Kewenangan lembaga negara: siapa mengusulkan, menyetujui, memberi pertimbangan, memutus

TWK · Pilar negara (UUD NRI 1945)

Inti aturan: kewenangan lembaga negara

UUD NRI 1945 jarang memberi satu kewenangan kepada satu lembaga saja; banyak keputusan dibagi menjadi beberapa peran: mengusulkan, menyetujui, memberi pertimbangan, memilih, menetapkan atau meresmikan, dan memutus. Frasa 'dengan persetujuan' berarti keputusan tidak dapat diambil tanpa lembaga itu, sedangkan 'dengan memperhatikan pertimbangan' berarti lembaga itu memberi masukan tetapi keputusan tetap di tangan pejabat yang berwenang. Pasangan yang paling sering diuji: grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14); calon hakim agung diusulkan KY, disetujui DPR, ditetapkan Presiden (Pasal 24A ayat (3)); anggota BPK dipilih DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan Presiden (Pasal 23F ayat (1)); sembilan hakim konstitusi diajukan masing-masing tiga oleh MA, DPR, dan Presiden lalu ditetapkan Presiden (Pasal 24C ayat (3)). Dalam pengujian peraturan, MK menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945: naskah Perubahan Pertama sampai Keempat (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 11 sampai 14) dan satu naskah Sekretariat Jenderal MPR
  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022)
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013
  • Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014

Cara mengenali soal kewenangan lembaga negara

Stem menyebut satu tindakan kenegaraan (grasi, amnesti, pengangkatan hakim, pemilihan anggota BPK, pengujian peraturan, pembubaran partai, pemberhentian Presiden) lalu menanyakan lembaga atau peran tertentu: 'memperhatikan pertimbangan ...', 'diusulkan oleh ...', 'dengan persetujuan ...', 'ditetapkan oleh ...', 'berwenang memutus ...'. Variasi penerapan memakai kasus fiktif tanpa menyebut pasal, sehingga peserta harus mengenali jenis tindakan atau jenis peraturan yang diuji. Variasi HOTS menyajikan prosedur yang sudah dijalankan atau pernyataan majemuk, lalu meminta peserta menilai tahap mana yang keliru. Opsi biasanya berisi lembaga yang bertetangga (MA–MK–KY, DPR–DPD–MPR) atau peran yang ditukar (mengusulkan vs menyetujui, pertimbangan vs persetujuan).

Contoh soal kewenangan lembaga negara dan pembahasannya

Contoh 1

Menurut UUD NRI 1945, dalam memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden memperhatikan pertimbangan ...

  1. A Dewan Perwakilan Rakyat
  2. B Mahkamah Konstitusi
  3. C Mahkamah Agung Kunci
  4. D Komisi Yudisial
  5. E Majelis Permusyawaratan Rakyat

Langkah demi langkah

  1. Temukan kata kunci tindakan: 'grasi dan rehabilitasi'.
  2. Petakan ke pasal: Pasal 14 mengatur empat pengampunan dalam dua ayat. Ayat (1) grasi dan rehabilitasi, ayat (2) amnesti dan abolisi.
  3. Ingat pemberi pertimbangan masing-masing ayat: ayat (1) Mahkamah Agung, ayat (2) DPR. Jembatan ingatan (bukan bunyi pasal): grasi dan rehabilitasi bertalian dengan perkara di pengadilan, jadi pertimbangannya dari puncak peradilan.
  4. Singkirkan DPR (milik ayat (2)), lalu MK, KY, dan MPR yang tidak disebut Pasal 14.
  5. Jawaban: C, Mahkamah Agung.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 14 ayat (1): 'Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.'

Rasional semua opsi
A Dewan Perwakilan Rakyat

Salah. DPR memberi pertimbangan untuk amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2)), bukan grasi dan rehabilitasi.

B Mahkamah Konstitusi

Salah. Pasal 14 tidak menyebut MK; kewenangan MK diatur di Pasal 24C.

C Mahkamah Agung Kunci

Benar. Pasal 14 ayat (1): 'Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.'

D Komisi Yudisial

Salah. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga perilaku hakim (Pasal 24B ayat (1)), tidak memberi pertimbangan grasi.

E Majelis Permusyawaratan Rakyat

Salah. MPR tidak berperan dalam pemberian grasi maupun rehabilitasi.

Dasar fakta

Contoh 2

Komisi Yudisial telah menyelesaikan seleksi dan menetapkan satu nama calon untuk satu lowongan hakim agung. Urutan tahapan berikutnya yang sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah ...

  1. A KY mengajukan calon kepada Presiden untuk ditetapkan, kemudian DPR memberikan pertimbangan
  2. B KY menyerahkan calon kepada Mahkamah Agung untuk dipilih, kemudian Presiden menetapkannya
  3. C KY mengusulkan calon kepada DPR untuk dipilih, kemudian Mahkamah Agung melantik hakim agung
  4. D KY mengusulkan calon kepada Presiden, kemudian Presiden meminta persetujuan DPR atas calon itu
  5. E KY mengusulkan calon kepada DPR untuk disetujui, kemudian Presiden menetapkan hakim agung Kunci

Langkah demi langkah

  1. Kenali pola: pengisian jabatan hakim agung melibatkan beberapa lembaga, jadi soal menguji urutan peran.
  2. Tulis rantai Pasal 24A ayat (3): KY (mengusulkan) → DPR (persetujuan) → Presiden (menetapkan).
  3. Cek alamat usul pada setiap opsi: hanya C dan E yang mengirim usul KY ke DPR.
  4. Cek peran DPR dan peran akhir: C keliru dua kali, karena menyebut DPR 'memilih' (seharusnya menyetujui) dan MA melantik (seharusnya Presiden menetapkan). E sesuai.
  5. Catatan putusan MK: Putusan 27/PUU-XI/2013 memaknai 'dipilih' menjadi 'disetujui' dan '3 (tiga) nama calon' menjadi '1 (satu) nama calon' untuk setiap lowongan, sehingga rumusan UU kini selaras dengan Pasal 24A ayat (3).
  6. Jawaban: E.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 24A ayat (3): 'Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.'

Rasional semua opsi
A KY mengajukan calon kepada Presiden untuk ditetapkan, kemudian DPR memberikan pertimbangan

Salah. Usul KY ditujukan kepada DPR, bukan kepada Presiden; dan peran DPR adalah persetujuan, bukan pertimbangan.

B KY menyerahkan calon kepada Mahkamah Agung untuk dipilih, kemudian Presiden menetapkannya

Salah. MA tidak memilih calon hakim agung. MA hanya memilih ketua dan wakil ketuanya dari dan oleh hakim agung (Pasal 24A ayat (4)).

C KY mengusulkan calon kepada DPR untuk dipilih, kemudian Mahkamah Agung melantik hakim agung

Salah. Ada dua kekeliruan: DPR memberi persetujuan, bukan memilih (Pasal 24A ayat (3); Putusan MK 27/PUU-XI/2013 juga memaknai kata 'dipilih' dalam UU MA menjadi 'disetujui'), dan yang menetapkan hakim agung adalah Presiden, bukan MA.

D KY mengusulkan calon kepada Presiden, kemudian Presiden meminta persetujuan DPR atas calon itu

Salah. Urutannya terbalik: usul KY langsung ke DPR untuk persetujuan, baru kemudian ditetapkan Presiden.

E KY mengusulkan calon kepada DPR untuk disetujui, kemudian Presiden menetapkan hakim agung Kunci

Benar. Pasal 24A ayat (3): 'Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.'

Dasar fakta

  • Calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sumber (membuka tab baru)
  • Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 27/PUU-XI/2013 (diucapkan 9 Januari 2014): kata 'dipilih' dalam Pasal 8 ayat (2)-(3) UU 3/2009 tentang MA dimaknai 'disetujui', 'Pemilihan' dalam Pasal 8 ayat (4) dimaknai 'persetujuan', dan '3 (tiga) nama calon' dimaknai '1 (satu) nama calon'. Pasal 8 ayat (3) UU MA menjadi: calon yang diusulkan KY 'disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan'. Frasa '3 (tiga) calon' dalam Pasal 18 ayat (4) UU 18/2011 tentang KY dimaknai '1 (satu) calon'. Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Memasangkan grasi atau rehabilitasi dengan DPR, atau amnesti dan abolisi dengan MA.

Kenapa terlihat benar Keempat istilah sama-sama bentuk pengampunan oleh Presiden dan diatur dalam satu pasal (Pasal 14), sehingga pasangannya mudah tertukar.

Cara menghindari Hafalkan sebagai dua pasang tetap: ayat (1) grasi–rehabilitasi–MA, ayat (2) amnesti–abolisi–DPR.

Menyamakan 'dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat' dan 'dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat'.

Kenapa terlihat benar Lembaganya sama (DPR) dan keduanya muncul di pasal kekuasaan Presiden yang berdekatan (Pasal 11 dan 13).

Cara menghindari Persetujuan DPR: menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1)). Pertimbangan DPR: mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat (2)-(3)), serta amnesti dan abolisi (Pasal 14 ayat (2)).

Menyerahkan pengujian peraturan menteri atau peraturan daerah kepada MK, atau pengujian undang-undang kepada MA.

Kenapa terlihat benar Keduanya 'menguji peraturan', dan MK dikenal luas sebagai lembaga pengujian.

Cara menghindari Lihat batu ujinya. Undang-undang diuji terhadap UUD → MK (Pasal 24C ayat (1)). Peraturan di bawah undang-undang diuji terhadap undang-undang → MA (Pasal 24A ayat (1)).

Menukar peran dalam pengisian jabatan: DPR 'memilih' atau mengusulkan hakim agung, KY menetapkan, atau Presiden menerima usul lebih dulu.

Kenapa terlihat benar Semua lembaga yang disebut memang terlibat, sehingga opsi terdengar lengkap.

Cara menghindari Tulis rantai lengkapnya sebelum membaca opsi: KY mengusulkan → DPR menyetujui → Presiden menetapkan (Pasal 24A ayat (3)). Cocokkan lembaga dengan kata kerja, bukan sekadar daftar lembaga. Jangan memakai istilah lama 'DPR memilih': Putusan MK 27/PUU-XI/2013 memaknainya menjadi 'disetujui', dengan satu calon untuk setiap lowongan.

Menganggap DPD 'ikut membahas' atau 'mengajukan' RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

Kenapa terlihat benar Pasal 22D ayat (2) memang memuat frasa 'ikut membahas' dalam kalimat yang sama.

Cara menghindari Pisahkan dua daftar di Pasal 22D. Otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pemekaran, SDA, perimbangan keuangan: mengajukan dan ikut membahas. RUU APBN, pajak, pendidikan, agama: memberikan pertimbangan kepada DPR. Putusan MK 92/PUU-X/2012 menegaskan bahwa 'memberikan pertimbangan' tidak sama bobotnya dengan 'ikut membahas'.

Latihan soal kewenangan lembaga negara bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Pasangan kewenangan Presiden yang menurut UUD NRI 1945 dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. DPR = amnesti dan abolisi. MA = grasi dan rehabilitasi.

Langkah. 1) Pasal 14 ayat (2) memasangkan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. 2) Opsi C, D, E mencampur satu unsur ayat (1) dengan satu unsur ayat (2), jadi gugur. 3) Opsi A seluruhnya milik ayat (1) (MA). 4) Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih opsi campuran (C, D, E) karena salah satu unsurnya benar. Pasangan harus benar kedua unsurnya.

A grasi dan rehabilitasi

Salah. Grasi dan rehabilitasi diberikan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat (1)).

B amnesti dan abolisi Kunci

Benar. Pasal 14 ayat (2): 'Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.'

C grasi dan amnesti

Salah. Amnesti memang dengan pertimbangan DPR, tetapi grasi dengan pertimbangan MA.

D rehabilitasi dan abolisi

Salah. Abolisi dengan pertimbangan DPR, tetapi rehabilitasi dengan pertimbangan MA.

E grasi dan abolisi

Salah. Abolisi dengan pertimbangan DPR, tetapi grasi dengan pertimbangan MA.

Dasar fakta

Soal 2 · mudah

Menurut UUD NRI 1945, lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Mengusulkan hakim agung = KY. Menyetujui = DPR. Menetapkan = Presiden.

Langkah. 1) Kata kerja yang ditanya: 'mengusulkan'. 2) Pasal 24B ayat (1) menyebut kewenangan itu milik KY; Pasal 24A ayat (3) menegaskan calon hakim agung 'diusulkan Komisi Yudisial'. 3) Lembaga lain memegang peran berbeda dalam rantai yang sama.

Kesalahan umum. Memilih DPR atau Presiden karena keduanya ikut dalam proses. Yang ditanya peran pengusul, bukan sekadar lembaga yang terlibat.

A Dewan Perwakilan Rakyat

Salah. DPR memberi persetujuan atas calon yang diusulkan KY (Pasal 24A ayat (3)), bukan mengusulkan.

B Presiden

Salah. Presiden menetapkan calon yang telah disetujui DPR sebagai hakim agung (Pasal 24A ayat (3)).

C Mahkamah Agung

Salah. MA hanya memilih ketua dan wakil ketuanya dari dan oleh hakim agung (Pasal 24A ayat (4)).

D Komisi Yudisial Kunci

Benar. Pasal 24B ayat (1): Komisi Yudisial bersifat mandiri 'yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung'.

E Mahkamah Konstitusi

Salah. MK tidak berperan dalam pengisian jabatan hakim agung.

Dasar fakta
  • Calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sumber (membuka tab baru)
  • Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 27/PUU-XI/2013 (diucapkan 9 Januari 2014): kata 'dipilih' dalam Pasal 8 ayat (2)-(3) UU 3/2009 tentang MA dimaknai 'disetujui', 'Pemilihan' dalam Pasal 8 ayat (4) dimaknai 'persetujuan', dan '3 (tiga) nama calon' dimaknai '1 (satu) nama calon'. Pasal 8 ayat (3) UU MA menjadi: calon yang diusulkan KY 'disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 1 (satu) nama calon untuk setiap lowongan'. Frasa '3 (tiga) calon' dalam Pasal 18 ayat (4) UU 18/2011 tentang KY dimaknai '1 (satu) calon'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, UUD NRI 1945 menempatkan Dewan Perwakilan Daerah pada peran ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. BPK: DPR memilih, DPD memberi pertimbangan, Presiden meresmikan.

Langkah. 1) Pasal 23F ayat (1) membagi tiga peran: memilih (DPR), memberi pertimbangan (DPD), meresmikan (Presiden). 2) Yang ditanya peran DPD, yaitu memberi pertimbangan. 3) Opsi lain memindahkan peran DPR atau Presiden kepada DPD.

Kesalahan umum. Mengira DPD ikut memilih karena DPD juga lembaga perwakilan, atau tertukar dengan rantai hakim agung yang memakai kata 'persetujuan'.

A memberikan pertimbangan kepada DPR yang memilih anggota BPK Kunci

Benar. Pasal 23F ayat (1): 'Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.'

B memilih anggota BPK bersama DPR dalam sidang gabungan MPR

Salah. Yang memilih adalah DPR saja; MPR tidak terlibat.

C mengusulkan nama calon anggota BPK kepada Presiden

Salah. UUD tidak memberi DPD peran mengusulkan calon kepada Presiden.

D meresmikan anggota BPK yang sebelumnya dipilih DPR

Salah. Peresmian anggota BPK dilakukan Presiden.

E menyetujui calon anggota BPK yang diajukan oleh Presiden

Salah. Tidak ada tahap persetujuan DPD; Presiden juga tidak mengajukan calon anggota BPK.

Dasar fakta

Soal 4 · mudah

Sekelompok petani di Kabupaten Sukamaju menilai sebuah undang-undang tentang pengelolaan irigasi bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena merugikan hak konstitusional mereka. Lembaga yang berwenang mengadili pengujian undang-undang tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Undang-undang vs UUD → MK.

Langkah. 1) Objek yang diuji: undang-undang. 2) Batu ujinya: UUD NRI 1945. 3) Kombinasi itu kewenangan MK menurut Pasal 24C ayat (1).

Kesalahan umum. Memilih MA karena MA adalah puncak peradilan, padahal MA hanya menguji peraturan di bawah undang-undang.

A Mahkamah Agung

Salah. MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1)), bukan undang-undang terhadap UUD.

B Komisi Yudisial

Salah. KY bukan pelaku kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)) dan tidak mengadili perkara.

C Dewan Perwakilan Rakyat

Salah. DPR membentuk undang-undang, tetapi tidak berwenang mengadili pengujiannya terhadap UUD.

D Majelis Permusyawaratan Rakyat

Salah. MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat (1)), bukan menguji undang-undang.

E Mahkamah Konstitusi Kunci

Benar. Pasal 24C ayat (1): MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final 'untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar'.

Dasar fakta
  • MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sumber (membuka tab baru)
  • MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya serta oleh MK (KY tidak disebut sebagai pelaku kekuasaan kehakiman). Sumber (membuka tab baru)
  • MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Asosiasi pengemudi angkutan daring menilai sebuah peraturan menteri tentang tarif angkutan bertentangan dengan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut UUD NRI 1945, pernyataan yang tepat mengenai lembaga yang berwenang mengadili pengujian peraturan tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Peraturan di bawah UU vs UU → MA.

Langkah. 1) Objek: peraturan menteri. Menurut UU 12/2011 Pasal 8 ayat (1)-(2), peraturan menteri termasuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, meskipun tidak tercantum dalam hierarki Pasal 7 ayat (1). 2) Batu uji: undang-undang, bukan UUD. 3) Pasal 24A ayat (1) UUD dan Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 memberi pengujian jenis ini kepada MA. 4) Opsi B memakai nama MK, tetapi kewenangannya diperluas melampaui Pasal 24C ayat (1). Opsi C mengacaukan hubungan atasan-bawahan dengan kewenangan mengadili.

Kesalahan umum. Langsung memilih MK setiap kali ada kata 'menguji', tanpa memeriksa jenis peraturan yang diuji dan batu ujinya.

A Mahkamah Agung, yang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang Kunci

Benar. Pasal 24A ayat (1) UUD: MA berwenang 'menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang'. Peraturan menteri tidak tercantum dalam hierarki Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, tetapi Pasal 8 ayat (1)-(2) UU itu mengakuinya sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011 (isinya dipertahankan dalam perubahan oleh UU 13/2022) menegaskan bahwa peraturan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang diuji oleh MA.

B Mahkamah Konstitusi, yang menguji semua jenis peraturan perundang-undangan terhadap UUD

Salah. Pasal 24C ayat (1) membatasi pengujian MK pada undang-undang terhadap UUD, bukan semua jenis peraturan.

C Presiden, karena menteri adalah pembantu Presiden sehingga peraturannya diuji oleh atasannya

Salah. Presiden memang dibantu menteri (Pasal 17 ayat (1)), tetapi yang ditanya adalah lembaga yang mengadili pengujian. Kewenangan itu ada pada MA menurut Pasal 24A ayat (1), bukan pada Presiden.

D Komisi Yudisial, yang menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku pejabat negara

Salah. Wewenang KY menyangkut kehormatan dan perilaku hakim (Pasal 24B ayat (1)), bukan pejabat negara pada umumnya, dan bukan pengujian peraturan.

E Dewan Perwakilan Rakyat, karena memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang

Salah. Fungsi pengawasan DPR (Pasal 20A ayat (1)) bersifat politik, bukan kewenangan mengadili pengujian peraturan.

Dasar fakta
  • MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sumber (membuka tab baru)
  • KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sumber (membuka tab baru)
  • MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sumber (membuka tab baru)
  • Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri termasuk jenis peraturan perundang-undangan selain yang tercantum dalam hierarki Pasal 7 ayat (1), dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sumber (membuka tab baru)
  • Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pasal 9 diubah oleh UU 13/2022, tetapi ayat (1)-(2) tetap memuat pembagian MK-MA yang sama (dicek pada terjemahan resmi peraturan.go.id karena PDF UU 13/2022 berupa pindaian). Sumber (membuka tab baru)
  • MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)); DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat (1)); Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)). Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Presiden hendak mengangkat seorang diplomat karier sebagai duta besar Indonesia untuk Republik Valoria. Prosedur yang sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah Presiden mengangkat duta tersebut ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Duta = pertimbangan DPR (bukan persetujuan). Perang, perdamaian, perjanjian = persetujuan DPR.

Langkah. 1) Tindakan: mengangkat duta → Pasal 13. 2) Pasal 13 ayat (2) memakai frasa 'memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat'. 3) Bedakan dengan Pasal 11 ayat (1) yang memakai 'dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat'. 4) Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih A karena lembaganya benar (DPR), padahal jenis keterlibatannya salah.

A dengan persetujuan DPR

Salah. Persetujuan DPR disyaratkan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat (1)), bukan untuk mengangkat duta.

B dengan memperhatikan pertimbangan DPR Kunci

Benar. Pasal 13 ayat (2): 'Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.'

C dengan memperhatikan pertimbangan DPD

Salah. DPD tidak disebut dalam Pasal 13.

D tanpa keterlibatan lembaga lain karena merupakan hak prerogatif Presiden

Salah. Pasal 13 ayat (1) memang menyatakan Presiden mengangkat duta, tetapi ayat (2) mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Jadi pengangkatan duta tidak sepenuhnya tanpa keterlibatan lembaga lain.

E dengan memperhatikan pertimbangan MA

Salah. Pertimbangan MA terkait grasi dan rehabilitasi (Pasal 14 ayat (1)).

Dasar fakta
  • Presiden mengangkat duta dan konsul; dalam mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Sumber (membuka tab baru)
  • Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Sumber (membuka tab baru)
  • Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Dewan Perwakilan Daerah ingin terlibat dalam proses rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara (RUU APBN) tahun depan. Menurut UUD NRI 1945, keterlibatan DPD atas RUU APBN berbentuk ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. DPD + APBN/pajak/pendidikan/agama = memberi pertimbangan. DPD + otonomi daerah dan kelompoknya = mengajukan dan ikut membahas.

Langkah. 1) Kenali RUU yang disebut: APBN. 2) Pasal 22D ayat (2) menempatkan RUU APBN pada daftar 'memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat'. 3) Opsi A dan B memindahkan kewenangan daftar otonomi daerah ke RUU APBN. 4) Jawaban C. Putusan MK 92/PUU-X/2012 memperkuat hal ini: 'memberikan pertimbangan' tidak sama bobotnya dengan 'ikut membahas'; DPD memberi pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan RUU APBN.

Kesalahan umum. Membaca frasa 'ikut membahas' pada awal Pasal 22D ayat (2) lalu menerapkannya pada semua RUU yang disebut di ayat itu.

A mengajukan RUU APBN kepada DPR sebagai usul inisiatif DPD

Salah. Daftar RUU yang dapat diajukan DPD (Pasal 22D ayat (1)) tidak memuat APBN.

B ikut membahas dan menyetujui RUU APBN bersama Presiden

Salah. 'Ikut membahas' dalam Pasal 22D ayat (2) berlaku untuk RUU otonomi daerah dan kelompoknya; untuk RUU APBN, DPD memberi pertimbangan. DPD juga tidak menyetujui RUU bersama Presiden.

C memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN Kunci

Benar. Pasal 22D ayat (2): DPD '... memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara ...'.

D menetapkan RUU APBN bersama DPR dalam sidang MPR

Salah. APBN tidak ditetapkan dalam sidang MPR.

E menguji RUU APBN sebelum disahkan oleh Presiden

Salah. UUD tidak memberi DPD kewenangan menguji RUU.

Dasar fakta
  • DPD dapat mengajukan dan ikut membahas RUU otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan/pemekaran/penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat-daerah; DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 92/PUU-X/2012 (diucapkan 27 Maret 2013): makna 'memberikan pertimbangan' dalam Pasal 22D ayat (2) tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan, sedangkan DPR dan Presiden wajib meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN serta RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Untuk RUU dalam kelompok otonomi daerah, DPD mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahasnya. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Pemerintah menilai Partai Cakrawala Baru menjalankan kegiatan yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bermaksud membubarkan partai tersebut. Menurut UUD NRI 1945, lembaga yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Empat kewenangan MK (Pasal 24C ayat (1)): uji UU terhadap UUD, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu.

Langkah. 1) Kata kunci: 'memutus pembubaran partai politik'. 2) Frasa itu tercantum persis dalam Pasal 24C ayat (1). 3) Pihak yang berkehendak membubarkan (pemerintah) berbeda dengan lembaga yang memutus (MK).

Kesalahan umum. Memilih Presiden karena pemerintah yang memulai, padahal yang ditanya lembaga pemutus.

A Mahkamah Agung

Salah. Pasal 24A ayat (1) tidak memberi MA kewenangan memutus pembubaran partai politik.

B Komisi Pemilihan Umum

Salah. Pasal 22E ayat (5) mengatur penyelenggaraan pemilu oleh komisi pemilihan umum. UUD tidak memberinya kewenangan memutus pembubaran partai politik; kewenangan itu ada pada MK (Pasal 24C ayat (1)).

C Dewan Perwakilan Rakyat

Salah. DPR tidak memiliki kewenangan memutus pembubaran partai politik.

D Mahkamah Konstitusi Kunci

Benar. Pasal 24C ayat (1): MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk, antara lain, 'memutus pembubaran partai politik'.

E Presiden

Salah. Pemerintah dapat bermaksud membubarkan, tetapi UUD menempatkan kewenangan memutusnya pada MK, bukan Presiden.

Dasar fakta
  • MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sumber (membuka tab baru)
  • Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Catatan: Putusan MK 11/PUU-VIII/2010 (18 Maret 2010) menafsirkan frasa 'suatu komisi pemilihan umum' sebagai fungsi penyelenggaraan pemilu, bukan nama satu institusi. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Dalam simulasi ketatanegaraan, peserta menyusun alur pemberhentian Presiden berikut. (1) DPR mengajukan permintaan kepada MK dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota. (2) MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama sembilan puluh hari. (3) Setelah memutus bahwa pendapat DPR terbukti, MK meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. (4) MPR mengambil keputusan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir. Tahap yang keliru beserta perbaikannya adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pemakzulan: DPR → MK (memutus pendapat DPR, ≤90 hari) → DPR paripurna meneruskan → MPR memutus (≤30 hari; hadir 3/4, setuju 2/3 yang hadir).

Langkah. 1) Cocokkan setiap tahap dengan ayat Pasal 7B. 2) Tahap (1) = ayat (3), sesuai. 3) Tahap (2) = ayat (4), sesuai. 4) Tahap (3) bertentangan dengan ayat (5): yang meneruskan usul ke MPR adalah DPR, bukan MK. 5) Tahap (4) = ayat (7), sesuai. 6) Jawaban A.

Kesalahan umum. Terpaku pada angka (2/3, 3/4, 90 hari) dan menganggap kekeliruan pasti ada pada angka, sehingga tidak memeriksa siapa pelaku setiap tahap.

A Tahap (3); yang meneruskan usul kepada MPR adalah DPR melalui sidang paripurna Kunci

Benar. Pasal 7B ayat (5): bila MK memutus Presiden terbukti, 'Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian ... kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.' MK hanya memutus pendapat DPR; ia tidak meneruskan usul.

B Tahap (1); permintaan DPR cukup didukung lebih dari separuh anggota yang hadir

Salah. Tahap (1) sudah sesuai Pasal 7B ayat (3) (dukungan 2/3 yang hadir, kuorum 2/3).

C Tahap (2); MK wajib memutus paling lama tiga puluh hari setelah permintaan diterima

Salah. Batas waktu MK adalah sembilan puluh hari (Pasal 7B ayat (4)). Tiga puluh hari adalah batas MPR menyelenggarakan sidang (Pasal 7B ayat (6)).

D Tahap (4); keputusan MPR cukup diambil dengan suara terbanyak dari anggota yang hadir

Salah. Tahap (4) sudah sesuai Pasal 7B ayat (7) (hadir 3/4, setuju 2/3 yang hadir).

E Tahap (2); pendapat DPR seharusnya diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung

Salah. Pasal 7B ayat (1) dan Pasal 24C ayat (2) menempatkan pemeriksaan pendapat DPR pada MK.

Dasar fakta
  • Alur pemberhentian Presiden/Wapres: DPR meminta MK (dukungan ≥2/3 anggota hadir, paripurna dihadiri ≥2/3 anggota); MK memutus paling lama 90 hari; bila terbukti, DPR menyelenggarakan paripurna untuk meneruskan usul ke MPR; MPR bersidang paling lambat 30 hari; keputusan MPR dalam paripurna dihadiri ≥3/4 anggota dan disetujui ≥2/3 anggota hadir. Sumber (membuka tab baru)
  • MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Perhatikan pernyataan berikut. (1) MK menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. (2) MK dan MA sama-sama berwenang mengadili pada tingkat kasasi. (3) MK memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir. (4) Ketua MK dipilih oleh DPR dari antara sembilan hakim konstitusi. Pernyataan yang sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. MA: kasasi + uji peraturan di bawah UU terhadap UU. MK: tingkat pertama dan terakhir, final. Pimpinan MA dan MK dipilih dari dan oleh hakimnya sendiri.

Langkah. 1) Nilai tiap pernyataan. (1) benar (Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1)). (2) salah, kasasi hanya milik MA. (3) benar (Pasal 24C ayat (1)). (4) salah (Pasal 24C ayat (4)). 2) Kombinasi yang benar: (1) dan (3).

Kesalahan umum. Mengira DPR memilih Ketua MK karena DPR mengajukan tiga hakim konstitusi. Hak mengajukan hakim berbeda dengan memilih pimpinan.

A (1) dan (2)

Salah. Pernyataan (2) keliru: kasasi adalah kewenangan MA (Pasal 24A ayat (1)); MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

B (2) dan (4)

Salah. Pernyataan (2) dan (4) sama-sama keliru.

C (1), (2), dan (3)

Salah. Memuat pernyataan (2) yang keliru.

D (3) dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru: Ketua dan Wakil Ketua MK 'dipilih dari dan oleh hakim konstitusi' (Pasal 24C ayat (4)).

E (1) dan (3) Kunci

Benar. Pernyataan (1) sesuai Pasal 24A ayat (1) dan 24C ayat (1). Pernyataan (3) sesuai Pasal 24C ayat (1).

Dasar fakta
  • MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sumber (membuka tab baru)
  • MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; MK wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Setelah masa jabatan anggota Komisi Yudisial berakhir, Presiden menerbitkan keputusan pengangkatan anggota KY yang baru berdasarkan daftar nama dari Mahkamah Agung. Presiden tidak meminta persetujuan DPR dengan alasan KY bersifat mandiri. Penilaian yang paling tepat terhadap prosedur tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Anggota KY: diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR (Pasal 24B ayat (3)).

Langkah. 1) Identifikasi jabatan: anggota KY, bukan hakim agung. 2) Pasal 24B ayat (3) mensyaratkan persetujuan DPR. 3) Prosedur dalam kasus tidak memenuhi syarat itu, jadi keliru (gugur A dan D). 4) Di antara opsi 'keliru', hanya B yang alasannya sesuai bunyi pasal; C dan E memakai prosedur lembaga lain.

Kesalahan umum. Tertukar dengan rantai hakim agung (KY yang mengusulkan) atau rantai BPK (pertimbangan DPD), karena ketiganya sama-sama melibatkan DPR.

A Sah, karena sifat mandiri KY menutup kemungkinan DPR ikut menentukan anggotanya

Salah. Sifat mandiri KY (Pasal 24B ayat (1)) tidak menghapus syarat persetujuan DPR dalam Pasal 24B ayat (3).

B Keliru, karena anggota KY diangkat Presiden dengan persetujuan DPR Kunci

Benar. Pasal 24B ayat (3): 'Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.' Tanpa persetujuan DPR, prosedur cacat.

C Keliru, karena anggota KY seharusnya diusulkan KY lama lalu ditetapkan oleh MPR

Salah. UUD tidak memberi MPR peran menetapkan anggota KY.

D Sah, karena MA sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berhak menentukan anggota KY

Salah. MA memang pelaku kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2)), tetapi UUD tidak memberi MA kewenangan menentukan anggota KY, dan syarat persetujuan DPR tetap berlaku.

E Keliru, karena anggota KY seharusnya dipilih DPR dengan pertimbangan DPD

Salah. Rumusan 'dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah' adalah prosedur anggota BPK (Pasal 23F ayat (1)), bukan KY.

Dasar fakta
  • Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sumber (membuka tab baru)
  • KY bersifat mandiri, berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sumber (membuka tab baru)
  • Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya serta oleh MK (KY tidak disebut sebagai pelaku kekuasaan kehakiman). Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Pada suatu periode, sembilan hakim konstitusi diajukan dengan komposisi empat orang oleh DPR, tiga orang oleh Presiden, dan dua orang oleh Mahkamah Agung. Kesembilan hakim itu kemudian ditetapkan oleh Presiden. Penilaian yang tepat terhadap komposisi tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Hakim konstitusi: 3 MA + 3 DPR + 3 Presiden, ditetapkan Presiden.

Langkah. 1) Bagian kasus yang sesuai: jumlah sembilan dan penetapan oleh Presiden. 2) Bagian yang menyalahi: komposisi pengusul 4–3–2. 3) Pasal 24C ayat (3) mensyaratkan masing-masing tiga orang. 4) Jawaban C.

Kesalahan umum. Melihat dua unsur yang benar (jumlah dan penetap) lalu menganggap seluruh prosedur sah, atau memindahkan peran KY dari rantai hakim agung ke hakim konstitusi.

A Sesuai, karena UUD hanya mengatur jumlah hakim dan penetapan oleh Presiden

Salah. Pasal 24C ayat (3) juga mengatur pembagian pengusul, bukan hanya jumlah dan penetapan.

B Tidak sesuai, karena hakim konstitusi seharusnya ditetapkan oleh MPR, bukan Presiden

Salah. Penetapan oleh Presiden sudah benar menurut Pasal 24C ayat (3).

C Tidak sesuai, karena MA, DPR, dan Presiden masing-masing mengajukan tiga orang Kunci

Benar. Pasal 24C ayat (3): sembilan hakim konstitusi 'ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.' Komposisi 4–3–2 menyalahi pembagian itu.

D Sesuai, karena DPR sebagai wakil rakyat boleh mengajukan hakim lebih banyak

Salah. UUD menetapkan pembagian yang sama besar; tidak ada keistimewaan bagi DPR.

E Tidak sesuai, karena semua calon hakim konstitusi seharusnya diusulkan oleh KY

Salah. KY mengusulkan calon hakim agung (Pasal 24A ayat (3)), bukan hakim konstitusi. Putusan MK 1-2/PUU-XII/2014 bahkan membatalkan UU 4/2014 yang melibatkan panel ahli bentukan KY dalam seleksi hakim konstitusi, karena mereduksi kewenangan MA, DPR, dan Presiden menurut Pasal 24C ayat (3).

Dasar fakta
  • MK mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • Calon hakim agung diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 1-2/PUU-XII/2014 menyatakan UU 4/2014 (penetapan Perppu 1/2013 tentang perubahan kedua UU MK) bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Panel ahli bentukan KY dalam seleksi hakim konstitusi dinilai mereduksi, bahkan mengambil alih, kewenangan MA, DPR, dan Presiden, sehingga bertentangan dengan Pasal 24C ayat (3). Ikhtisar yang sama merujuk Putusan 005/PUU-IV/2006 (23 Agustus 2006): hakim MK tidak terkait dengan KY berdasarkan Pasal 24B. Sumber (membuka tab baru)