Warga negara, penduduk, hak dan kewajiban, HAM (Pasal 26-34 UUD NRI 1945)

TWK · Pilar negara (UUD NRI 1945)

Membedakan subjek hak dan kewajiban dalam UUD NRI 1945 (warga negara, penduduk, setiap orang, negara), memetakan kasus ke pasal hak yang tepat (Pasal 26-28J, 29 ayat (2), 30, 31, 34), memahami hak yang tidak dapat dikurangi dan pembatasan HAM (Pasal 28I ayat (1) dan 28J ayat (2) beserta tafsir MK), serta membedakan rumusan UUD dari rumusan undang-undang (UU 39/1999, UU 20/2003, UU 23/2019).

Inti aturan: warga negara, hak, dan kewajiban

Bab X dan Bab XA UUD NRI 1945 memakai subjek yang berbeda, dan subjek itulah yang menentukan siapa pemegang hak atau kewajiban: 'warga negara', 'penduduk', atau 'setiap orang'. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2)), sehingga orang asing yang tinggal di sini tercakup oleh hak bersubjek 'setiap orang' atau 'penduduk', tetapi tidak oleh hak bersubjek 'warga negara' seperti Pasal 27, Pasal 28D ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1). Beberapa ketentuan memuat hak sekaligus kewajiban: ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27 ayat (3)) dan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat (1)). Pasal 28I ayat (1) menyebut tujuh hak yang 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun', tetapi Putusan MK 065/PUU-II/2004 membacanya bersama Pasal 28J ayat (2), yang membolehkan pembatasan hak dengan undang-undang untuk maksud tertentu. Rumusan undang-undang (misalnya UU 39/1999 tentang HAM atau UU 20/2003 tentang Sisdiknas) tidak selalu sama dengan bunyi UUD, dan sebagian sudah diubah maknanya oleh putusan MK.

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR)
  • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008

Cara mengenali soal warga negara, hak, dan kewajiban

Stem menyebut seseorang dengan status tertentu (WNI, orang asing yang tinggal di Indonesia, anak, pekerja) atau tindakan negara, lalu menanyakan pasal, hak, atau kewajiban yang paling tepat. Variasi faktual meminta melengkapi bunyi pasal (Pasal 26 ayat (2), 27 ayat (3), 28I ayat (1), 31 ayat (4)). Variasi penerapan menyajikan kasus fiktif yang hanya cocok dengan satu ayat; kuncinya ada pada subjek pasal dan kata kerja kasus (memperoleh informasi, perlakuan khusus, imbalan dalam hubungan kerja). Variasi HOTS meminta menguji pembatasan hak terhadap Pasal 28J ayat (2), menilai pernyataan yang mencampur rumusan UUD dan UU, atau membaca akibat putusan MK. Opsi biasanya berisi pasal bertetangga (27 vs 28D, 28E vs 28F, 28H ayat (2) vs 28I ayat (2)) atau subjek yang ditukar.

Contoh soal warga negara, hak, dan kewajiban dan pembahasannya

Contoh 1

Menurut Pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945, yang termasuk penduduk Indonesia adalah ...

  1. A warga negara Indonesia saja, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri
  2. B warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Kunci
  3. C setiap orang yang sedang berada di wilayah Indonesia, termasuk para wisatawan
  4. D orang asing yang telah memperoleh izin tinggal tetap di Indonesia saja
  5. E warga negara Indonesia yang telah berusia tujuh belas tahun atau sudah menikah

Langkah demi langkah

  1. Kenali kata kunci: stem menanyakan 'penduduk', bukan 'warga negara'.
  2. Ingat bunyi Pasal 26 ayat (2): penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
  3. Periksa unsur pada setiap opsi: harus ada WNI, harus ada orang asing, dan syaratnya bertempat tinggal di Indonesia.
  4. Singkirkan opsi yang membuang orang asing, membuang WNI, mengganti 'bertempat tinggal' dengan 'berada', atau menambah syarat usia.
  5. Jawaban: B.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 26 ayat (2): 'Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.'

Rasional semua opsi
A warga negara Indonesia saja, baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri

Salah. Pasal 26 ayat (2) memasukkan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dan syaratnya bertempat tinggal di Indonesia, bukan di luar negeri.

B warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Kunci

Benar. Pasal 26 ayat (2): 'Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.'

C setiap orang yang sedang berada di wilayah Indonesia, termasuk para wisatawan

Salah. Unsurnya 'bertempat tinggal', bukan sekadar 'berada'. Wisatawan yang singgah tidak bertempat tinggal di Indonesia.

D orang asing yang telah memperoleh izin tinggal tetap di Indonesia saja

Salah. Rumusan ini menghilangkan warga negara Indonesia, padahal warga negara Indonesia adalah unsur pertama penduduk.

E warga negara Indonesia yang telah berusia tujuh belas tahun atau sudah menikah

Salah. Batas usia tidak ada dalam Pasal 26 ayat (2). Batas usia seperti ini lazim dalam aturan administrasi kependudukan atau pemilu, bukan dalam definisi penduduk menurut UUD.

Dasar fakta

  • Pasal 26 ayat (2): 'Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.' Ayat (3): 'Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.' Ayat (2) dan (3) bertanda **) (Perubahan Kedua). Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

Tuan Kenji, warga negara asing yang bekerja di Surabaya, sudah lama bertempat tinggal di sana sehingga tercatat sebagai penduduk. Dilihat dari subjek yang dipakai dalam rumusan pasalnya, hak konstitusional yang juga dijamin UUD NRI 1945 bagi Tuan Kenji adalah ...

  1. A Pasal 27 ayat (1): kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
  2. B Pasal 28B ayat (2): hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan
  3. C Pasal 31 ayat (1): hak mendapat pendidikan
  4. D Pasal 29 ayat (2): kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Kunci
  5. E Pasal 27 ayat (2): hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Langkah demi langkah

  1. Tentukan status Tuan Kenji: orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, jadi penduduk (Pasal 26 ayat (2)), bukan warga negara.
  2. Soal meminta hak yang dijamin karena subjek pasalnya mencakup dia, jadi carilah subjek 'penduduk' atau 'setiap orang'.
  3. Periksa subjek tiap pasal di opsi: Pasal 27 ayat (1) 'segala warga negara', Pasal 27 ayat (2) 'tiap-tiap warga negara', Pasal 31 ayat (1) 'setiap warga negara', Pasal 28B ayat (2) 'setiap anak'.
  4. Pasal 29 ayat (2) menjamin kemerdekaan 'tiap-tiap penduduk' untuk memeluk agama dan beribadat, jadi mencakup Tuan Kenji.
  5. Jawaban: D.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 29 ayat (2): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' (naskah MPR tanpa tanda titik di akhir ayat). Subjeknya penduduk, dan Tuan Kenji adalah penduduk karena orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2)).

Rasional semua opsi
A Pasal 27 ayat (1): kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

Salah. Subjek Pasal 27 ayat (1) adalah 'segala warga negara'. Pasal ini tidak dirumuskan untuk orang asing.

B Pasal 28B ayat (2): hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan

Salah. Subjek Pasal 28B ayat (2) adalah 'setiap anak'. Tuan Kenji orang dewasa yang bekerja, jadi rumusan ini tidak dirumuskan untuknya.

C Pasal 31 ayat (1): hak mendapat pendidikan

Salah. Subjek Pasal 31 ayat (1) adalah 'setiap warga negara', jadi rumusan pasal yang disebut opsi ini tidak mencakup orang asing.

D Pasal 29 ayat (2): kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya Kunci

Benar. Pasal 29 ayat (2): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' (naskah MPR tanpa tanda titik di akhir ayat). Subjeknya penduduk, dan Tuan Kenji adalah penduduk karena orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Pasal 26 ayat (2)).

E Pasal 27 ayat (2): hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Salah. Subjek Pasal 27 ayat (2) adalah 'tiap-tiap warga negara'.

Dasar fakta

  • Pasal 26 ayat (2): 'Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.' Ayat (3): 'Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.' Ayat (2) dan (3) bertanda **) (Perubahan Kedua). Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 27 ayat (1) (asli): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) (asli): 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.' Ayat (3) (Perubahan Kedua): 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28B ayat (2) (Perubahan Kedua): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) (Perubahan Kedua): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28J ayat (2) (Perubahan Kedua): 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.' Pasal 29 ayat (2) (asli): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' (pada gambar PDF 166 naskah MPR, ayat ini tidak diakhiri tanda titik). Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 31 ayat (1) (Perubahan Keempat): 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.' Ayat (4) (Perubahan Keempat): 'Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.' Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menganggap semua hak dalam UUD berlaku bagi siapa saja, atau sebaliknya hanya bagi warga negara.

Kenapa terlihat benar Isi Bab X dan Bab XA mirip dan sering berulang: pendidikan ada di Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), pekerjaan ada di Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

Cara menghindari Selalu baca kata pertama pasal: 'warga negara', 'penduduk', atau 'setiap orang'. Ingat juga pengecualian di Bab XA: Pasal 28D ayat (3) bersubjek warga negara.

Menukar Pasal 27 ayat (3) 'upaya pembelaan negara' dengan Pasal 30 ayat (1) 'usaha pertahanan dan keamanan negara'.

Kenapa terlihat benar Keduanya dimulai dengan 'warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam ...' dan sama-sama hasil Perubahan Kedua.

Cara menghindari Pasangkan kata: 'upaya' + 'pembelaan negara' (Pasal 27), 'usaha' + 'pertahanan dan keamanan' (Pasal 30).

Menganggap hak dalam Pasal 28I ayat (1) mutlak sehingga tidak dapat disentuh undang-undang apa pun.

Kenapa terlihat benar Bunyi pasalnya tegas: 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun'.

Cara menghindari Ingat tafsir MK dalam Putusan 065/PUU-II/2004: Pasal 28I ayat (1) dibaca bersama Pasal 28J ayat (2). Untuk soal yang meminta bunyi pasal, jawab sesuai bunyi; untuk soal tentang tafsir, pakai putusan MK.

Mengutip rumusan undang-undang sebagai bunyi UUD, termasuk rumusan yang sudah dibatalkan MK.

Kenapa terlihat benar UU 39/1999 dan UU Sisdiknas mengulang banyak frasa UUD dengan perubahan kecil, misalnya 'oleh siapapun' (Pasal 4 UU 39/1999) atau pengecualian 'gaji pendidik' (rumusan lama Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas).

Cara menghindari Bila stem menyebut 'menurut UUD', cocokkan ke bunyi pasal UUD. Bila menyebut UU, periksa apakah ketentuan itu masih berlaku utuh atau sudah diubah putusan MK.

Latihan soal warga negara, hak, dan kewajiban bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pasal 27 ayat (3) = 'upaya pembelaan negara'. Pasal 30 ayat (1) = 'usaha pertahanan dan keamanan negara'.

Langkah. 1) Stem menyebut Pasal 27 ayat (3). 2) Pasangan kata pasal ini: 'upaya' + 'pembelaan negara'. 3) 'Usaha pertahanan dan keamanan' milik Pasal 30 ayat (1). Jawaban A.

Kesalahan umum. Tertukar dengan Pasal 30 ayat (1) karena keduanya sama-sama memuat 'berhak dan wajib ikut serta'.

A upaya pembelaan negara Kunci

Benar. Bunyi Pasal 27 ayat (3): 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' (Perubahan Kedua).

B usaha pertahanan dan keamanan negara

Salah. Ini rumusan Pasal 30 ayat (1), pasangan yang paling sering tertukar dengan Pasal 27 ayat (3).

C upaya menjaga ketertiban umum

Salah. Frasa 'ketertiban umum' muncul di Pasal 28J ayat (2) sebagai alasan pembatasan hak, bukan di Pasal 27 ayat (3).

D usaha bela negara secara semesta

Salah. Istilah 'semesta' ada di Pasal 30 ayat (2) (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta), bukan di Pasal 27 ayat (3).

E upaya penegakan hukum dan keadilan

Salah. Pasal 27 ayat (3) tidak menyebut penegakan hukum. Kewajiban terkait hukum ada di Pasal 27 ayat (1): menjunjung hukum dan pemerintahan.

Dasar fakta
  • Pasal 27 ayat (1) (asli): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) (asli): 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.' Ayat (3) (Perubahan Kedua): 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 30 ayat (1) (Perubahan Kedua): 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.' Pasal 30 ayat (2) (frasa 'sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta'). Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Hak berikut termasuk hak yang menurut Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 tidak dapat dikurangi, KECUALI ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Tujuh hak Pasal 28I ayat (1): hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Langkah. 1) Stem memakai kata KECUALI: cari hak yang tidak ada di daftar. 2) Cocokkan opsi dengan tujuh hak Pasal 28I ayat (1). 3) Empat opsi cocok. Kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3)) tidak ada di daftar. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira semua hak politik termasuk hak yang tidak dapat dikurangi. Kebebasan berserikat penting, tetapi tidak masuk daftar Pasal 28I ayat (1).

A hak untuk tidak diperbudak

Salah. Tercantum dalam Pasal 28I ayat (1).

B hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

Salah. Tercantum dalam Pasal 28I ayat (1).

C hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Salah. Tercantum dalam Pasal 28I ayat (1).

D hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

Salah. Tercantum dalam Pasal 28I ayat (1).

E hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul Kunci

Benar. Hak ini ada di Pasal 28E ayat (3), tetapi tidak tercantum dalam daftar Pasal 28I ayat (1).

Dasar fakta
  • Pasal 28I ayat (1) (Perubahan Kedua): 'Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.' Tafsir MK: lihat F19. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28E (Perubahan Kedua): (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; (3) 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.' Pasal 28F: setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 (asli): kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Dinas sosial sebuah kabupaten menampung anak-anak yang terlantar di rumah singgah milik pemerintah dan menanggung seluruh kebutuhan hidup mereka. Kewajiban negara yang paling langsung dilaksanakan oleh tindakan itu dirumuskan dalam UUD NRI 1945 ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Anak terlantar dan fakir miskin dipelihara negara → Pasal 34 ayat (1).

Langkah. 1) Inti kasus: negara memelihara anak terlantar. 2) Ketentuan yang menyebut 'anak-anak yang terlantar' dan meletakkan pemeliharaannya pada negara adalah Pasal 34 ayat (1). 3) Ayat (2) dan (3) pasal yang sama mengatur jaminan sosial dan fasilitas layanan; Pasal 28H merumuskan hak setiap orang. Jawaban C.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 34 ayat (2) karena sama-sama tentang kesejahteraan sosial, atau Pasal 28H ayat (1) karena kata 'tempat tinggal'.

A Pasal 34 ayat (2)

Salah. Ayat (2) mengatur sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat yang lemah, bukan pemeliharaan anak terlantar secara khusus.

B Pasal 34 ayat (3)

Salah. Ayat (3) mengatur tanggung jawab negara atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum.

C Pasal 34 ayat (1) Kunci

Benar. 'Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.' Memelihara anak terlantar adalah isi langsung ayat ini.

D Pasal 28H ayat (3)

Salah. Pasal 28H ayat (3) adalah hak setiap orang atas jaminan sosial. Kasus ini bukan tentang jaminan sosial, melainkan pemeliharaan anak terlantar oleh negara.

E Pasal 28H ayat (1)

Salah. Rumah singgah memang memberi tempat tinggal, tetapi Pasal 28H ayat (1) merumuskan hak setiap orang (hidup sejahtera, bertempat tinggal, pelayanan kesehatan), bukan kewajiban negara memelihara anak terlantar.

Dasar fakta
  • Pasal 34 (Perubahan Keempat): (1) 'Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.' (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28H (Perubahan Kedua): (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'; (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; (4) hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Menurut Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Pendidikan ≥ 20% dari APBN SERTA APBD (Pasal 31 ayat (4), Perubahan Keempat).

Langkah. 1) Ingat angka: dua puluh persen. 2) Ingat cakupannya: APBN serta APBD, keduanya. 3) Kunci harus benar pada kedua unsur sekaligus; opsi yang benar pada satu unsur saja tetap salah. Jawaban A.

Kesalahan umum. Ingat angkanya, tetapi lupa bahwa kewajiban itu mencakup APBN dan APBD sekaligus.

A 20% dari APBN serta dari APBD Kunci

Benar. Pasal 31 ayat (4): 'sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah'.

B 25% dari APBN saja

Salah. Angka dalam Pasal 31 ayat (4) adalah dua puluh persen, dan kewajibannya mencakup APBN serta APBD.

C 25% dari APBN serta dari APBD

Salah. Cakupannya benar, tetapi angka dalam Pasal 31 ayat (4) adalah dua puluh persen.

D 20% dari APBN saja

Salah. Angkanya benar, tetapi Pasal 31 ayat (4) menyebut APBN serta APBD.

E 30% dari APBN saja

Salah. Angkanya bukan dua puluh persen, dan APBD tidak disebut.

Dasar fakta
  • Pasal 31 ayat (1) (Perubahan Keempat): 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.' Ayat (4) (Perubahan Keempat): 'Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.' Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Maria, warga negara asing yang bekerja secara sah di sebuah pabrik di Batam, mendapati upahnya dipotong sepihak sehingga tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Pasal UUD NRI 1945 yang paling tepat menjadi dasar haknya atas upah yang adil sebagai pekerja adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Upah dan perlakuan dalam hubungan kerja → Pasal 28D ayat (2) (setiap orang). Pasal 27 ayat (2) hanya untuk warga negara.

Langkah. 1) Status Maria: warga negara asing, jadi pasal bersubjek warga negara gugur (Pasal 27 ayat (2)). 2) Isi kasus: imbalan dalam hubungan kerja. 3) Pasal yang menyebut imbalan dalam hubungan kerja, dengan subjek setiap orang, adalah Pasal 28D ayat (2). 4) Ayat (1) terlalu umum; Pasal 28H ayat (3) dan 28I ayat (2) tidak sesuai fakta kasus. Jawaban D.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 27 ayat (2) karena kata 'pekerjaan', tanpa memeriksa bahwa subjeknya warga negara.

A Pasal 27 ayat (2), karena mengatur pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Salah. Subjek Pasal 27 ayat (2) adalah 'tiap-tiap warga negara', sedangkan Maria warga negara asing. Isinya juga tentang pekerjaan dan penghidupan, bukan imbalan dalam hubungan kerja.

B Pasal 28D ayat (1), karena mengatur kepastian hukum yang adil bagi setiap orang

Salah. Ayat (1) bersifat umum (pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum). Ketentuan yang khusus mengatur imbalan dalam hubungan kerja adalah ayat (2).

C Pasal 28H ayat (3), karena mengatur jaminan sosial yang bermartabat

Salah. Kasus ini tentang upah yang dipotong, bukan jaminan sosial.

D Pasal 28D ayat (2), karena mengatur imbalan yang adil dalam hubungan kerja Kunci

Benar. Pasal 28D ayat (2): 'Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.' Subjeknya 'setiap orang', jadi mencakup Maria, dan isinya tepat mengenai imbalan dalam hubungan kerja.

E Pasal 28I ayat (2), karena mengatur perlindungan dari diskriminasi

Salah. Kasus tidak menyebut pembedaan atas dasar tertentu. Pemotongan dilakukan sepihak terhadap perjanjian kerja, jadi dasarnya hak atas imbalan yang adil.

Dasar fakta
  • Pasal 27 ayat (1) (asli): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat (2) (asli): 'Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.' Ayat (3) (Perubahan Kedua): 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28D (Perubahan Kedua): (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) 'Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja'; (3) 'Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan'; (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28H (Perubahan Kedua): (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'; (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; (4) hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28I ayat (2) (Perubahan Kedua): 'Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.' Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Sekelompok warga meminta salinan rincian penggunaan dana desa kepada perangkat desa untuk dipelajari, lalu membagikannya melalui grup percakapan warga. Hak konstitusional yang paling tepat menjadi dasar tindakan mereka terdapat dalam ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Mencari, memperoleh, mengolah, menyampaikan informasi → Pasal 28F.

Langkah. 1) Kata kerja dalam kasus: meminta data, mempelajari, membagikan. 2) Ketiganya adalah rangkaian hak atas informasi di Pasal 28F. 3) Pasal 28E mengatur kebebasan beragama, berkeyakinan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, bukan hak atas informasi. Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 28E ayat (3) karena menganggap semua kegiatan warga yang kritis sebagai 'mengeluarkan pendapat'.

A Pasal 28E ayat (3), hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Salah. Warga tidak membentuk perkumpulan atau berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Yang mereka lakukan adalah memperoleh dan menyebarkan informasi.

B Pasal 28F, hak memperoleh dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia Kunci

Benar. Pasal 28F: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi 'dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia'. Meminta data lalu membagikannya adalah isi pasal ini.

C Pasal 28C ayat (1), hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

Salah. Memakai grup percakapan bukan berarti kasusnya tentang manfaat iptek. Yang dicari warga adalah informasi anggaran.

D Pasal 28E ayat (2), hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya

Salah. Kasus tidak menyebut warga menyatakan pikiran atau sikap. Inti kasusnya memperoleh dan menyampaikan data.

E Pasal 28D ayat (1), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

Salah. Kasus tidak menyangkut status atau kepastian hukum seseorang.

Dasar fakta
  • Pasal 28E (Perubahan Kedua): (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; (3) 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.' Pasal 28F: setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 (asli): kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28D (Perubahan Kedua): (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) 'Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja'; (3) 'Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan'; (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28B ayat (2) (Perubahan Kedua): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) (Perubahan Kedua): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Hak berikut yang dalam UUD NRI 1945 dirumuskan khusus bagi warga negara, bukan bagi setiap orang atau penduduk, adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Di dalam Bab XA, Pasal 28D ayat (3) adalah pengecualian: subjeknya 'setiap warga negara'.

Langkah. 1) Cari subjek 'warga negara'. 2) Pasal 28E ayat (1), 28E ayat (3), 28C ayat (1), dan 28D ayat (4) bersubjek setiap orang, walaupun 28D ayat (4) berisi status kewarganegaraan. 3) Pasal 28D ayat (3) bersubjek setiap warga negara. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira semua pasal di Bab XA bersubjek 'setiap orang'. Pasal 28D ayat (3) adalah pengecualiannya.

A hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal di wilayah negara (Pasal 28E ayat (1))

Salah. Subjek Pasal 28E ayat (1) adalah 'setiap orang'.

B hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan (Pasal 28C ayat (1))

Salah. Subjek Pasal 28C ayat (1) adalah 'setiap orang'. Hak pendidikan yang bersubjek warga negara memang ada, tetapi di Pasal 31 ayat (1), bukan di pasal yang disebut opsi ini.

C hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3))

Salah. Subjek Pasal 28E ayat (3) adalah 'setiap orang'.

D hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4))

Salah. Isinya tentang kewarganegaraan, tetapi subjek Pasal 28D ayat (4) adalah 'setiap orang': 'Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.'

E hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3)) Kunci

Benar. Pasal 28D ayat (3): 'Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.' Ini satu-satunya ayat Pasal 28D yang bersubjek warga negara.

Dasar fakta
  • Pasal 28D (Perubahan Kedua): (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) 'Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja'; (3) 'Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan'; (4) setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28B ayat (2) (Perubahan Kedua): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) (Perubahan Kedua): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28E (Perubahan Kedua): (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; (3) 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.' Pasal 28F: setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 (asli): kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Sebuah instansi pemerintah menyediakan formasi khusus, juru bahasa isyarat, dan waktu ujian tambahan bagi pelamar penyandang disabilitas agar mereka dapat bersaing secara setara. Ketentuan UUD NRI 1945 yang paling tepat membenarkan perlakuan berbeda tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Perlakuan khusus demi kesempatan yang sama (afirmasi) → Pasal 28H ayat (2).

Langkah. 1) Inti kasus: kelompok tertentu diberi kemudahan agar setara. 2) Pasal yang menyebut 'kemudahan dan perlakuan khusus ... guna mencapai persamaan dan keadilan' adalah Pasal 28H ayat (2). 3) Pasal 28I ayat (2) melarang diskriminasi, bukan dasar afirmasi. Jawaban C.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 28I ayat (2) karena tema kesetaraan, padahal yang ditanya adalah dasar perlakuan khusus.

A Pasal 28I ayat (2), hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun

Salah. Ayat ini melarang perlakuan diskriminatif, tetapi tidak memuat dasar untuk memberikan perlakuan khusus. Dasar yang membenarkan perlakuan berbeda demi kesetaraan adalah Pasal 28H ayat (2).

B Pasal 28C ayat (2), hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

Salah. Ayat ini tentang memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, bukan perlakuan khusus dari negara demi persamaan.

C Pasal 28H ayat (2), hak atas kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan Kunci

Benar. Pasal 28H ayat (2): 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.' Ayat inilah yang membenarkan perlakuan berbeda demi kesetaraan.

D Pasal 28C ayat (1), hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya

Salah. Ayat ini tentang pengembangan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar, bukan perlakuan khusus untuk mencapai persamaan.

E Pasal 28H ayat (3), hak atas jaminan sosial bagi pengembangan diri secara utuh

Salah. Formasi khusus dan akomodasi ujian bukan jaminan sosial.

Dasar fakta
  • Pasal 28H (Perubahan Kedua): (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) 'Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan'; (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; (4) hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28I ayat (2) (Perubahan Kedua): 'Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.' Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28B ayat (2) (Perubahan Kedua): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) (Perubahan Kedua): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Dalam Putusan Nomor 065/PUU-II/2004, Mahkamah Konstitusi menguji ketentuan UU Pengadilan HAM yang memungkinkan pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum undang-undang itu berlaku diadili. Pandangan Mahkamah tentang hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. MK 065/PUU-II/2004 (pandangan mayoritas; 3 hakim berbeda pendapat): Pasal 28I ayat (1) dibaca bersama Pasal 28J ayat (2); asas nonretroaktif tidak mutlak, pengesampingannya terbatas (pelanggaran HAM berat).

Langkah. 1) Ingat hasil putusan: permohonan ditolak, jadi pemberlakuan surut dalam UU Pengadilan HAM tidak dibatalkan. 2) Alasan mayoritas: hak itu tidak mutlak karena Pasal 28I ayat (1) dibaca bersama Pasal 28J ayat (2). Opsi yang menyebut hak itu mutlak atau mengeluarkan pelanggaran HAM berat dari cakupan hak gugur karena alasannya berbeda. 3) Di antara opsi yang membolehkan pembatasan, bedakan cakupannya: pengesampingan terbatas lewat undang-undang untuk pelanggaran HAM berat, bukan lewat keputusan presiden dan bukan bagi tindak pidana berat pada umumnya. Jawaban B. Catatan: ini pandangan mayoritas. Tiga hakim (H. Achmad Roestandi, H.M. Laica Marzuki, H.A. Mukthie Fadjar) berbeda pendapat dan berpegang pada bunyi Pasal 28I ayat (1) 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun'. Soal yang menanyakan bunyi pasal dijawab dengan bunyi itu; soal yang menanyakan pandangan Mahkamah dijawab dengan pertimbangan mayoritas.

Kesalahan umum. Berhenti pada bunyi harfiah 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun' saat yang ditanya pandangan Mahkamah, atau mengira MK membebaskan pemberlakuan surut untuk semua tindak pidana berat.

A Hak itu mutlak menurut bunyinya, tetapi ketentuan dapat dipertahankan karena pelanggaran HAM berat diadili pengadilan ad hoc

Salah. Mahkamah tidak menyatakan hak itu mutlak. Ketentuan dipertahankan karena hak itu dinilai tidak mutlak, bukan karena bentuk pengadilannya.

B Hak itu tidak mutlak; pasalnya dibaca bersama ketentuan pembatasan HAM, sehingga pengesampingan terbatas dapat dibenarkan Kunci

Benar. Pertimbangan mayoritas hakim: walaupun rumusan harfiah Pasal 28I ayat (1) ('dalam keadaan apa pun') memberi kesan mutlak, pasal itu harus dibaca bersama Pasal 28J ayat (2), sehingga hak tersebut tidak mutlak. Mahkamah menolak permohonan; pemberlakuan surut dibenarkan secara terbatas, yaitu untuk pelanggaran HAM berat. Putusan ini pandangan mayoritas; tiga hakim berbeda pendapat (H. Achmad Roestandi, H.M. Laica Marzuki, H.A. Mukthie Fadjar), antara lain berpegang pada bunyi Pasal 28I ayat (1) 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun'.

C Hak itu tetap dijamin UUD, tetapi cakupannya terbatas pada pidana umum sehingga pelanggaran HAM berat dapat berada di luarnya

Salah. Mahkamah tidak mengecualikan pelanggaran HAM berat dari cakupan hak itu. Mahkamah menilai hak itu tidak mutlak sehingga dapat dikesampingkan secara terbatas.

D Hak itu dapat dikesampingkan secara terbatas dalam keadaan bahaya, asalkan ditetapkan sementara dengan keputusan presiden

Salah. Putusan tidak memberi kewenangan seperti itu kepada Presiden. Yang diuji dan dipertahankan adalah ketentuan dalam undang-undang (UU Pengadilan HAM).

E Hak itu dapat dibatasi bila dibaca bersama pembatasan HAM, sehingga berlaku surut sah bagi semua tindak pidana berat

Salah. Kerangka 'dibaca bersama' memang dari putusan, tetapi Mahkamah menekankan pengesampingan itu terbatas dan hati-hati, untuk pelanggaran HAM berat, bukan bagi semua tindak pidana berat.

Dasar fakta
  • Pasal 28I ayat (1) (Perubahan Kedua): 'Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.' Tafsir MK: lihat F19. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28J ayat (2) (Perubahan Kedua): 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.' Pasal 29 ayat (2) (asli): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' (pada gambar PDF 166 naskah MPR, ayat ini tidak diakhiri tanda titik). Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK Nomor 065/PUU-II/2004 (pengujian UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 43 ayat (1)-(2)), diucapkan Kamis, 3 Maret 2005: permohonan ditolak. Pertimbangan: walaupun rumusan harfiah Pasal 28I ayat (1) memberi kesan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut bersifat mutlak, pasal itu harus dibaca bersama Pasal 28J ayat (2), sehingga hak tersebut tidak mutlak; pengesampingan asas nonretroaktif dibenarkan secara terbatas (pelanggaran HAM berat). Putusan ini pandangan mayoritas; tiga hakim berbeda pendapat (H. Achmad Roestandi, H.M. Laica Marzuki, H.A. Mukthie Fadjar), antara lain berpegang pada bunyi Pasal 28I ayat (1) 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Menurut rumusan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, pembatasan hak berikut yang memenuhi syarat konstitusional adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Uji Pasal 28J ayat (2) dua langkah: (1) bentuknya undang-undang (bukan surat edaran atau perda)? (2) maksudnya semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain atau tuntutan adil (moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum) dalam suatu masyarakat demokratis?

Langkah. 1) Saring bentuk: stem bertanya menurut rumusan Pasal 28J ayat (2), yang mensyaratkan pembatasan 'ditetapkan dengan undang-undang'. Surat edaran dan peraturan daerah gugur walaupun maksudnya terdengar wajar; bahwa perda dalam praktik dapat mengatur hal teknis atas delegasi undang-undang tidak mengubah rumusan ayat itu. 2) Saring maksud di antara tiga undang-undang: citra pariwisata dan pendapatan daerah, serta stabilitas dukungan kepada pemerintah, tidak termasuk maksud yang disebut Pasal 28J ayat (2). 3) Tersisa undang-undang yang membatasi unjuk rasa di sekitar rumah sakit demi hak pasien. Jawaban E.

Kesalahan umum. Menilai pembatasan dari kewajaran tujuannya saja, tanpa memeriksa bentuk hukumnya; atau menganggap setiap tujuan yang baik termasuk maksud yang diizinkan Pasal 28J ayat (2).

A Surat edaran kepala dinas melarang pegawai berunjuk rasa pada jam kerja demi kelancaran pelayanan

Salah. Maksudnya terdengar wajar, tetapi Pasal 28J ayat (2) mensyaratkan pembatasan 'ditetapkan dengan undang-undang'. Surat edaran bukan undang-undang.

B Undang-undang melarang pemberitaan negatif tentang objek wisata demi menjaga citra pariwisata dan pendapatan daerah

Salah. Bentuknya undang-undang, tetapi citra pariwisata dan pendapatan daerah bukan maksud yang disebut Pasal 28J ayat (2): semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

C Peraturan daerah membatasi penyebaran selebaran di jalan protokol demi menjaga ketertiban kota

Salah. Maksudnya terdengar sah, tetapi bentuknya peraturan daerah. Stem meminta penilaian menurut rumusan Pasal 28J ayat (2), yang mensyaratkan pembatasan 'ditetapkan dengan undang-undang'. Dalam praktik perda dapat mengatur hal teknis atas delegasi undang-undang, tetapi menurut rumusan ayat itu sendiri, perda bukan bentuk yang disebut.

D Undang-undang mewajibkan izin menteri untuk setiap diskusi publik demi menjaga stabilitas dukungan kepada pemerintah

Salah. Bentuknya undang-undang, tetapi menjaga dukungan kepada pemerintah bukan maksud yang disebut Pasal 28J ayat (2).

E Undang-undang membatasi unjuk rasa di sekitar rumah sakit demi menjamin ketenangan para pasien Kunci

Benar. Bentuknya undang-undang, dan maksudnya menjamin hak orang lain (pasien) atas ketenangan. Syarat Pasal 28J ayat (2) terpenuhi.

Dasar fakta
  • Pasal 28J ayat (2) (Perubahan Kedua): 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.' Pasal 29 ayat (2) (asli): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' (pada gambar PDF 166 naskah MPR, ayat ini tidak diakhiri tanda titik). Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Perhatikan pernyataan berikut. (1) Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat frasa 'dan oleh siapapun', yang tidak terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD. (2) 'Nilai-nilai agama' disebut sebagai dasar pembatasan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD, tetapi tidak disebut dalam Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999. (3) Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 memuat kata 'semata-mata', sama seperti Pasal 28J ayat (2) UUD. (4) Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999 menyebut 'kesusilaan' dan 'kepentingan bangsa' sebagai dasar pembatasan. Pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. UUD 28I(1): '... dalam keadaan apa pun'; UU 39/1999 Ps. 4: '... dan oleh siapapun'. UUD 28J(2): 'semata-mata', 'nilai-nilai agama'; UU 39/1999 Ps. 70: tanpa keduanya; Ps. 73: 'semata-mata', 'kesusilaan', 'kepentingan bangsa'.

Langkah. 1) Nilai tiap pernyataan dengan membandingkan bunyi UUD dan UU. 2) (1) benar: 'oleh siapapun' hanya di UU. 3) (2) benar: 'nilai-nilai agama' tidak ada di Pasal 70. 4) (3) salah: Pasal 70 tidak memuat 'semata-mata'. 5) (4) benar. Jawaban A.

Kesalahan umum. Menganggap UU 39/1999 menyalin persis UUD, sehingga rumusan UU dikutip sebagai bunyi UUD atau sebaliknya.

A (1), (2), dan (4) Kunci

Benar. (1) benar: Pasal 4 UU 39/1999 berakhir '... dalam keadaan apapun dan oleh siapapun', sedangkan Pasal 28I ayat (1) berhenti pada 'dalam keadaan apa pun'. (2) benar: Pasal 70 menyebut 'pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum' tanpa 'nilai-nilai agama'. (4) benar: Pasal 73 menyebut '... kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa'. (3) salah, lihat opsi lain.

B (1) dan (3) saja

Salah. (3) salah: Pasal 70 hanya menyebut pembatasan dibuat dengan maksud menjamin hak orang lain, tanpa kata 'semata-mata'. Kata 'semata-mata' ada di Pasal 28J ayat (2) UUD dan di Pasal 73 UU 39/1999, bukan Pasal 70. Selain itu (2) dan (4) yang benar tidak dimasukkan.

C (2), (3), dan (4)

Salah. (3) salah, dan (1) yang benar tidak dimasukkan.

D (1) dan (2) saja

Salah. (4) juga benar, tetapi tidak dimasukkan.

E (3) dan (4) saja

Salah. (3) salah, dan (1) serta (2) yang benar tidak dimasukkan.

Dasar fakta
  • Pasal 28I ayat (1) (Perubahan Kedua): 'Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.' Tafsir MK: lihat F19. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 28J ayat (2) (Perubahan Kedua): 'Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.' Pasal 29 ayat (2) (asli): 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu' (pada gambar PDF 166 naskah MPR, ayat ini tidak diakhiri tanda titik). Sumber (membuka tab baru)
  • UU 39/1999 tentang HAM, Pasal 4: 'Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.' Pasal 70: pembatasan ditetapkan oleh undang-undang untuk menjamin hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil 'sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis' (tanpa 'nilai-nilai agama'). Pasal 73: hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, 'semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa'. Status di JDIH BPK: berlaku, tanpa catatan perubahan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Sebuah kelompok diskusi menilai kebijakan anggaran pendidikan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan yang tepat adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. MK 13/PUU-VI/2008: APBN-P 2008 (15,6%) bertentangan dengan UUD, cara hitung Pemerintah (dikurangi subsidi energi dan bunga utang) dikesampingkan, UU tetap berlaku sampai APBN 2009. MK 24/PUU-V/2007: frasa 'gaji pendidik dan' tidak mengikat.

Langkah. 1) Cara hitung Pemerintah yang mengurangi subsidi energi dan bunga utang dikesampingkan MK. 2) Frasa 'gaji pendidik dan' sudah dinyatakan tidak mengikat. 3) Putusan MK bersifat final, bukan rekomendasi. 4) Amar 13/PUU-VI/2008 mempertahankan berlakunya UU APBN-P 2008 sampai UU APBN 2009, jadi tidak langsung kehilangan kekuatan mengikat. 5) Yang sesuai putusan: UU APBN-P 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD karena porsi pendidikannya hanya 15,6%. Jawaban D.

Kesalahan umum. Memakai bunyi lama UU Sisdiknas, atau mengira setiap UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD langsung tidak berlaku.

A MK menerima cara Pemerintah menghitung porsi pendidikan dari belanja yang dikurangi subsidi energi dan bunga utang

Salah. Konklusi [4.1] Putusan 13/PUU-VI/2008 menyatakan cara penghitungan itu 'bukanlah cara penghitungan yang dianut oleh UU APBN-P 2008' dan 'harus dikesampingkan'.

B Gaji pendidik tetap dikecualikan dari hitungan porsi minimal menurut Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas

Salah. Putusan MK 24/PUU-V/2007 menyatakan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas 'sepanjang mengenai frasa "gaji pendidik dan"' bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

C Putusan MK tentang UU APBN hanya bersifat rekomendasi sehingga tidak mengikat pembentuk undang-undang

Salah. Putusan MK bersifat final (Pasal 24C ayat (1) UUD). Dalam Putusan 13/PUU-VI/2008, Mahkamah menyatakan UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD dan menegaskan kewajiban memenuhi batas 20% selambat-lambatnya dalam UU APBN 2009.

D UU APBN-P 2008 pernah dinyatakan bertentangan dengan UUD karena porsi pendidikannya di bawah batas minimal Kunci

Benar. Putusan MK 13/PUU-VI/2008, konklusi [4.2]: 'anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945'.

E Sejak putusan MK selesai diucapkan, UU APBN-P 2008 langsung kehilangan kekuatan mengikat

Salah. Amar Putusan 13/PUU-VI/2008 menyatakan UU itu 'tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009'.

Dasar fakta
  • Pasal 31 ayat (1) (Perubahan Keempat): 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.' Ayat (4) (Perubahan Keempat): 'Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.' Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008 (pengujian UU 16/2008 tentang Perubahan atas UU 45/2007 tentang APBN 2008), diucapkan Rabu, 13 Agustus 2008. Konklusi [4.1]: cara penghitungan Pemerintah, 'yaitu perbandingan anggaran fungsi pendidikan terhadap total anggaran belanja negara (yang telah dikurangi dengan anggaran untuk beban subsidi energi dan pembayaran bunga utang) bukanlah cara penghitungan yang dianut oleh UU APBN-P 2008, sehingga tidak memiliki nilai hukum ... dan oleh karenanya harus dikesampingkan'. Konklusi [4.2]: 'Bahwa telah ternyata anggaran pendidikan dalam UU APBN-P 2008 hanya sebesar 15,6%, sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dengan demikian, UU APBN-P 2008 bertentangan dengan UUD 1945'. Amar: 'Menyatakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' dan '... tetap berlaku sampai diundangkannya Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.' Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007, diucapkan Rabu, 20 Februari 2008. Amar: 'Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ... sepanjang mengenai frasa "gaji pendidik dan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945' dan '... sepanjang mengenai frasa "gaji pendidik dan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'; permohonan terhadap UU APBN 2007 'tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)'. Sumber (membuka tab baru)