Integritas ASN: nilai dasar, disiplin PNS, gratifikasi, konflik kepentingan, KKN

TWK · Integritas

Menguji integritas sebagai kepatuhan pada norma tertulis, bukan penilaian sikap. Peserta memetakan perilaku ke nilai dasar ASN dan penjabarannya (UU 20/2023 Pasal 3-4), menggolongkan perbuatan ke kewajiban dan larangan PNS (PP 94/2021 Pasal 3-5), menerapkan aturan konflik kepentingan pejabat pemerintahan (UU 30/2014 Pasal 42-45), menentukan tujuan, tenggat, dan akibat pelaporan gratifikasi (Pasal 12B dan 12C UU Tipikor), serta membedakan korupsi, kolusi, dan nepotisme menurut UU 28/1999.

Inti aturan: integritas ASN

Integritas di TWK diuji lewat norma tertulis, sehingga setiap jawaban harus dapat ditunjukkan pasalnya. UU 20/2023 menetapkan tujuh nilai dasar ASN (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif) dan menjabarkan masing-masing dalam Pasal 4 ayat (2), sedangkan PP 94/2021 merinci kewajiban dan larangan PNS, misalnya kewajiban melapor dengan segera kepada atasan bila mengetahui hal yang dapat merugikan keuangan negara dan larangan melakukan pungutan di luar ketentuan. Pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan keputusan; keputusan itu ditetapkan Atasan Pejabat atau pejabat lain, pejabat yang bersangkutan wajib memberi tahu atasannya, dan keputusan yang dibuat karena konflik kepentingan dapat dibatalkan (UU 30/2014 Pasal 42-45). Penerima gratifikasi yang melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima tidak terkena Pasal 12B ayat (1); angka Rp10 juta dalam Pasal 12B hanya menentukan siapa yang membuktikan. UU 28/1999 membedakan kolusi (permufakatan melawan hukum dengan pihak lain) dari nepotisme (menguntungkan keluarga atau kroni secara melawan hukum).

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan beserta perubahannya
  • Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (status pencabutan sebagian UU Tipikor)

Cara mengenali soal integritas ASN

Stem menyebut undang-undang atau peraturan tertentu (UU ASN, PP Disiplin PNS, UU Administrasi Pemerintahan, UU Tipikor, UU 28/1999) lalu meminta nama nilai, golongan larangan, tujuan laporan, tenggat, pihak yang berwenang, atau akibat hukum. Variasi faktual melengkapi bunyi pasal atau penjelasannya. Variasi penerapan menyajikan kasus fiktif berisi hubungan keluarga, pemberian dari pihak yang berurusan, atau temuan dalam tugas; kuncinya ada pada unsur norma, seperti 'berpotensi memiliki', 'hari kerja', 'sejak tanggal diterima', atau 'melawan hukum'. Variasi HOTS meminta menilai beberapa pernyataan sekaligus atau menggolongkan dua peristiwa. Bila sebuah opsi terdengar paling bijak tetapi tidak sesuai bunyi pasal, opsi itu bukan kunci.

Contoh soal integritas ASN dan pembahasannya

Contoh 1

Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjabarkan setiap nilai dasar ASN dalam kode etik dan kode perilaku. Nilai dasar yang dijabarkan sebagai "bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan" adalah ...

  1. A berorientasi pelayanan
  2. B akuntabel Kunci
  3. C loyal
  4. D harmonis
  5. E adaptif

Langkah demi langkah

  1. Kenali bentuk soal: stem mengutip penjabaran nilai dasar dari Pasal 4 ayat (2) UU 20/2023.
  2. Ingat tujuh nilai dasar ASN dalam Pasal 3 ayat (2): berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.
  3. Cocokkan rumusan: huruf b menjabarkan akuntabel sebagai bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
  4. Singkirkan nilai yang rumusannya lain: pelayanan prima (berorientasi pelayanan), saling peduli (harmonis), dedikasi kepada bangsa dan negara (loyal), inovasi menghadapi perubahan (adaptif).
  5. Jawaban: B.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 4 ayat (2) huruf b: akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Rasional semua opsi
A berorientasi pelayanan

Salah. Berorientasi pelayanan dijabarkan sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat (Pasal 4 ayat (2) huruf a).

B akuntabel Kunci

Benar. Pasal 4 ayat (2) huruf b: akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

C loyal

Salah. Loyal dijabarkan sebagai berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (huruf e). Kesetiaan kepada negara berbeda dengan tanggung jawab atas amanah yang diterima.

D harmonis

Salah. Harmonis dijabarkan sebagai saling peduli dan menghargai perbedaan (huruf d).

E adaptif

Salah. Adaptif dijabarkan sebagai terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan (huruf f).

Dasar fakta

  • UU 20/2023 Pasal 3 ayat (2): Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas: a. berorientasi pelayanan; b. akuntabel; c. kompeten; d. harmonis; e. loyal; f. adaptif; dan g. kolaboratif. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 20/2023 Pasal 4 ayat (2) huruf b: akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi: 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 20/2023 Pasal 4 ayat (2): berorientasi pelayanan (huruf a) yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; harmonis (huruf d) yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif; loyal (huruf e) yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; adaptif (huruf f) yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; kolaboratif (huruf g) yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

Wulan, PNS di sebuah dinas (fiktif) yang ikut menilai penawaran dalam pemilihan penyedia barang, menerima kupon menginap gratis di hotel dari direktur perusahaan yang baru saja diumumkan sebagai pemenang. Ia memutuskan melaporkan pemberian itu sesuai Pasal 12C UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut ayat (2) pasal tersebut, laporan itu wajib disampaikan paling lambat ...

  1. A 7 hari kerja terhitung sejak tanggal atasan mengetahuinya
  2. B 30 hari kalender terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima
  3. C 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pemenang diumumkan
  4. D 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima Kunci
  5. E 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pemenang diumumkan

Langkah demi langkah

  1. Pastikan dulu bahwa pemberian itu gratifikasi: Penjelasan Pasal 12B ayat (1) menyebut fasilitas penginapan sebagai salah satu bentuknya.
  2. Ingat bunyi Pasal 12C ayat (2): paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
  3. Uji unsur satuan waktu: opsi dengan hari kalender gugur (B dan E).
  4. Uji unsur titik awal: opsi yang menghitung dari pengumuman pemenang atau dari saat atasan mengetahui gugur (C dan A).
  5. Jawaban: D.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 12C ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Rasional semua opsi
A 7 hari kerja terhitung sejak tanggal atasan mengetahuinya

Salah. Angka 7 hari kerja dan titik awal 'atasan mengetahui' tidak ada dalam Pasal 12C.

B 30 hari kalender terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima

Salah. Pasal 12C ayat (2) memakai hari kerja, bukan hari kalender.

C 30 hari kerja terhitung sejak tanggal pemenang diumumkan

Salah. Titik awal tenggang adalah tanggal gratifikasi diterima, bukan tanggal pemenang diumumkan.

D 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima Kunci

Benar. Pasal 12C ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

E 30 hari kalender terhitung sejak tanggal pemenang diumumkan

Salah. Satuan waktunya keliru (hari kalender) dan titik awalnya juga keliru (tanggal pengumuman).

Dasar fakta

  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Penjelasan ayat (1): gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 38A: pembuktian Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12C ayat (1): Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat (3): KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ayat (4): tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam undang-undang tentang KPK. Sumber (membuka tab baru)
  • Status 2026: KUHP baru (UU 1/2023) mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Pasal 12B dan Pasal 12C tidak termasuk ketentuan yang dicabut sehingga tetap berlaku. Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menganggap angka Rp10 juta dalam Pasal 12B sebagai batas wajib lapor gratifikasi.

Kenapa terlihat benar Angka itu satu-satunya nilai uang dalam pasal gratifikasi dan sering dikutip.

Cara menghindari Baca huruf a dan b Pasal 12B ayat (1): angka itu hanya membagi beban pembuktian antara penerima dan penuntut umum. Pelaporan diatur Pasal 12C.

Menghitung tenggat lapor gratifikasi dengan hari kalender, atau dari tanggal lain selain tanggal gratifikasi diterima.

Kenapa terlihat benar Angka 30 benar, sehingga detail satuan dan titik awal terasa sepele. Angka 30 hari kerja juga muncul di Pasal 12C ayat (3), tetapi untuk KPK.

Cara menghindari Hafalkan dua unsur Pasal 12C ayat (2): hari kerja dan sejak tanggal gratifikasi diterima. Ayat (3) adalah tenggang KPK sejak menerima laporan.

Mengira pejabat yang berkonflik kepentingan cukup memberi tahu atasan, atau cukup menolak permohonan keluarganya, lalu tetap memutus sendiri.

Kenapa terlihat benar Pemberitahuan memang diwajibkan Pasal 43 ayat (2), dan menolak permohonan keluarga terdengar netral.

Cara menghindari Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat itu menetapkan keputusan apa pun isinya. Pemberitahuan dan larangan adalah dua kewajiban yang berjalan bersama.

Memilih opsi yang terdengar paling bijak atau paling hati-hati, seperti pada TKP.

Kenapa terlihat benar Soal integritas memuat kasus yang mirip soal sikap.

Cara menghindari Di TWK hanya satu opsi yang sesuai bunyi norma. Cari pasal yang disebut stem, lalu uji setiap unsur opsi terhadap bunyi pasal itu.

Latihan soal integritas ASN bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Menurut Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023, perilaku "memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi" merupakan penjabaran nilai dasar ASN ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Kolaboratif = kerja sama yang sinergis; salah satu perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.

Langkah. 1) Kata kunci perilaku: kesempatan bagi berbagai pihak untuk berkontribusi. 2) Perilaku itu tercantum pada huruf g Pasal 4 ayat (2), yaitu penjabaran nilai kolaboratif. 3) Harmonis memang tentang hubungan antarorang, tetapi perilakunya berupa menghargai perbedaan, suka menolong, dan lingkungan kerja kondusif. Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih harmonis karena perilaku itu terdengar ramah dan inklusif. Undang-undang menempatkannya di bawah kolaboratif.

A kolaboratif Kunci

Benar. Pasal 4 ayat (2) huruf g: kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

B harmonis

Salah. Harmonis (huruf d) meliputi menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Memberi kesempatan berkontribusi tidak termasuk di dalamnya.

C berorientasi pelayanan

Salah. Berorientasi pelayanan (huruf a) meliputi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; serta melakukan perbaikan tiada henti.

D adaptif

Salah. Adaptif (huruf f) meliputi cepat menyesuaikan diri, terus berinovasi, dan bertindak proaktif.

E akuntabel

Salah. Akuntabel (huruf b) meliputi tugas yang jujur dan cermat, penggunaan barang milik negara secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Dasar fakta
  • UU 20/2023 Pasal 3 ayat (2): Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas: a. berorientasi pelayanan; b. akuntabel; c. kompeten; d. harmonis; e. loyal; f. adaptif; dan g. kolaboratif. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 20/2023 Pasal 4 ayat (2): berorientasi pelayanan (huruf a) yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; harmonis (huruf d) yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang, suka menolong, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif; loyal (huruf e) yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; adaptif (huruf f) yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; kolaboratif (huruf g) yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Pasal 12C ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Laporan gratifikasi menurut Pasal 12C ayat (1) ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Langkah. 1) Stem mengutip awal Pasal 12C ayat (1), jadi lengkapi dengan bunyi aslinya. 2) Ayat itu menyebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3) Lembaga lain di opsi punya tugas pengawasan atau penuntutan, tetapi bukan tujuan laporan dalam pasal ini. Jawaban C.

Kesalahan umum. Memilih atasan langsung karena pelaporan di instansi terasa lebih dekat. Pasal 12C ayat (1) menyebut KPK sebagai tujuan laporan.

A Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Salah. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 12C ayat (1) tidak menyebut BPK sebagai penerima laporan gratifikasi.

B atasan langsung di instansi tempatnya bekerja

Salah. Pasal 12C ayat (1) menyebut komisi antikorupsi sebagai tujuan laporan, bukan atasan langsung.

C Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kunci

Benar. Bunyi Pasal 12C ayat (1): "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

D Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Salah. Kejaksaan adalah penuntut umum, bukan lembaga penerima laporan gratifikasi menurut Pasal 12C.

E Ombudsman Republik Indonesia

Salah. Ombudsman mengawasi pelayanan publik. Pasal 12C tidak menyebutnya.

Dasar fakta
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12C ayat (1): Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat (3): KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ayat (4): tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam undang-undang tentang KPK. Sumber (membuka tab baru)
  • Status 2026: KUHP baru (UU 1/2023) mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Pasal 12B dan Pasal 12C tidak termasuk ketentuan yang dicabut sehingga tetap berlaku. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Menurut Penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, cakupan gratifikasi meliputi pemberian yang ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Gratifikasi = pemberian dalam arti luas, di dalam maupun di luar negeri, dengan atau tanpa sarana elektronik.

Langkah. 1) Penjelasan Pasal 12B ayat (1) memuat tiga hal: arti luas pemberian, contoh bentuknya, dan cakupannya. 2) Cakupan tempat: dalam dan luar negeri. 3) Cakupan cara: dengan atau tanpa sarana elektronik. 4) Hanya E yang memuat kedua cakupan tanpa pembatasan. Jawaban E.

Kesalahan umum. Memasukkan batas Rp10 juta ke dalam pengertian gratifikasi. Batas itu hanya menentukan pihak yang membuktikan dalam perkara suap.

A diterima di dalam negeri saja, dengan atau tanpa sarana elektronik

Salah. Penjelasan menyebut gratifikasi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri.

B bernilai sepuluh juta rupiah atau lebih, dalam bentuk apa pun juga

Salah. Angka Rp10.000.000,00 berasal dari batang tubuh Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, yang mengatur siapa yang membuktikan. Angka itu bukan bagian dari pengertian gratifikasi.

C diterima di dalam atau luar negeri, hanya yang diserahkan secara langsung

Salah. Penjelasan mencakup pemberian dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, bukan hanya penyerahan langsung.

D diterima di dalam negeri saja, hanya yang diserahkan secara langsung

Salah. Kedua unsur dipersempit: tempat penerimaan dan cara pemberian.

E diterima di dalam atau luar negeri, dengan atau tanpa sarana elektronik Kunci

Benar. Penjelasan Pasal 12B ayat (1): gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dasar fakta
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Penjelasan ayat (1): gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 38A: pembuktian Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Petugas loket layanan administrasi di sebuah kantor kecamatan (fiktif) mengharuskan setiap pemohon membayar "uang percepatan" Rp50.000, padahal biaya itu tidak ada dalam daftar tarif resmi layanan. Menurut Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, perbuatan itu paling tepat digolongkan sebagai larangan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Biaya layanan yang tidak ada dasarnya = pungutan di luar ketentuan (Pasal 5 huruf g PP 94/2021).

Langkah. 1) Identifikasi perbuatan: mengenakan biaya yang tidak ada dalam tarif resmi. 2) Cocokkan dengan Penjelasan Pasal 5 huruf g: pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan. 3) Uji pengecoh: tidak ada bawahan (huruf i), tidak ada tugas yang dirintangi (huruf j), tidak ada kerugian kas negara (huruf h), tidak ada barang milik negara (huruf f). Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih 'merugikan negara' karena pungutan liar terasa merugikan. Penjelasan huruf h mensyaratkan kerugian keuangan negara.

A bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan

Salah. Larangan huruf i menyangkut perlakuan atasan terhadap bawahan. Korban dalam kasus ini adalah pemohon layanan.

B melakukan pungutan di luar ketentuan Kunci

Benar. Pasal 5 huruf g melarang PNS melakukan pungutan di luar ketentuan. Penjelasannya: pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

C menghalangi berjalannya tugas kedinasan

Salah. Larangan huruf j menyangkut perbuatan yang merintangi tugas kedinasan. Petugas itu tetap melayani, hanya dengan biaya yang tidak sah.

D melakukan kegiatan yang merugikan negara

Salah. Menurut Penjelasan huruf h, kegiatan yang merugikan negara adalah kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Uang dalam kasus ini ditarik dari pemohon, bukan dari kas negara.

E menyewakan barang milik negara secara tidak sah

Salah. Larangan huruf f menyangkut barang, dokumen, atau surat berharga milik negara. Kasus ini tidak melibatkan barang milik negara.

Dasar fakta
  • PP 94/2021 Pasal 5: PNS dilarang antara lain: a. menyalahgunakan wewenang; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan; h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Penjelasan huruf g: pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Penjelasan huruf h: termasuk kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penjelasan huruf k: termasuk menerima hadiah padahal diketahui dan patut diduga hadiah itu diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Arunika (fiktif) menerima permohonan izin dari perusahaan yang direkturnya adalah adik kandung istrinya. Semua persyaratan permohonan itu lengkap. Menurut Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelesaian yang sesuai adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Pejabat yang berpotensi berkonflik kepentingan tidak menetapkan keputusan; Atasan Pejabat atau pejabat lain yang menetapkan (Pasal 42 UU 30/2014).

Langkah. 1) Pastikan ada konflik kepentingan: adik kandung istri termasuk keluarga (Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b, 'saudara kandung dari suami/isteri'). 2) Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat itu menetapkan keputusan. 3) Pasal 42 ayat (2) memindahkan penetapan kepada Atasan Pejabat atau pejabat lain. 4) Mengabulkan, menolak, atau memutus bersama tim tetap berarti ia ikut menetapkan. Jawaban D.

Kesalahan umum. Mengira menolak permohonan adalah jalan aman, atau mengira pemberitahuan kepada atasan sudah cukup. Keduanya tetap berarti pejabat yang berkonflik ikut menetapkan keputusan.

A Kepala dinas memberi tahu atasannya, lalu tetap menetapkan izin itu sendiri

Salah. Pemberitahuan kepada atasan memang wajib (Pasal 43 ayat (2)), tetapi tidak menghapus larangan Pasal 42 ayat (1). Pejabat yang berkonflik kepentingan tetap tidak boleh menetapkan keputusan itu.

B Kepala dinas menolak permohonan itu agar tidak terkesan berpihak kepada keluarga

Salah. Menolak permohonan juga merupakan keputusan. Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan menetapkan keputusan, apa pun isinya.

C Kepala dinas menetapkan izin itu karena semua syaratnya sudah terpenuhi

Salah. Kelengkapan syarat tidak menghapus larangan. Pasal 42 ayat (1) melarang penetapan keputusan oleh pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan.

D Kepala dinas tidak menetapkannya; Atasan Pejabat atau pejabat lain yang menetapkan Kunci

Benar. Pasal 42 ayat (1) melarang pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan menetapkan keputusan. Ayat (2): keputusan ditetapkan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adik kandung istri termasuk keluarga menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b.

E Kepala dinas menetapkan izin itu bersama tim teknis agar keputusannya kolektif

Salah. Selama kepala dinas ikut menetapkan, larangan Pasal 42 ayat (1) tetap dilanggar. Pasal 42 ayat (2) menunjuk Atasan Pejabat atau pejabat lain, bukan penetapan bersama oleh pejabat yang berkonflik.

Dasar fakta
  • UU 30/2014 Pasal 1 angka 14: Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. Angka 4: Atasan Pejabat adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. Rumusan kedua definisi ini sama dalam Pasal 1 versi UU 6/2023 (Cipta Kerja). Sumber (membuka tab baru)
  • UU 30/2014 Pasal 42 ayat (1): Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ayat (2): Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 30/2014 Pasal 43 ayat (1): Konflik Kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. Penjelasan huruf b: kerabat dan keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, meliputi antara lain orang tua, saudara kandung, suami/isteri, anak, suami/isteri dari anak, kakek/nenek, cucu, saudara kandung dari suami/isteri, suami/isteri dari saudara kandung, dan mertua (masing-masing kandung/tiri/angkat). Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Darto, warga Kabupaten Lembah Sari (fiktif), mengetahui bahwa camat yang sedang menilai proposal bantuan dari sebuah perusahaan memiliki anak yang bekerja dan digaji perusahaan itu. Darto ingin melaporkan dugaan konflik kepentingan tersebut. Menurut Pasal 44 UU Nomor 30 Tahun 2014, pihak penerima laporan Darto dan batas waktu penyelesaiannya adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Laporan warga soal konflik kepentingan: ke Atasan Pejabat, diputus paling lama 5 hari kerja (Pasal 44 ayat (2) dan (3) UU 30/2014).

Langkah. 1) Anak camat bekerja dan digaji pihak yang terlibat, jadi ada latar belakang konflik kepentingan (Pasal 43 ayat (1) huruf b dan d). 2) Pasal 44 ayat (1) memberi warga hak melapor. 3) Ayat (2) menunjuk Atasan Pejabat sebagai penerima laporan. 4) Ayat (3) memberi batas 5 hari kerja. Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih inspektorat atau Ombudsman karena terbiasa dengan jalur pengaduan umum. Pasal 44 menunjuk Atasan Pejabat secara khusus.

A Atasan Pejabat camat itu; paling lama 5 hari kerja sejak laporan diterima Kunci

Benar. Pasal 44 ayat (2): laporan disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan. Ayat (3): Atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan terhadap laporan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

B Inspektorat kabupaten; paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima

Salah. Pihak penerima dan batas waktunya sama-sama tidak sesuai dengan Pasal 44: penerimanya Atasan Pejabat, dan batasnya 5 hari kerja.

C Ombudsman perwakilan provinsi; paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima

Salah. Pasal 44 ayat (2) menunjuk Atasan Pejabat, bukan Ombudsman. Ombudsman mengawasi pelayanan publik berdasarkan undang-undang lain. Batas waktunya juga 5 hari kerja, bukan 14 hari kerja.

D Atasan Pejabat camat itu; paling lama 14 hari kerja sejak laporan diterima

Salah. Pihak penerimanya benar, tetapi Pasal 44 ayat (3) memberi batas 5 hari kerja, bukan 14 hari kerja.

E Inspektorat kabupaten; paling lama 5 hari kerja sejak laporan diterima

Salah. Batas waktunya benar, tetapi Pasal 44 ayat (2) menunjuk Atasan Pejabat, bukan inspektorat.

Dasar fakta
  • UU 30/2014 Pasal 43 ayat (1): Konflik Kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. Penjelasan huruf b: kerabat dan keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, meliputi antara lain orang tua, saudara kandung, suami/isteri, anak, suami/isteri dari anak, kakek/nenek, cucu, saudara kandung dari suami/isteri, suami/isteri dari saudara kandung, dan mertua (masing-masing kandung/tiri/angkat). Sumber (membuka tab baru)
  • UU 30/2014 Pasal 44 ayat (1): Warga Masyarakat berhak melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ayat (2): laporan atau keterangan disampaikan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ayat (3): Atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti, dan menetapkan Keputusan terhadap laporan atau keterangan Warga Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan atau keterangan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Seorang pegawai negeri menerima uang Rp12.000.000,00 dari pihak yang sedang berurusan dengan jabatannya dan tidak pernah melaporkannya. Ia kemudian didakwa berdasarkan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut Pasal 12B ayat (1), pembuktian bahwa pemberian itu bukan suap dilakukan oleh ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Rp10 juta atau lebih: penerima membuktikan bukan suap. Di bawah Rp10 juta: penuntut umum membuktikan suap (Pasal 12B ayat (1)).

Langkah. 1) Bandingkan nilai pemberian dengan batas dalam Pasal 12B ayat (1): Rp12 juta ≥ Rp10 juta. 2) Untuk nilai itu berlaku huruf a. 3) Huruf a membebankan pembuktian 'bukan suap' kepada penerima gratifikasi. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira pembuktian selalu dibebankan kepada penuntut umum. Pasal 12B ayat (1) membagi beban pembuktian berdasarkan nilai gratifikasi.

A penuntut umum

Salah. Penuntut umum membuktikan bahwa gratifikasi itu suap hanya bila nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (huruf b). Nilai dalam kasus ini Rp12.000.000,00.

B hakim yang memeriksa perkara

Salah. Hakim menilai pembuktian, bukan pihak yang dibebani pembuktian menurut Pasal 12B ayat (1).

C penyidik yang menangani perkara

Salah. Pasal 12B ayat (1) tidak membebankan pembuktian kepada penyidik. Pasal 38A menyatakan pembuktian Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

D Komisi Pemberantasan Korupsi

Salah. KPK menjadi tujuan laporan menurut Pasal 12C, tetapi tidak disebut sebagai pihak yang membuktikan dalam Pasal 12B ayat (1).

E penerima gratifikasi Kunci

Benar. Pasal 12B ayat (1) huruf a: untuk gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

Dasar fakta
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Penjelasan ayat (1): gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 38A: pembuktian Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sumber (membuka tab baru)
  • Status 2026: KUHP baru (UU 1/2023) mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU 31/1999 jo. UU 20/2001. Pasal 12B dan Pasal 12C tidak termasuk ketentuan yang dicabut sehingga tetap berlaku. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Sari, PNS bendahara pengeluaran di satuan kerja sebuah kementerian, menemukan satu tagihan rekanan yang telah dibayar dua kali sehingga kas negara berpotensi berkurang tanpa dasar. Menurut Pasal 4 PP Nomor 94 Tahun 2021, kewajiban yang langsung melekat pada Sari atas temuan itu adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Tahu ada hal yang dapat merugikan keuangan negara → lapor dengan segera kepada atasan (Pasal 4 huruf d PP 94/2021).

Langkah. 1) Pembayaran ganda adalah hal yang dapat merugikan keuangan negara. 2) Pasal 4 huruf d mengatur keadaan itu: lapor dengan segera kepada atasan. 3) Opsi lain memindahkan aturan dari konteks lain: rahasia jabatan, laporan harta kekayaan, tenggang lapor gratifikasi, atau pemeriksaan BPK. Jawaban C.

Kesalahan umum. Memakai mekanisme lapor gratifikasi untuk semua jenis temuan. Mekanisme itu hanya untuk gratifikasi yang diterima; Pasal 4 huruf d memakai kata 'dengan segera' dan menunjuk atasan.

A menyimpan temuan itu sebagai rahasia jabatan sampai ada pemeriksaan resmi

Salah. Kewajiban menyimpan rahasia jabatan (Pasal 3 huruf g) tidak menghapus kewajiban melapor kepada atasan dalam Pasal 4 huruf d. Melapor kepada atasan juga tidak membuka rahasia kepada pihak yang tidak berhak.

B mencantumkannya dalam laporan harta kekayaan pada periode pelaporan berikutnya

Salah. Laporan harta kekayaan (Pasal 4 huruf e) memuat harta pribadi PNS, bukan temuan pembayaran ganda.

C melaporkannya dengan segera kepada atasan setelah mengetahui hal itu Kunci

Benar. Pasal 4 huruf d: PNS wajib melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.

D melaporkannya sebagai gratifikasi dalam tenggang yang ditetapkan Pasal 12C

Salah. Pasal 12C UU Tipikor mengatur pelaporan gratifikasi yang diterima. Kasus ini bukan penerimaan gratifikasi, melainkan temuan yang dapat merugikan keuangan negara.

E menyampaikannya kepada BPK saat pemeriksaan laporan keuangan berikutnya

Salah. Pasal 4 huruf d meminta laporan dengan segera kepada atasan, bukan menunggu pemeriksaan BPK.

Dasar fakta
  • PP 94/2021 Pasal 4: selain kewajiban Pasal 3, PNS wajib antara lain: c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 huruf g: menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7: PNS yang tidak menaati Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12C ayat (1): Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat (3): KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ayat (4): tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam undang-undang tentang KPK. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Perhatikan pernyataan berikut tentang Pasal 12B dan Pasal 12C UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. (1) Untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) KPK wajib menetapkan status gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal menerima laporan. (3) KPK menetapkan gratifikasi yang dilaporkan menjadi milik negara atau dikembalikan kepada pemberi. (4) Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam undang-undang tentang KPK. Pernyataan yang sesuai dengan kedua pasal tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Pasal 12C: lapor ke KPK ≤30 hari kerja sejak diterima; KPK menetapkan status ≤30 hari kerja sejak laporan; status bisa milik penerima atau milik negara.

Langkah. 1) Uji (1) dengan Pasal 12B ayat (1) huruf b: di bawah Rp10 juta, penuntut umum membuktikan bahwa gratifikasi itu suap. Benar. 2) Uji (2) dengan Pasal 12C ayat (3). Benar. 3) Uji (3): ayat (3) menyebut milik penerima atau milik negara; pemberi tidak disebut. Keliru. 4) Uji (4) dengan Pasal 12C ayat (4). Benar. Jawaban B.

Kesalahan umum. Mengira gratifikasi yang dilaporkan dikembalikan kepada pemberi, atau menukar pihak yang membuktikan untuk nilai di bawah dan di atas Rp10 juta.

A (1), (2), dan (3)

Salah. Pernyataan (3) keliru: Pasal 12C ayat (3) menyebut gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara; pengembalian kepada pemberi tidak disebut.

B (1), (2), dan (4) Kunci

Benar. (1) sesuai Pasal 12B ayat (1) huruf b. (2) sesuai Pasal 12C ayat (3). (4) sesuai Pasal 12C ayat (4). (3) keliru.

C (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (1) benar sehingga harus ikut, dan (3) keliru.

D (1) dan (3)

Salah. Pernyataan (3) keliru, sedangkan (2) dan (4) benar.

E (1) dan (4)

Salah. Pernyataan (2) juga benar sehingga harus ikut.

Dasar fakta
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Penjelasan ayat (1): gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 38A: pembuktian Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12C ayat (1): Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat (3): KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ayat (4): tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam undang-undang tentang KPK. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Rusdi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sungai Jernih (fiktif), menerima permohonan izin trayek dari perusahaan angkutan yang direkturnya adalah menantunya. Perhatikan pernyataan berikut. (1) Rusdi wajib memberitahukan konflik kepentingan itu kepada atasannya. (2) Larangan dalam Pasal 42 ayat (1) baru berlaku bagi Rusdi setelah konflik kepentingan itu terbukti merugikan keuangan negara. (3) Bila Rusdi tetap menetapkan izin itu, izin tersebut dapat dibatalkan. (4) Menantu tidak termasuk keluarga dalam Pasal 43 karena tidak memiliki hubungan darah. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 beserta penjelasannya, pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Konflik kepentingan: beri tahu atasan (Pasal 43 ayat (2)), jangan menetapkan (Pasal 42), dan keputusan yang tetap dibuat dapat dibatalkan (Pasal 45 ayat (2)).

Langkah. 1) Menantu termasuk keluarga: Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b menyebut menantu dan 'suami/isteri dari anak'. Jadi (4) keliru. 2) Pasal 43 ayat (2) mewajibkan pemberitahuan kepada atasan. (1) benar. 3) Pasal 42 ayat (1) memakai frasa 'berpotensi memiliki', tanpa syarat kerugian. (2) keliru. 4) Pasal 45 ayat (2): dapat dibatalkan. (3) benar. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira 'keluarga' hanya hubungan darah, atau mengira larangan baru berlaku setelah ada kerugian.

A (1), (2), dan (3)

Salah. Pernyataan (2) keliru: Pasal 42 ayat (1) berlaku bagi pejabat yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, tanpa syarat kerugian keuangan negara.

B (2) dan (4)

Salah. Kedua pernyataan keliru.

C (1) dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru: Penjelasan Pasal 43 ayat (1) huruf b menyebut menantu dan memasukkan suami/isteri dari anak ke dalam keluarga.

D (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (3) benar, tetapi (2) dan (4) keliru.

E (1) dan (3) Kunci

Benar. (1) sesuai Pasal 43 ayat (2): pejabat yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. (3) sesuai Pasal 45 ayat (2): keputusan yang ditetapkan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan. (2) dan (4) keliru.

Dasar fakta
  • UU 30/2014 Pasal 42 ayat (1): Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Ayat (2): Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 30/2014 Pasal 43 ayat (1): Konflik Kepentingan terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi: a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis; b. hubungan dengan kerabat dan keluarga; c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat; d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat; e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya. Penjelasan huruf b: kerabat dan keluarga adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, meliputi antara lain orang tua, saudara kandung, suami/isteri, anak, suami/isteri dari anak, kakek/nenek, cucu, saudara kandung dari suami/isteri, suami/isteri dari saudara kandung, dan mertua (masing-masing kandung/tiri/angkat). Sumber (membuka tab baru)
  • UU 30/2014 Pasal 45 ayat (1): Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya. Ayat (2): Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Perhatikan dua peristiwa fiktif berikut. (1) Bupati Tanjung Lestari menunjuk adik iparnya sebagai pemimpin proyek tanpa melalui seleksi yang diwajibkan peraturan, sehingga calon lain yang lebih memenuhi syarat tersingkir. (2) Seorang pemimpin proyek bersepakat dengan direktur perusahaan rekanan untuk mengatur dokumen pemilihan penyedia agar perusahaan itu menang, sehingga daerah membayar di atas harga wajar. Menurut definisi dalam Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 1999, kedua peristiwa itu secara berurutan merupakan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Nepotisme = menguntungkan keluarga/kroni secara melawan hukum. Kolusi = permufakatan melawan hukum dengan pihak lain yang merugikan (Pasal 1 angka 4 dan 5 UU 28/1999).

Langkah. 1) Kedua pelaku adalah Penyelenggara Negara: bupati (Penjelasan Pasal 2 angka 6) dan pemimpin proyek (Penjelasan Pasal 2 angka 7). 2) Peristiwa (1): melawan hukum, menguntungkan keluarga (adik ipar), di atas kepentingan masyarakat → nepotisme. 3) Peristiwa (2): permufakatan dengan pihak lain secara melawan hukum yang merugikan daerah → kolusi. Jawaban A.

Kesalahan umum. Menggolongkan setiap perbuatan yang melibatkan proyek sebagai kolusi. Pembedanya adalah unsur: keluarga/kroni untuk nepotisme, permufakatan dengan pihak lain untuk kolusi.

A nepotisme; kolusi Kunci

Benar. Peristiwa (1) cocok dengan Pasal 1 angka 5: perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Peristiwa (2) cocok dengan Pasal 1 angka 4: permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

B kolusi; nepotisme

Salah. Urutannya terbalik. Peristiwa (1) tidak memuat permufakatan dengan pihak lain; intinya menguntungkan keluarga.

C nepotisme; nepotisme

Salah. Peristiwa (2) tidak menyangkut keluarga atau kroni; intinya permufakatan dengan pihak lain yang merugikan negara.

D kolusi; kolusi

Salah. Peristiwa (1) tidak memuat permufakatan; yang diuntungkan adalah keluarga pejabat.

E gratifikasi; konflik kepentingan

Salah. Tidak ada pemberian kepada pejabat dalam kedua peristiwa, dan stem meminta penggolongan menurut definisi UU 28/1999, yaitu korupsi, kolusi, atau nepotisme.

Dasar fakta
  • UU 28/1999 Pasal 1 angka 4: Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Angka 5: Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Penjelasan Pasal 2 angka 6 menyebut Wakil Gubernur dan Bupati/Walikotamadya sebagai contoh pejabat negara yang lain; angka 7 memasukkan pemimpin dan bendaharawan proyek sebagai pejabat lain yang memiliki fungsi strategis. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Bagus, PNS di bagian perizinan sebuah kementerian, menerima amplop berisi uang dari pemohon setelah izin pemohon itu terbit. Dua pekan setelah menerimanya, ia melaporkan pemberian itu sesuai Pasal 12C UU Tipikor. Perhatikan pernyataan berikut. (1) Karena laporan disampaikan dalam tenggang yang ditentukan, ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku bagi Bagus. (2) PP Nomor 94 Tahun 2021 mewajibkan PNS menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, kecuali penghasilan sesuai peraturan. (3) Penerimaan amplop itu tidak berkaitan dengan larangan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 karena izinnya sudah terbit. (4) Setelah laporan diterima, KPK wajib menetapkan status gratifikasi itu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal Bagus menerima amplop. Pernyataan yang benar menurut norma tertulis adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Pelaporan tepat waktu ke KPK membuat Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku (Pasal 12C), tetapi kewajiban disiplin PNS untuk menolak pemberian terkait tugas tetap ada (Pasal 4 huruf i PP 94/2021).

Langkah. 1) Uji (1): dua pekan paling banyak sekitar 10 hari kerja, masih di bawah 30 hari kerja, jadi Pasal 12C ayat (1) berlaku. Benar. 2) Uji (2) dengan Pasal 4 huruf i PP 94/2021. Benar. 3) Uji (3): Pasal 5 huruf k memakai ukuran 'berhubungan dengan jabatan', bukan waktu pemberian. Keliru. 4) Uji (4): tenggang KPK dalam Pasal 12C ayat (3) dihitung sejak tanggal menerima laporan, bukan sejak gratifikasi diterima. Keliru. Jawaban D.

Kesalahan umum. Mengira pemberian sesudah urusan selesai bukan lagi soal jabatan, atau menukar titik awal tenggang pelapor dengan tenggang KPK.

A (1) dan (3)

Salah. Pernyataan (3) keliru: larangan Pasal 5 huruf k mencakup hadiah yang berhubungan dengan jabatan, dan pemberian sesudah izin terbit tetap berhubungan dengan jabatan Bagus.

B (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (3) dan (4) keliru. Larangan Pasal 5 huruf k memakai ukuran hubungan dengan jabatan, dan Pasal 12C ayat (3) menghitung tenggang KPK sejak tanggal menerima laporan.

C (1), (2), dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru: Pasal 12C ayat (3) menghitung 30 hari kerja sejak tanggal KPK menerima laporan, bukan sejak amplop diterima.

D (1) dan (2) Kunci

Benar. (1) sesuai Pasal 12C ayat (1) dan (2): ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku bila penerima melapor kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima; dua pekan setelah penerimaan masih dalam tenggang. (2) sesuai Pasal 4 huruf i PP 94/2021. (3) dan (4) keliru.

E (3) dan (4)

Salah. Kedua pernyataan keliru.

Dasar fakta
  • PP 94/2021 Pasal 4: selain kewajiban Pasal 3, PNS wajib antara lain: c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan; d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 huruf g: menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7: PNS yang tidak menaati Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Sumber (membuka tab baru)
  • PP 94/2021 Pasal 5: PNS dilarang antara lain: a. menyalahgunakan wewenang; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah; g. melakukan pungutan di luar ketentuan; h. melakukan kegiatan yang merugikan negara; i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan. Penjelasan huruf g: pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Penjelasan huruf h: termasuk kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Penjelasan huruf k: termasuk menerima hadiah padahal diketahui dan patut diduga hadiah itu diberikan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12B ayat (1): Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Penjelasan ayat (1): gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 38A: pembuktian Pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 31/1999 jo. UU 20/2001 Pasal 12C ayat (1): Ketentuan Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ayat (2): penyampaian laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Ayat (3): KPK dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. Ayat (4): tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur dalam undang-undang tentang KPK. Sumber (membuka tab baru)