Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan' beserta Pasal 36A, 36B, dan 36C. Perubahan Pertama ditetapkan 19 Oktober 1999, Perubahan Ketiga 9 November 2001, dan Perubahan Keempat 10 Agustus 2002. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Menurut alinea ketiga Pembukaan UUD NRI 1945, rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Alinea ketiga: kemerdekaan dinyatakan atas berkat rakhmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Langkah. 1) Kenali alinea yang diminta: alinea ketiga, bagian 'keinginan luhur'. 2) Ingat bunyinya: 'supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas'. 3) Opsi lain berasal dari alinea lain atau dari teks di luar Pembukaan. Jawaban C.

Kesalahan umum. Memilih 'terbebas dari segala bentuk penjajahan' karena gagasan itu memang ada di Pembukaan, padahal letaknya di alinea pertama.

A terbebas dari segala bentuk penjajahan

Salah. Gagasan penghapusan penjajahan ada di alinea pertama ('penjajahan di atas dunia harus dihapuskan'), bukan rumusan keinginan luhur di alinea ketiga.

B menjadi bangsa yang berdaulat

Salah. Rumusan ini tidak ada dalam alinea ketiga.

C berkehidupan kebangsaan yang bebas Kunci

Benar. Alinea ketiga: 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.'

D bersatu dalam satu tanah air dan satu bangsa

Salah. Rumusan ini mirip isi ikrar Sumpah Pemuda, bukan bunyi Pembukaan UUD.

E ikut serta dalam pergaulan antarbangsa

Salah. Rumusan ini tidak ada dalam alinea ketiga. Hubungan dengan dunia luar dirumuskan di alinea keempat sebagai 'ikut melaksanakan ketertiban dunia'.

Dasar fakta
  • Alinea ketiga Pembukaan UUD NRI 1945: 'Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.' Alinea pertama menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Manajer sebuah perusahaan swasta mengumumkan bahwa kantornya cukup mengibarkan Bendera Negara pada peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus, karena kewajiban pengibaran harian hanya berlaku bagi kantor pemerintah. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU 24/2009, pengumuman itu ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari, antara lain di gedung atau kantor swasta (Pasal 9 ayat (1) huruf i UU 24/2009), dari matahari terbit hingga terbenam (Pasal 7 ayat (1)).

Langkah. 1) Cari daftar tempat pengibaran harian di Pasal 9 ayat (1). 2) Huruf i menyebut gedung atau kantor swasta, jadi pengumuman manajer keliru. 3) Dari opsi yang menyatakan 'keliru', pilih yang alasannya sesuai: opsi D menambah kewajiban malam hari yang tidak ada, opsi E mempersempit ke BUMN. Jawaban B.

Kesalahan umum. Mengira kewajiban warga dan badan swasta hanya pada 17 Agustus karena itulah ketentuan yang paling sering diumumkan.

A benar, karena kantor swasta hanya terikat kewajiban setiap 17 Agustus

Salah. Pasal 7 ayat (3) memang mewajibkan pengibaran setiap 17 Agustus, tetapi Pasal 9 ayat (1) huruf i menambahkan kewajiban harian bagi gedung atau kantor swasta.

B keliru, karena gedung atau kantor swasta wajib mengibarkannya setiap hari Kunci

Benar. Pasal 9 ayat (1) menyebut tempat-tempat yang wajib mengibarkan Bendera Negara setiap hari, termasuk huruf i: 'gedung atau kantor swasta'.

C benar, karena pengibaran di kantor swasta cukup diatur oleh kepala daerah

Salah. Kepala daerah mengatur pengibaran pada 'peristiwa lain' di daerah (Pasal 8 ayat (2)), bukan pengibaran harian di kantor swasta.

D keliru, karena kantor swasta wajib mengibarkannya siang dan malam setiap hari

Salah. Kesimpulannya benar, tetapi alasannya keliru. Menurut Pasal 7 ayat (1), pengibaran dilakukan antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Pada malam hari pengibaran hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu (Pasal 7 ayat (2)).

E keliru, karena kewajiban itu hanya mengikat badan usaha milik negara

Salah. Pasal 9 ayat (1) tidak membedakan badan usaha milik negara dan swasta; huruf i menyebut 'gedung atau kantor swasta'.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 7 ayat (1): pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan antara matahari terbit hingga matahari terbenam; ayat (2): dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pada malam hari; ayat (3): wajib dikibarkan setiap 17 Agustus. Pasal 8 ayat (2): pengibaran pada peristiwa lain di daerah diatur oleh kepala daerah. Pasal 9 ayat (1): Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari, antara lain di gedung atau kantor lembaga pemerintah (huruf c), gedung atau halaman satuan pendidikan (huruf h), gedung atau kantor swasta (huruf i), serta pos perbatasan dan pulau-pulau terluar (huruf p). Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Menjelang 17 Agustus, warga sebuah kompleks perumahan merencanakan beberapa kegiatan. Kegiatan yang TIDAK termasuk larangan dalam Pasal 24 UU 24/2009 adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pasal 24 UU 24/2009 melarang menodai bendera, memakainya untuk reklame, mengibarkan bendera rusak atau luntur, menambahkan tulisan atau tanda, dan memakainya sebagai atap, pembungkus, atau tutup barang. Hiasan bendera kertas berderet tidak dilarang.

Langkah. 1) Uji setiap kegiatan dengan lima huruf larangan Pasal 24. 2) Promosi toko melanggar huruf b dan d; bendera luntur melanggar huruf c; pembungkus hadiah melanggar huruf e; nama yang disulam melanggar huruf d. 3) Bendera kertas berderet sebagai hiasan diakui Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1). Jawaban A.

Kesalahan umum. Mengira semua bendera yang bukan kain resmi otomatis melanggar, padahal UU 24/2009 mengakui representasi Bendera Negara dari bahan lain seperti kertas.

A memasang untaian bendera kertas kecil sebagai hiasan sepanjang jalan Kunci

Benar. Pasal 4 ayat (4) membolehkan bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dibuat dari bahan berbeda; Penjelasannya menyebut kertas sebagai contoh. Pasal 22 ayat (1) juga mengatur Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan. Tidak ada larangan Pasal 24 yang terkena.

B mencetak nama toko dan potongan harga pada bendera untuk promosi

Salah. Pasal 24 huruf b melarang memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial, dan huruf d melarang mencetak huruf, angka, atau gambar pada Bendera Negara. Menurut Penjelasan Pasal 24, larangan ini juga berlaku bagi bendera yang merepresentasikan Bendera Negara.

C mengibarkan bendera lama yang warnanya sudah luntur di depan rumah

Salah. Pasal 24 huruf c melarang mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam.

D memakai kain Bendera Negara sebagai pembungkus hadiah lomba

Salah. Pasal 24 huruf e melarang memakai Bendera Negara untuk pembungkus barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

E menyulam nama kompleks pada Bendera Negara yang akan dikibarkan

Salah. Pasal 24 huruf d melarang menyulam huruf, angka, gambar, atau tanda lain pada Bendera Negara.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 24: setiap orang dilarang a. merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara; b. memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; c. mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; d. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; e. memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara. Penjelasan Pasal 24: termasuk representasi Bendera Negara (Pasal 4 ayat (4)). Pasal 4 ayat (4) dan Penjelasannya: bendera yang merepresentasikan Bendera Negara dapat dibuat dari bahan berbeda, misalnya kertas, plastik, dan aluminium. Pasal 22 ayat (1): Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Indonesia mengirim kontingen pasukan untuk bergabung dalam misi pemeliharaan perdamaian di sebuah negara yang dilanda konflik bersenjata. Menurut alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, kebijakan ini paling tepat dipandang sebagai pelaksanaan tujuan negara ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Kebijakan yang berhubungan dengan perdamaian dan ketertiban antarbangsa = tujuan 'ikut melaksanakan ketertiban dunia' (alinea keempat).

Langkah. 1) Tentukan sasaran kebijakan: perdamaian di negara lain. 2) Cocokkan dengan tujuan negara dalam alinea keempat. 3) Tujuan yang menyangkut hubungan antarbangsa hanya 'ikut melaksanakan ketertiban dunia'. Jawaban D.

Kesalahan umum. Memilih tujuan perlindungan terhadap warga dan wilayah Indonesia karena kebijakan itu melibatkan pasukan bersenjata.

A perlindungan terhadap seluruh warga dan wilayah Indonesia

Salah. Pasukan itu bertugas menjaga perdamaian di negara lain, bukan melindungi warga dan wilayah Indonesia dari ancaman.

B peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia

Salah. Misi itu tidak ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia.

C peningkatan mutu pendidikan bangsa

Salah. Misi itu tidak berkaitan dengan pendidikan bangsa.

D keikutsertaan Indonesia menjaga ketertiban antarbangsa Kunci

Benar. Alinea keempat merumuskan tujuan 'ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial'. Misi pemeliharaan perdamaian di negara lain adalah keikutsertaan Indonesia dalam ketertiban dunia.

E penegakan kedaulatan di wilayah perbatasan

Salah. Misi itu berlangsung di negara lain, bukan di wilayah perbatasan Indonesia.

Dasar fakta
  • Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945: 'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...' Alinea yang sama memuat rumusan dasar negara, termasuk 'Persatuan Indonesia'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Dalam pembukaan sebuah seminar nasional, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan. Menurut Pasal 62 UU 24/2009 beserta penjelasannya, sikap yang wajib diambil peserta adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Saat Indonesia Raya diperdengarkan atau dinyanyikan, setiap orang yang hadir wajib berdiri tegak dengan sikap hormat (Pasal 62 UU 24/2009): sikap sempurna, lengan lurus ke bawah, tangan mengepal, ibu jari merapat pada paha, pandangan lurus ke depan.

Langkah. 1) Pasal 62 berlaku untuk setiap orang yang hadir, apa pun acaranya; opsi duduk gugur. 2) Penjelasan Pasal 62 merinci sikapnya: lengan lurus ke bawah, ibu jari merapat pada paha. 3) Tangan di dada, tangan di pelipis, atau bertepuk tangan tidak sesuai. Jawaban E.

Kesalahan umum. Menyangka kewajiban berdiri hanya berlaku dalam upacara bendera, atau meniru gaya penghormatan lagu kebangsaan negara lain.

A berdiri tegak di tempat, telapak tangan kanan diletakkan di dada kiri, pandangan lurus ke depan

Salah. Penjelasan Pasal 62 tidak menyebut tangan di dada. Lengan diluruskan ke bawah, telapak tangan dikepalkan, dan ibu jari merapat pada paha.

B tetap duduk di tempat dengan sikap tenang, karena seminar bukan upacara bendera

Salah. Pasal 62 berlaku bagi 'setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan', tanpa membatasi jenis acaranya.

C berdiri tegak di tempat, tangan kanan memberi hormat di pelipis, pandangan lurus ke depan

Salah. Penjelasan Pasal 62 menggambarkan sikap sempurna dengan lengan lurus ke bawah, bukan hormat dengan tangan di pelipis.

D berdiri menghadap sumber suara sambil bertepuk tangan mengikuti irama lagu

Salah. Bertepuk tangan tidak sesuai dengan sikap sempurna yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 62.

E berdiri tegak di tempat, lengan lurus ke bawah, tangan mengepal, ibu jari merapat pada paha Kunci

Benar. Pasal 62: setiap orang yang hadir wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Penjelasannya: berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha, dan pandangan lurus ke depan.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 62: setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Penjelasan Pasal 62: berdiri tegak di tempat masing-masing dengan sikap sempurna, meluruskan lengan ke bawah, mengepalkan telapak tangan, dan ibu jari menghadap ke depan merapat pada paha disertai pandangan lurus ke depan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Seorang Pegawai ASN di kantor pemerintah kabupaten berulang kali mengunggah tulisan di media sosial yang mengajak warga membenci kelompok suku tertentu di daerahnya. Menurut UU 20/2023, perbuatan itu paling langsung bertentangan dengan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa (Pasal 10 huruf c UU 20/2023) dan bertugas mempererat persatuan dan kesatuan NKRI (Pasal 11 huruf c).

Langkah. 1) Tentukan inti perbuatan: memecah hubungan antarkelompok suku. 2) Cari ketentuan UU 20/2023 yang mengatur persatuan: fungsi perekat dan pemersatu bangsa (Pasal 10 huruf c). 3) Bandingkan dengan bunyi Pasal 10 huruf c: yang dipersatukan adalah bangsa, bukan instansi pemerintah. Opsi lain menyangkut kebijakan, penggolongan jabatan, atau perencanaan. Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih kewajiban atau fungsi lain yang memang ada dalam UU 20/2023, padahal tidak berkaitan langsung dengan perbuatan memecah persatuan.

A tugas Pegawai ASN melaksanakan kebijakan publik dari Pejabat Pembina Kepegawaian

Salah. Tugas ini (Pasal 11 huruf a) berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik, bukan dengan menjaga persatuan antarkelompok.

B fungsi Pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa Kunci

Benar. Pasal 10 huruf c UU 20/2023: Pegawai ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pasal 11 huruf c juga menugasi Pegawai ASN mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Ajakan membenci suku tertentu memecah, bukan merekatkan.

C peran Pegawai ASN sebagai pemersatu instansi pemerintah pusat dan daerah

Salah. UU 20/2023 tidak merumuskan peran atau fungsi 'pemersatu instansi pemerintah'. Pasal 10 huruf c menyebut fungsi perekat dan pemersatu bangsa, dan Pasal 12 menyebut peran Pegawai ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

D ketentuan bahwa Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial

Salah. Pasal 13 hanya menggolongkan Jabatan ASN. Ketentuan ini tidak berkaitan dengan ajakan membenci suku.

E peran Pegawai ASN sebagai perencana pembangunan nasional

Salah. Peran ini (Pasal 12) menyangkut penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, bukan hubungan antarkelompok masyarakat.

Dasar fakta
  • UU 20/2023 Pasal 10: Pegawai ASN berfungsi sebagai a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa. Pasal 11: Pegawai ASN bertugas, antara lain, c. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pasal 12: Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pasal 13: Jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Pasal 4 ayat (2) huruf f: adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Perhatikan pernyataan berikut. (1) UUD NRI 1945 menyebut secara tegas bahwa Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. (2) Kewajiban mengibarkan Bendera Negara setiap 17 Agustus bagi warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah diatur dalam undang-undang, bukan dalam UUD. (3) Pasal 35 UUD NRI 1945 menetapkan bahwa lebar Bendera Negara adalah 2/3 dari panjangnya. (4) Rumusan 'Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika' sebagai Lambang Negara terdapat dalam UUD NRI 1945 dan juga dalam UU 24/2009. Pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. UUD hanya menetapkan nama keempat simbol negara (Pasal 35, 36, 36A, 36B). Rincian seperti ukuran bendera, kewajiban pengibaran, dan nama penggubah lagu ada di UU 24/2009 sesuai amanat Pasal 36C.

Langkah. 1) Uji (1): Pasal 36B tidak menyebut penggubah; salah. 2) Uji (2): Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009; benar. 3) Uji (3): Pasal 35 tidak menyebut ukuran; salah. 4) Uji (4): Pasal 36A dan Pasal 1 angka 3 UU 24/2009; benar. Jawaban C.

Kesalahan umum. Menganggap semua rincian simbol negara tercantum di UUD, padahal UUD hanya menyebut namanya dan menyerahkan rinciannya kepada undang-undang.

A (1) dan (3)

Salah. Kedua pernyataan itu keliru. Nama penggubah ada di Pasal 58 ayat (1) UU 24/2009, dan ukuran lebar 2/3 dari panjang ada di Pasal 4 ayat (1) UU 24/2009. Pasal 36B dan Pasal 35 UUD hanya menyebut nama simbolnya.

B (1), (2), dan (4)

Salah. Pernyataan (1) keliru: Pasal 36B UUD hanya berbunyi 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya'. Nama W.R. Supratman tercantum di Pasal 58 ayat (1) UU 24/2009.

C (2) dan (4) Kunci

Benar. (2) benar: kewajiban itu ada di Pasal 7 ayat (3) UU 24/2009; UUD tidak memuatnya. (4) benar: rumusan itu ada di Pasal 36A UUD dan Pasal 1 angka 3 UU 24/2009.

D (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (3) keliru: Pasal 35 UUD hanya berbunyi 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih'. Ukuran bendera diatur Pasal 4 ayat (1) UU 24/2009.

E (3) dan (4)

Salah. Pernyataan (3) keliru, dan pernyataan (2) yang benar tidak tercakup.

Dasar fakta
  • UUD NRI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan): Pasal 35 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.' Pasal 36 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.' Pasal 36A 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.' Pasal 36B 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.' Dalam naskah satu naskah MPR, judul bab serta Pasal 36A dan 36B bertanda **) (Perubahan Kedua), sedangkan Pasal 35 dan 36 tanpa tanda. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 36C UUD NRI 1945: 'Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.' Penjelasan Umum UU 24/2009 menyebut bahwa sebelum undang-undang itu dibentuk, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan diatur dengan peraturan pemerintah produk UUD Sementara 1950. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 24/2009 Pasal 1 angka 3: Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 4 ayat (1): Bendera Negara berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang. Pasal 7 ayat (3): Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi. Pasal 58 ayat (1): Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Perhatikan tiga contoh program pemerintah berikut. (i) Membangun pos pengamanan dan patroli rutin di pulau-pulau terluar. (ii) Memberikan bantuan modal dan perluasan pasar bagi nelayan kecil. (iii) Menjadi tuan rumah perundingan damai bagi dua negara yang sedang bersengketa. Bila ketiga program dibandingkan dengan tujuan negara dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, tujuan yang belum tercermin adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Petakan setiap program ke salah satu dari empat tujuan negara; tujuan yang tidak mendapat pasangan adalah jawabannya.

Langkah. 1) Petakan: (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2) Tujuan yang tersisa: mencerdaskan kehidupan bangsa. 3) Opsi D menggabungkan dua tujuan; keduanya sudah dipetakan ke program (i) dan (ii), sehingga opsi itu tidak menunjuk tujuan yang belum tercermin. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira perundingan damai termasuk tujuan melindungi bangsa, sehingga salah menyimpulkan tujuan ketertiban dunia yang belum tercermin.

A memajukan kesejahteraan umum

Salah. Program (ii), yaitu bantuan modal dan perluasan pasar bagi nelayan kecil, sudah mencerminkan tujuan ini.

B melindungi seluruh tumpah darah Indonesia

Salah. Program (i), yaitu pengamanan pulau-pulau terluar, sudah mencerminkan tujuan ini.

C ikut melaksanakan ketertiban dunia

Salah. Program (iii), yaitu perundingan damai antarnegara, sudah mencerminkan tujuan ini.

D melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum

Salah. Opsi ini menggabungkan dua tujuan, dan keduanya sudah tercermin: melindungi segenap bangsa dalam program (i), memajukan kesejahteraan umum dalam program (ii). Soal menanyakan tujuan yang belum tercermin, jadi opsi yang seluruh isinya sudah tercermin pasti salah.

E mencerdaskan kehidupan bangsa Kunci

Benar. Program (i) mencerminkan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (ii) memajukan kesejahteraan umum, dan (iii) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tidak ada program di bidang pendidikan atau kecerdasan bangsa.

Dasar fakta
  • Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945: 'Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...' Alinea yang sama memuat rumusan dasar negara, termasuk 'Persatuan Indonesia'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Dalam sebuah diskusi, Bima berpendapat: 'Karena Pasal 36 UUD NRI 1945 menetapkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara, pemerintah sebaiknya berhenti membina bahasa daerah agar identitas nasional tidak terpecah.' Penilaian yang tepat atas pendapat Bima adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Mempertahankan identitas nasional tidak berarti menghapus identitas lokal: Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara (Pasal 36), dan negara menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (2)).

Langkah. 1) Tentukan kesimpulan: pendapat Bima keliru, karena UUD tidak menyuruh negara meninggalkan bahasa daerah. 2) Cari alasan yang tepat: Pasal 32 ayat (2). 3) Opsi C dan E juga menyatakan keliru, tetapi alasannya tidak sesuai bunyi UUD. Jawaban A.

Kesalahan umum. Menganggap nasionalisme menuntut penyeragaman, sehingga identitas lokal dipandang sebagai ancaman bagi identitas nasional.

A keliru, karena menurut Pasal 32 ayat (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah Kunci

Benar. Pasal 32 ayat (2): 'Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.' Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara (Pasal 36) tidak meniadakan kewajiban negara itu.

B tepat, karena menurut Pasal 36 negara hanya membina Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara

Salah. Pasal 36 hanya berbunyi 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia'; pasal itu tidak membatasi pembinaan bahasa pada Bahasa Indonesia. Pasal 32 ayat (2) justru menempatkan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional yang dipelihara negara.

C keliru, karena menurut Pasal 32 ayat (2) bahasa daerah juga berkedudukan sebagai Bahasa Negara

Salah. Kesimpulannya benar, tetapi alasannya keliru. Pasal 36 hanya menetapkan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Bahasa daerah adalah kekayaan budaya nasional (Pasal 32 ayat (2)), bukan Bahasa Negara.

D tepat, karena menurut Pasal 36A semboyan Lambang Negara menuntut keseragaman bahasa

Salah. Pasal 36A hanya menetapkan Lambang Negara beserta semboyannya; pasal itu tidak mengatur bahasa, apalagi menuntut keseragaman bahasa. Kewajiban negara terhadap bahasa daerah tetap berlaku menurut Pasal 32 ayat (2).

E keliru, karena menurut Pasal 36 Bahasa Negara hanya dipakai lembaga negara di pusat

Salah. Kesimpulannya benar, tetapi alasannya keliru. Pasal 36 tidak membatasi kedudukan Bahasa Indonesia pada lembaga pusat.

Dasar fakta
  • UUD NRI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan): Pasal 35 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.' Pasal 36 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.' Pasal 36A 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.' Pasal 36B 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.' Dalam naskah satu naskah MPR, judul bab serta Pasal 36A dan 36B bertanda **) (Perubahan Kedua), sedangkan Pasal 35 dan 36 tanpa tanda. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 32 ayat (2) UUD NRI 1945: 'Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.' Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Perhatikan tindakan fiktif berikut. (1) Sebuah perkumpulan pencinta alam membuat lambang perkumpulan berupa burung garuda emas dengan perisai berisi lima simbol, menyerupai Lambang Negara. (2) Seorang warga negara Indonesia memasang Lambang Negara di ruang tamu rumahnya. (3) Panitia lomba mengganti lirik Indonesia Raya dengan kata-kata jenaka untuk mengolok-olok lagu itu. (4) Sebuah sekolah memasang Lambang Negara di dalam ruang kelas. Menurut UU 24/2009, tindakan yang dilarang adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. UU 24/2009 membedakan penggunaan Lambang Negara yang wajib (Pasal 51), yang boleh (Pasal 52), dan yang dilarang (antara lain Pasal 57 huruf c), serta melarang mengubah Lagu Kebangsaan untuk menghina atau merendahkannya (Pasal 64 huruf a).

Langkah. 1) Uji (1) dengan Pasal 57 huruf c: dilarang. 2) Uji (2) dengan Pasal 52 huruf i: boleh. 3) Uji (3) dengan Pasal 64 huruf a: dilarang. 4) Uji (4) dengan Pasal 51 huruf a: wajib. Jawaban D.

Kesalahan umum. Mengira memasang Lambang Negara di rumah pribadi dilarang, padahal Pasal 52 huruf i membolehkannya.

A (2) dan (4)

Salah. Keduanya justru sah. Pasal 52 huruf i membolehkan Lambang Negara digunakan di rumah warga negara Indonesia, dan Pasal 51 huruf a mewajibkan penggunaannya di ruang kelas satuan pendidikan.

B (1), (2), dan (3)

Salah. Tindakan (2) dibolehkan Pasal 52 huruf i.

C (3) saja

Salah. Tindakan (1) juga dilarang Pasal 57 huruf c.

D (1) dan (3) Kunci

Benar. (1) dilarang Pasal 57 huruf c: membuat lambang untuk perkumpulan yang sama atau menyerupai Lambang Negara. (3) dilarang Pasal 64 huruf a: mengubah Lagu Kebangsaan dengan kata-kata lain dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatannya.

E (1) dan (4)

Salah. Tindakan (4) merupakan kewajiban menurut Pasal 51 huruf a, dan tindakan (3) yang dilarang tidak tercakup.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 51 huruf a: Lambang Negara wajib digunakan di dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan. Pasal 52 huruf i: Lambang Negara dapat digunakan di rumah warga negara Indonesia. Pasal 57: setiap orang dilarang a. mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatannya; b. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara. Pasal 64 huruf a: setiap orang dilarang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan. Sumber (membuka tab baru)