Dasar konstitusional, UU 23/2019, nilai dasar, dan wujud bela negara

TWK · Bela negara

Membedakan Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945 (hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara) dari Pasal 30 ayat (1) (hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara), membedakan istilah UUD ('kekuatan utama', 'kekuatan pendukung') dari istilah UU 23/2019 ('Komponen Utama', 'Komponen Cadangan', 'Komponen Pendukung'), mengenali definisi, nilai dasar, lingkup pembinaan, hak, dan bentuk keikutsertaan dalam usaha Bela Negara menurut UU 23/2019, serta menerapkannya pada kasus sehari-hari, termasuk pengabdian sesuai dengan profesi dan penggolongan ancaman.

Inti aturan: bela negara

UUD NRI 1945 memuat dua ketentuan yang mirip. Pasal 27 ayat (3) menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sedangkan Pasal 30 ayat (1) menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (2) menempatkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. UU 23/2019 mendefinisikan Bela Negara sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara (Pasal 1 angka 11). Keikutsertaan dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui empat jalan: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi (Pasal 6 ayat (2)); kata 'wajib' pada pelatihan dasar kemiliteran tidak berlaku bagi semua warga negara. Pasal 7 ayat (3) menyebut lima nilai dasar Bela Negara, dan menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) usaha Bela Negara berwujud aktivitas fisik maupun nonfisik dalam masa damai dan masa perang. UU ini memakai istilah sendiri (Komponen Utama, Komponen Cadangan, Komponen Pendukung) yang tidak sama dengan istilah 'kekuatan' dalam UUD.

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR)
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara beserta Penjelasannya
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XIX/2021

Cara mengenali soal bela negara

Stem menyebut rumusan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD, istilah komponen atau kekuatan pertahanan, nilai dasar Bela Negara, atau kegiatan seseorang (pelajar, karyawan, tenaga kesehatan, anggota organisasi) lalu menanyakan bentuk, lingkup, atau dasar hukumnya. Variasi faktual meminta bunyi pasal atau rumusan UU 23/2019 yang tepat; opsi biasanya berisi rumusan yang hanya berbeda satu kata (upaya/usaha, pembelaan/pertahanan, kemampuan awal/kemampuan dasar, ideologi/pandangan hidup). Variasi penerapan menyajikan kasus fiktif yang hanya cocok dengan satu bentuk keikutsertaan atau satu lingkup pembinaan. Variasi HOTS meminta menilai pernyataan majemuk yang mencampur istilah UUD dan UU, menggolongkan ancaman, atau menilai pendapat keliru seperti 'bela negara sama dengan wajib militer'.

Contoh soal bela negara dan pembahasannya

Contoh 1

Pasal 7 ayat (3) UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara menyebut lima nilai dasar Bela Negara. Salah satu nilai dasar yang tercantum dalam ayat itu adalah ...

  1. A kemampuan dasar kemiliteran
  2. B kebersamaan dan gotong royong
  3. C Pembinaan Kesadaran Bela Negara
  4. D kemampuan awal Bela Negara Kunci
  5. E rela berkorban untuk daerah asalnya

Langkah demi langkah

  1. Kenali sumber yang diminta: Pasal 7 ayat (3) UU 23/2019, yaitu daftar nilai dasar Bela Negara.
  2. Ingat kelima rumusannya: cinta tanah air; sadar berbangsa dan bernegara; setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; rela berkorban untuk bangsa dan negara; kemampuan awal Bela Negara.
  3. Periksa setiap opsi. Opsi E mirip rumusan aslinya, tetapi unsur pokoknya diganti (daerah asal). Opsi B berasal dari daftar asas dalam Pasal 2, dan opsi C adalah nama kegiatan pembinaan, bukan nilai dasar.
  4. Opsi A memakai kata 'dasar kemiliteran', yang berasal dari bentuk keikutsertaan dalam Pasal 6 ayat (2), bukan dari nilai dasar.
  5. Jawaban: D.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 7 ayat (3) huruf e: 'kemampuan awal Bela Negara'.

Rasional semua opsi
A kemampuan dasar kemiliteran

Salah. Frasa 'kemampuan dasar kemiliteran' tidak ada dalam Pasal 7 ayat (3). Istilah yang mirip, 'pelatihan dasar kemiliteran secara wajib', adalah bentuk keikutsertaan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, bukan nilai dasar.

B kebersamaan dan gotong royong

Salah. 'Kebersamaan dan gotong royong' memang ada dalam UU 23/2019, tetapi sebagai salah satu asas penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (Pasal 2 huruf d), bukan sebagai nilai dasar Bela Negara.

C Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Salah. Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah kegiatan untuk menanamkan nilai dasar Bela Negara (Pasal 1 angka 12 dan Pasal 7 ayat (1)), bukan nilai dasar itu sendiri.

D kemampuan awal Bela Negara Kunci

Benar. Pasal 7 ayat (3) huruf e: 'kemampuan awal Bela Negara'.

E rela berkorban untuk daerah asalnya

Salah. Huruf d berbunyi 'rela berkorban untuk bangsa dan negara', bukan untuk daerah asal.

Dasar fakta

  • UU 23/2019 Pasal 7 ayat (1): pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara. Ayat (2): Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan di lingkup a. pendidikan; b. masyarakat; dan c. pekerjaan. Ayat (3): nilai dasar Bela Negara meliputi a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal Bela Negara. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 23/2019 Pasal 2: penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara berdasarkan asas a. tujuan; b. kesemestaan; c. kejuangan; d. kebersamaan dan gotong royong; e. manfaat; f. legalitas; g. selektivitas; h. efektivitas; i. efisiensi; dan j. proporsionalitas. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 23/2019 Pasal 1 angka 12: Pembinaan Kesadaran Bela Negara adalah segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada warga negara guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara. Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

Selama wabah penyakit menular melanda sebuah kabupaten, dr. Laras, dokter di puskesmas setempat, bertugas menangani pasien di pos isolasi. Menurut Pasal 6 ayat (2) UU 23/2019, keikutsertaan dr. Laras dalam usaha Bela Negara paling tepat digolongkan sebagai ...

  1. A pendidikan kewarganegaraan
  2. B pengabdian sesuai dengan profesi Kunci
  3. C pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
  4. D pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela
  5. E keanggotaan Komponen Cadangan matra darat

Langkah demi langkah

  1. Baca kegiatan tokoh: dr. Laras memakai keahliannya sebagai dokter untuk menangani wabah.
  2. Ingat empat bentuk keikutsertaan dalam Pasal 6 ayat (2) UU 23/2019: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi.
  3. Pakai penjelasan huruf d: pengabdian sesuai dengan profesi mencakup penanggulangan akibat perang, bencana alam, atau bencana lainnya oleh warga yang mempunyai profesi tertentu.
  4. Singkirkan opsi yang tidak sesuai fakta kasus: dr. Laras tidak sedang dibina, tidak sedang dilatih, bukan prajurit, dan tidak disebut sebagai anggota Komponen Cadangan.
  5. Jawaban: B.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 6 ayat (2) huruf d menyebut 'pengabdian sesuai dengan profesi'. Penjelasannya: pengabdian Warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan Pertahanan Negara, termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Wabah penyakit juga disebut sebagai salah satu wujud Ancaman dalam Pasal 4 ayat (3).

Rasional semua opsi
A pendidikan kewarganegaraan

Salah. Pendidikan kewarganegaraan (Pasal 6 ayat (2) huruf a) adalah pembinaan untuk menanamkan nilai dasar Bela Negara. dr. Laras tidak sedang menerima pembinaan; ia menjalankan keahliannya untuk menghadapi wabah.

B pengabdian sesuai dengan profesi Kunci

Benar. Pasal 6 ayat (2) huruf d menyebut 'pengabdian sesuai dengan profesi'. Penjelasannya: pengabdian Warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan Pertahanan Negara, termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Wabah penyakit juga disebut sebagai salah satu wujud Ancaman dalam Pasal 4 ayat (3).

C pelatihan dasar kemiliteran secara wajib

Salah. dr. Laras tidak sedang mengikuti pelatihan apa pun; ia bekerja sebagai dokter di pos isolasi.

D pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela

Salah. dr. Laras bertugas sebagai dokter puskesmas, bukan sebagai prajurit TNI.

E keanggotaan Komponen Cadangan matra darat

Salah. Kasus tidak menyebut dr. Laras pernah ditetapkan sebagai anggota Komponen Cadangan. Lagi pula, keanggotaan Komponen Cadangan bukan salah satu dari empat bentuk keikutsertaan yang disebut Pasal 6 ayat (2).

Dasar fakta

  • UU 23/2019 Pasal 6 ayat (2): keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara diselenggarakan melalui a. pendidikan kewarganegaraan; b. pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c. pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan d. pengabdian sesuai dengan profesi. Penjelasan huruf a: dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran Bela Negara. Penjelasan huruf d: pengabdian Warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan Pertahanan Negara, termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya. Pasal 25 ayat (1): pembinaan Komponen Pendukung merupakan kegiatan peningkatan kualitas dan/atau kuantitas Komponen Pendukung dalam usaha Pertahanan Negara. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 23/2019 Pasal 4 ayat (2): Ancaman terdiri atas Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan/atau Ancaman hibrida. Ayat (3): Ancaman 'dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.' Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c: Ancaman hibrida adalah Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara Ancaman militer dan Ancaman nonmiliter. Penjelasan huruf a dan b berbunyi 'cukup jelas'. Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menyamakan bela negara dengan wajib militer bagi semua warga negara.

Kenapa terlihat benar Pasal 6 ayat (2) huruf b UU 23/2019 memang memuat frasa 'pelatihan dasar kemiliteran secara wajib'.

Cara menghindari Baca Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1): pelatihan itu hanya diberlakukan bagi calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Bentuk keikutsertaan lain, seperti pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi, tidak bersifat militer.

Menukar rumusan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945.

Kenapa terlihat benar Keduanya menyatakan warga negara 'berhak dan wajib ikut serta' dan sama-sama berkaitan dengan pertahanan negara.

Cara menghindari Pasangkan kata: Pasal 27 ayat (3) = 'upaya pembelaan negara' (diawali 'Setiap warga negara'); Pasal 30 ayat (1) = 'usaha pertahanan dan keamanan negara' (diawali 'Tiap-tiap warga negara').

Mencampur istilah UUD dengan istilah UU 23/2019.

Kenapa terlihat benar Kedua sumber memakai kata 'utama' dan 'pendukung' sehingga terdengar menunjuk hal yang sama.

Cara menghindari UUD Pasal 30 ayat (2) memakai 'kekuatan utama' (TNI dan Polri) dan 'kekuatan pendukung' (rakyat). UU 23/2019 memakai 'Komponen Utama', 'Komponen Cadangan', dan 'Komponen Pendukung' dengan isi yang berbeda; Komponen Pendukung, misalnya, mencakup juga sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional.

Memilih tindakan fisik-heroik untuk kasus yang menuntut bela negara sesuai profesi atau peran sehari-hari.

Kenapa terlihat benar Gambaran populer bela negara adalah mengangkat senjata atau latihan baris-berbaris.

Cara menghindari Ingat Penjelasan Pasal 6 ayat (1): usaha Bela Negara berwujud aktivitas fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensi warga negara, dalam masa damai dan masa perang.

Latihan soal bela negara bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Dalam UUD NRI 1945, rumusan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara terdapat pada ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. 'Usaha pertahanan dan keamanan negara' = Pasal 30 ayat (1); 'upaya pembelaan negara' = Pasal 27 ayat (3).

Langkah. 1) Tandai frasa kunci stem: 'usaha pertahanan dan keamanan negara'. 2) Frasa itu ada di Pasal 30 ayat (1), dalam Bab XII Pertahanan dan Keamanan Negara. 3) Pasal 27 ayat (3) memakai frasa lain, 'upaya pembelaan negara'. 4) Ayat (2) dan (3) Pasal 30 bukan rumusan hak dan kewajiban. Jawaban E.

Kesalahan umum. Menjawab Pasal 27 ayat (3) karena sama-sama berbunyi 'berhak dan wajib ikut serta'.

A Pasal 27 ayat (3)

Salah. Pasal 27 ayat (3) memakai frasa 'upaya pembelaan negara': 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.'

B Pasal 30 ayat (2)

Salah. Pasal 30 ayat (2) mengatur cara usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan, yaitu melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ayat itu bukan rumusan hak dan kewajiban warga negara.

C Pasal 28J ayat (1)

Salah. Pasal 28J ayat (1) memuat kewajiban setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain.

D Pasal 30 ayat (3)

Salah. Pasal 30 ayat (3) mengatur susunan dan tugas Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara).

E Pasal 30 ayat (1) Kunci

Benar. Pasal 30 ayat (1): 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.'

Dasar fakta
  • Pasal 27 ayat (3) UUD NRI 1945: 'Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.' Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945: 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.' Ayat (2): 'Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.' Ayat (3): Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Bab XII berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Menurut Pasal 1 angka 11 UU 23/2019, Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan yang subjeknya adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Bela Negara menurut UU 23/2019 dilakukan oleh warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif.

Langkah. 1) Ingat bunyi Pasal 1 angka 11: 'tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif'. 2) Subjeknya semua warga negara, tidak terbatas pada aparat, aparatur, atau anggota Komponen Cadangan. 3) Subjeknya juga bukan setiap orang atau penduduk. Jawaban A.

Kesalahan umum. Mengira Bela Negara hanya urusan TNI dan Polri atau hanya urusan orang yang sudah terdaftar sebagai Komponen Cadangan.

A warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif Kunci

Benar. Pasal 1 angka 11: Bela Negara adalah 'tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif' dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara.

B Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Salah. Definisi itu tidak membatasi Bela Negara pada aparat. TNI dan Polri disebut dalam Pasal 30 ayat (2) UUD sebagai kekuatan utama usaha pertahanan dan keamanan, bukan sebagai satu-satunya pelaku Bela Negara.

C setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia

Salah. Subjeknya warga negara, yaitu warga negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15), bukan setiap orang yang tinggal di Indonesia.

D warga negara yang telah ditetapkan sebagai Komponen Cadangan

Salah. Komponen Cadangan hanya salah satu wadah keikutsertaan; definisi Bela Negara mencakup semua warga negara.

E aparatur negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah

Salah. Definisi itu tidak membatasi Bela Negara pada aparatur negara.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 1 angka 11: 'Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai Ancaman.' Pasal 1 angka 15: Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

PT Sinar Rempah, perusahaan swasta di bidang pengolahan pangan, bekerja sama dengan pemerintah menyelenggarakan pembinaan kesadaran Bela Negara bagi seluruh karyawannya. Menurut Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 UU 23/2019, pembinaan ini termasuk lingkup ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Lingkup Pembinaan Kesadaran Bela Negara hanya tiga: pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan (Pasal 7 ayat (2)).

Langkah. 1) Ingat tiga lingkup dalam Pasal 7 ayat (2): pendidikan, masyarakat, pekerjaan. Kewilayahan dan profesi tidak termasuk. 2) Sasaran pembinaan dalam kasus adalah karyawan perusahaan swasta. 3) Pasal 10 huruf f menyebut Warga Negara yang bekerja pada badan usaha swasta. Jawaban C.

Kesalahan umum. Memilih 'profesi' karena terdengar dekat dengan dunia kerja, padahal itu bukan nama lingkup pembinaan.

A pendidikan

Salah. Lingkup pendidikan menyasar peserta didik dalam sistem pendidikan nasional (Pasal 8), bukan karyawan perusahaan.

B masyarakat

Salah. Lingkup masyarakat (Pasal 9) menyasar warga dalam kedudukannya di tengah masyarakat, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Karyawan yang dibina melalui perusahaannya termasuk lingkup pekerjaan.

C pekerjaan Kunci

Benar. Pasal 7 ayat (2) membagi Pembinaan Kesadaran Bela Negara ke dalam lingkup pendidikan, masyarakat, dan pekerjaan. Pasal 10 huruf f menyebut Warga Negara yang bekerja pada badan usaha swasta sebagai sasaran lingkup pekerjaan.

D kewilayahan

Salah. 'Kewilayahan' tidak termasuk lingkup yang disebut Pasal 7 ayat (2).

E profesi

Salah. Pasal 7 ayat (2) tidak mengenal lingkup 'profesi'. Kata profesi muncul pada bentuk keikutsertaan 'pengabdian sesuai dengan profesi' (Pasal 6 ayat (2) huruf d), yang berbeda dengan lingkup pembinaan.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 7 ayat (1): pendidikan kewarganegaraan dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara dengan menanamkan nilai dasar Bela Negara. Ayat (2): Pembinaan Kesadaran Bela Negara diselenggarakan di lingkup a. pendidikan; b. masyarakat; dan c. pekerjaan. Ayat (3): nilai dasar Bela Negara meliputi a. cinta tanah air; b. sadar berbangsa dan bernegara; c. setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; d. rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan e. kemampuan awal Bela Negara. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 23/2019 Pasal 10: Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan ditujukan bagi Warga Negara yang bekerja pada a. lembaga negara; b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; f. badan usaha swasta; dan g. badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 23/2019, pernyataan yang tepat tentang wujud usaha Bela Negara adalah bahwa usaha itu ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Usaha Bela Negara = fisik maupun nonfisik, semua bidang (ideologi sampai pertahanan keamanan), dalam masa damai dan masa perang.

Langkah. 1) Ingat tiga unsur Penjelasan Pasal 6 ayat (1): bentuk (fisik maupun nonfisik), bidang (ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan), dan masa (damai dan perang). 2) Uji setiap opsi: A membatasi masa, B memisahkan bentuk menurut masa, C membuang bidang pertahanan keamanan, D mengutamakan kegiatan kemiliteran. 3) E memuat bentuk dan masa tanpa pembatasan yang keliru. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira bela negara pada masa damai hanya berupa kegiatan nonfisik, atau mengira bela negara baru diperlukan ketika perang.

A mencakup bidang ideologi hingga pertahanan keamanan, tetapi hanya pada masa perang

Salah. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyebut 'dalam masa damai dan masa perang', jadi tidak hanya pada masa perang.

B berwujud aktivitas fisik pada masa damai dan aktivitas nonfisik pada masa perang

Salah. Penjelasan itu tidak membagi bentuk fisik dan nonfisik menurut masa. Kedua bentuk berlaku dalam masa damai dan masa perang.

C meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, di luar pertahanan keamanan

Salah. Penjelasan itu justru memasukkan bidang pertahanan keamanan, di samping ideologi, politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.

D disesuaikan dengan kapasitas dan kompetensi, terutama melalui kegiatan fisik kemiliteran

Salah. Frasa 'sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya' memang ada, tetapi Penjelasan tidak mengutamakan kegiatan fisik kemiliteran; usaha Bela Negara berwujud aktivitas fisik maupun nonfisik.

E berwujud aktivitas fisik maupun nonfisik, baik pada masa damai maupun masa perang Kunci

Benar. Penjelasan Pasal 6 ayat (1): 'Usaha Bela Negara diwujudkan dalam setiap aktivitas Warga Negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang.'

Dasar fakta
  • Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU 23/2019: 'Usaha Bela Negara diwujudkan dalam setiap aktivitas Warga Negara, baik fisik maupun nonfisik, sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan keamanan dalam masa damai dan masa perang.' Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Pasal 6 ayat (3) UU 23/2019 merinci hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara. Hak yang tercantum dalam ayat itu adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Hak dalam usaha Bela Negara (Pasal 6 ayat (3)): pendidikan kewarganegaraan, mendaftar calon anggota TNI, mendaftar calon anggota Komponen Cadangan.

Langkah. 1) Ingat tiga hak dalam Pasal 6 ayat (3). 2) E mengganti TNI dengan Polri. 3) A, C, dan D menambahkan hak yang tidak disebut ayat itu. 4) Hanya B yang tercantum. Jawaban B.

Kesalahan umum. Memilih Polri karena Polri juga alat negara di bidang keamanan, padahal ayat (3) hanya menyebut TNI dan Komponen Cadangan.

A memperoleh uang saku selama pendidikan kewarganegaraan

Salah. Ayat (3) tidak memuat hak atas uang saku. Hak yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan adalah mendapatkannya melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

B mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan Kunci

Benar. Pasal 6 ayat (3) menyebut tiga hak: a. mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara; b. mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia; c. mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan.

C mengikuti pelatihan dasar kemiliteran di tempat kerjanya

Salah. Pelatihan dasar kemiliteran tidak disebut sebagai hak dalam ayat (3), dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan tidak berbentuk pelatihan kemiliteran.

D mendaftar sebagai calon pegawai kementerian pertahanan

Salah. Ayat (3) tidak menyebut pendaftaran sebagai pegawai kementerian mana pun.

E mendaftar sebagai calon anggota Polri

Salah. Ayat (3) huruf b menyebut calon anggota Tentara Nasional Indonesia, bukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 6 ayat (3): hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara berupa a. mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara; b. mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

Seorang kepala dinas mengumumkan bahwa seluruh pegawainya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Alasannya, UU 23/2019 mengenal pelatihan dasar kemiliteran yang bersifat wajib. Penilaian yang tepat atas alasan tersebut adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Kata 'wajib' pada pelatihan dasar kemiliteran hanya mengikat calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1)).

Langkah. 1) Kenali klaim: sifat wajib pelatihan dibaca sebagai wajib bagi semua pegawai. 2) Cari pasal yang membatasi: Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1). 3) Simpulkan: pengumuman tidak tepat karena kewajiban itu hanya bagi calon Komponen Cadangan yang memenuhi persyaratan. 4) Bedakan dengan opsi yang kesimpulannya sama tetapi alasannya salah (C dan E). Jawaban D.

Kesalahan umum. Membaca sifat wajib pelatihan dasar kemiliteran terlepas dari Pasal 6 ayat (5), sehingga mengira bela negara sama dengan wajib militer bagi semua warga negara.

A tepat, karena setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara

Salah. Hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha Bela Negara (Pasal 6 ayat (1)) memang ada, tetapi tidak berarti setiap warga negara wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran.

B tepat, karena pegawai pemerintah daerah termasuk sasaran pembinaan lingkup pekerjaan

Salah. Pegawai pemerintah daerah memang sasaran Pembinaan Kesadaran Bela Negara lingkup pekerjaan (Pasal 10), tetapi pembinaan itu adalah pendidikan kewarganegaraan untuk menanamkan nilai dasar, bukan pelatihan dasar kemiliteran.

C tidak tepat, karena pelatihan semacam itu hanya diberikan kepada calon prajurit TNI

Salah. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib dalam UU 23/2019 ditujukan kepada calon Komponen Cadangan, bukan calon prajurit TNI.

D tidak tepat, karena kewajiban itu hanya bagi calon Komponen Cadangan yang memenuhi syarat Kunci

Benar. Pasal 6 ayat (5): pelatihan dasar kemiliteran secara wajib 'diberlakukan kepada calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan'. Pasal 13 ayat (1) menegaskannya dengan kata 'hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan'.

E tidak tepat, karena Bela Negara oleh aparatur sipil negara hanya berbentuk kegiatan nonfisik

Salah. Kesimpulannya benar (pengumuman itu keliru), tetapi alasannya salah. UU 23/2019 tidak membatasi Bela Negara oleh aparatur sipil negara pada kegiatan nonfisik; Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyebut aktivitas fisik maupun nonfisik.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 6 ayat (5): pelatihan dasar kemiliteran secara wajib diberlakukan kepada calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Pasal 13 ayat (1): pelatihan dasar kemiliteran secara wajib hanya diberlakukan bagi Warga Negara sebagai calon Komponen Cadangan yang telah memenuhi persyaratan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Rina adalah anggota resimen mahasiswa di kampusnya. Menurut Pasal 20 ayat (1) UU 23/2019 beserta penjelasannya, kedudukan Rina dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah sebagai ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Komponen Pendukung dari unsur Warga Negara: anggota Polri, warga terlatih, tenaga ahli, dan warga lain (Pasal 20 ayat (1)); anggota resimen mahasiswa termasuk warga terlatih.

Langkah. 1) Tentukan apakah Rina pernah menjalani pembentukan Komponen Cadangan: kasus tidak menyebutnya, jadi B dan C gugur. 2) Ingat daftar Pasal 20 ayat (1) dan contoh dalam penjelasan huruf b: resimen mahasiswa termasuk warga terlatih. 3) UU Rakyat Terlatih sudah dicabut. Jawaban A.

Kesalahan umum. Mengira setiap warga yang pernah dilatih semimiliter otomatis menjadi Komponen Cadangan, atau masih memakai istilah UU 56/1999 yang sudah dicabut.

A warga terlatih yang termasuk unsur Komponen Pendukung Kunci

Benar. Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebut 'warga terlatih' sebagai unsur Komponen Pendukung dari Warga Negara. Penjelasannya menyebut anggota resimen mahasiswa sebagai salah satu contoh warga terlatih.

B anggota Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara

Salah. Seseorang menjadi anggota Komponen Cadangan melalui tahapan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan (Pasal 32). Keanggotaan resimen mahasiswa tidak dengan sendirinya menjadikan Rina anggota Komponen Cadangan.

C tenaga ahli yang termasuk unsur Komponen Cadangan

Salah. 'Tenaga ahli' adalah unsur Komponen Pendukung dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, bukan unsur Komponen Cadangan, dan Rina digolongkan sebagai warga terlatih.

D anggota Rakyat Terlatih menurut UU Nomor 56 Tahun 1999

Salah. UU 56/1999 tentang Rakyat Terlatih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 85 UU 23/2019.

E tenaga ahli yang termasuk unsur Komponen Pendukung

Salah. Tenaga ahli memang unsur Komponen Pendukung, tetapi yang dimaksud adalah Warga Negara yang mempunyai keahlian sesuai bidang ilmu yang ditekuni. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebut anggota resimen mahasiswa sebagai warga terlatih.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 17 ayat (1): Komponen Pendukung terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pasal 20 ayat (1): Komponen Pendukung dari unsur Warga Negara terdiri atas a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. warga terlatih; c. tenaga ahli; dan d. warga lain unsur Warga Negara. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebut contoh warga terlatih, antara lain purnawirawan TNI dan Polri, anggota resimen mahasiswa, anggota satuan polisi pamong praja, anggota satuan pengamanan, dan anggota pelindungan masyarakat. Pasal 32: pembentukan Komponen Cadangan melalui pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Pasal 85: UU 27/1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU 56/1999 tentang Rakyat Terlatih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Sejumlah apoteker dan analis laboratorium ingin mengabdikan keahliannya dalam usaha Bela Negara untuk menghadapi Ancaman nonmiliter. Menurut Pasal 15 UU 23/2019, pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi Ancaman nonmiliter ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Pengabdian profesi: Ancaman militer dan hibrida melalui Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung (Pasal 15 ayat (3)); Ancaman nonmiliter dikoordinasikan kementerian/lembaga sesuai bidang profesinya (Pasal 15 ayat (4)).

Langkah. 1) Tentukan jenis ancaman yang disebut stem: Ancaman nonmiliter. 2) Pasal 15 membedakan jalur menurut jenis ancaman. 3) Untuk Ancaman nonmiliter berlaku ayat (4): koordinasi kementerian/lembaga sesuai bidang profesi. 4) Opsi A memakai jalur ayat (3); B, D, dan E menambah syarat yang tidak ada. Jawaban C.

Kesalahan umum. Mengira semua pengabdian bela negara harus melalui Komponen Cadangan atau di bawah komando TNI.

A dilakukan melalui keanggotaan Komponen Cadangan setelah ada pernyataan Mobilisasi

Salah. Keanggotaan Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung adalah jalan pengabdian profesi untuk menghadapi Ancaman militer dan Ancaman hibrida (Pasal 15 ayat (3)), bukan Ancaman nonmiliter.

B berada di bawah komando dan kendali Panglima Tentara Nasional Indonesia

Salah. Komando dan kendali Panglima TNI berlaku pada penggunaan Komponen Cadangan (Pasal 61 ayat (2)), bukan pada pengabdian profesi menghadapi Ancaman nonmiliter.

C dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga yang tugasnya berkaitan dengan profesi itu Kunci

Benar. Pasal 15 ayat (4): pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi Ancaman nonmiliter 'dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian'.

D baru dapat dijalankan setelah mereka ditetapkan oleh Menteri sebagai Komponen Pendukung

Salah. Pasal 15 ayat (4) tidak mensyaratkan penetapan sebagai Komponen Pendukung untuk menghadapi Ancaman nonmiliter.

E hanya dapat dijalankan setelah mereka lulus pelatihan dasar kemiliteran

Salah. Pasal 15 tidak mensyaratkan pelatihan dasar kemiliteran untuk pengabdian sesuai dengan profesi.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 15 ayat (2): pengabdian sesuai dengan profesi disiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan Ancaman hibrida. Ayat (3): untuk Ancaman militer dan Ancaman hibrida dilakukan melalui keanggotaan Komponen Cadangan dan/atau Komponen Pendukung. Ayat (4): untuk Ancaman nonmiliter dikoordinasikan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang profesi yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Pasal 61 ayat (2): penggunaan Komponen Cadangan berada di bawah komando dan kendali Panglima TNI. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Perhatikan pernyataan berikut. (1) UUD NRI 1945 menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. (2) Menurut UU 23/2019, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk Komponen Pendukung dari unsur Warga Negara. (3) Istilah 'Komponen Cadangan' tidak terdapat dalam rumusan Pasal 30 UUD NRI 1945. (4) Menurut UU 23/2019, sumber daya alam serta sarana dan prasarana nasional tidak termasuk Komponen Pendukung. Pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. UUD: kekuatan utama (TNI dan Polri) dan kekuatan pendukung (rakyat). UU 23/2019: Komponen Utama, Komponen Cadangan, Komponen Pendukung, dengan isi yang tidak sama dengan istilah UUD. UU 23/2019 memasukkan anggota Polri ke Komponen Pendukung (Pasal 20 ayat (1) huruf a), sedangkan Pasal 30 ayat (2) UUD menyebut Polri kekuatan utama.

Langkah. 1) Uji (1) dengan bunyi UUD tentang kekuatan utama dan kekuatan pendukung: benar. 2) Uji (2) dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019: benar, walaupun dalam UUD Polri disebut kekuatan utama. 3) Uji (3): Pasal 30 UUD tidak memuat kata 'komponen'; benar. 4) Uji (4) dengan Pasal 17 ayat (1): Komponen Pendukung juga mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional; salah. Jawaban B.

Kesalahan umum. Menganggap pernyataan (2) salah karena Polri adalah kekuatan utama menurut UUD, padahal UU 23/2019 memakai penggolongan sendiri.

A (1) dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru, dan pernyataan (2) serta (3) yang benar tidak tercakup.

B (1), (2), dan (3) Kunci

Benar. (1) benar: UUD menyebut TNI dan Polri 'sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung'. (2) benar: Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 23/2019 menyebut anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai Komponen Pendukung dari unsur Warga Negara; pengujian atas ketentuan itu ditolak dalam Putusan MK 27/PUU-XIX/2021. (3) benar: Pasal 30 UUD hanya memakai istilah 'kekuatan utama' dan 'kekuatan pendukung'.

C (2) dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru, dan pernyataan (1) serta (3) yang benar tidak tercakup.

D (1) dan (3)

Salah. Pernyataan (1) dan (3) benar, tetapi pernyataan (2) yang juga benar tidak tercakup.

E (2), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru: Pasal 17 ayat (1) menyatakan Komponen Pendukung terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional.

Dasar fakta
  • Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945: 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.' Ayat (2): 'Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.' Ayat (3): Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Bab XII berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara. Sumber (membuka tab baru)
  • UU 23/2019 Pasal 17 ayat (1): Komponen Pendukung terdiri atas Warga Negara, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional. Pasal 20 ayat (1): Komponen Pendukung dari unsur Warga Negara terdiri atas a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. warga terlatih; c. tenaga ahli; dan d. warga lain unsur Warga Negara. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf b menyebut contoh warga terlatih, antara lain purnawirawan TNI dan Polri, anggota resimen mahasiswa, anggota satuan polisi pamong praja, anggota satuan pengamanan, dan anggota pelindungan masyarakat. Pasal 32: pembentukan Komponen Cadangan melalui pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan. Pasal 85: UU 27/1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi dan UU 56/1999 tentang Rakyat Terlatih dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 27/PUU-XIX/2021 (diucapkan 31 Oktober 2022) atas pengujian UU 23/2019, antara lain Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66, dan ketentuan pidana. Amar: menolak permohonan provisi; menyatakan permohonan berkenaan dengan Pasal 75 dan Pasal 79 tidak dapat diterima; menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Dalam pertimbangannya, MK menilai keikutsertaan warga negara sebagai Komponen Cadangan bersifat sukarela karena tidak ada paksaan dalam perekrutan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c UU 23/2019 menyebut Ancaman hibrida sebagai Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara Ancaman militer dan Ancaman nonmiliter. Peristiwa fiktif berikut yang paling tepat digolongkan sebagai Ancaman hibrida adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Ancaman hibrida = keterpaduan unsur militer dan unsur nonmiliter dalam satu ancaman, bukan sekadar dua kejadian sejenis.

Langkah. 1) Pegang definisi: campuran dan keterpaduan militer dengan nonmiliter. 2) Pilah unsur setiap opsi: A militer + militer; B nonmiliter + nonmiliter; C satu unsur nonmiliter; D satu unsur tanpa kekuatan bersenjata. 3) Hanya E yang memadukan serangan bersenjata dengan penyelundupan narkoba oleh pihak yang sama. Jawaban E.

Kesalahan umum. Memilih peristiwa yang paling besar atau yang memuat dua kejadian, tanpa memeriksa apakah kedua unsurnya berbeda jenis.

A pesawat tempur negara lain berulang kali memasuki wilayah udara, disusul blokade pelabuhan oleh kapal perangnya

Salah. Kedua peristiwa sama-sama berupa kekuatan bersenjata negara lain. Ada dua kejadian, tetapi tidak ada unsur nonmiliter yang dipadukan.

B wabah penyakit menular merebak di kota pelabuhan, disusul kelangkaan obat akibat penimbunan oleh spekulan

Salah. Wabah dan penimbunan obat sama-sama tidak melibatkan kekuatan bersenjata. Ada dua kejadian, tetapi tidak ada unsur militer yang dipadukan.

C banjir bandang merusak jembatan di beberapa kabupaten sehingga distribusi bahan pangan terputus

Salah. Bencana alam (Pasal 4 ayat (3) menyebut 'bencana alam') adalah satu jenis ancaman saja, tanpa unsur militer.

D puluhan kapal nelayan asing tanpa senjata mencuri ikan di perairan Indonesia selama berbulan-bulan

Salah. Pencurian sumber daya alam oleh kapal tanpa senjata (Pasal 4 ayat (3) menyebut 'perompakan dan pencurian sumber daya alam') hanya memuat satu jenis unsur; tidak ada unsur bersenjata yang dipadukan.

E pasukan asing menembaki pos perbatasan, sementara pihak yang sama menyelundupkan narkoba ke daerah itu Kunci

Benar. Serangan bersenjata pasukan asing (unsur militer) dipadukan oleh pihak yang sama dengan penyelundupan narkoba (Pasal 4 ayat (3) menyebut 'peredaran dan penyalahgunaan narkoba'). Inilah keterpaduan Ancaman militer dan nonmiliter.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 4 ayat (2): Ancaman terdiri atas Ancaman militer, Ancaman nonmiliter, dan/atau Ancaman hibrida. Ayat (3): Ancaman 'dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud Ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.' Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf c: Ancaman hibrida adalah Ancaman yang bersifat campuran dan merupakan keterpaduan antara Ancaman militer dan Ancaman nonmiliter. Penjelasan huruf a dan b berbunyi 'cukup jelas'. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Dalam sebuah diskusi, seorang peserta berpendapat: 'Karena keanggotaan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara bersifat sukarela, anggota yang sudah ditetapkan bebas menolak panggilan Mobilisasi.' Penilaian yang tepat atas pendapat itu menurut UU 23/2019 adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Sukarela saat bergabung (Pasal 28 ayat (2), Pasal 33 ayat (1)); wajib memenuhi panggilan Mobilisasi setelah ditetapkan (Pasal 66 ayat (1)).

Langkah. 1) Pisahkan dua tahap: memutuskan bergabung dan menjalankan status sebagai anggota. 2) Tahap bergabung bersifat sukarela; ini menggugurkan C. 3) Tahap setelah ditetapkan memuat kewajiban memenuhi panggilan Mobilisasi; ini menggugurkan A dan E. 4) MK tidak membatalkan kewajiban itu; B gugur. Jawaban D.

Kesalahan umum. Mengira sifat sukarela berlaku sepanjang keanggotaan, atau mengira MK telah membatalkan ketentuan Komponen Cadangan.

A benar, karena Pasal 28 ayat (2) menyebut pengabdian Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara bersifat sukarela

Salah. Pasal 28 ayat (2) memang menyebut sifat sukarela, tetapi Pasal 66 ayat (1) menyatakan Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi.

B benar, karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan kewajiban memenuhi panggilan Mobilisasi

Salah. Dalam Putusan 27/PUU-XIX/2021, MK menyatakan permohonan tentang Pasal 75 dan Pasal 79 tidak dapat diterima dan menolak permohonan selebihnya, termasuk pengujian Pasal 66. Kewajiban itu tetap berlaku.

C keliru, karena keanggotaan Komponen Cadangan diwajibkan bagi setiap Warga Negara yang memenuhi syarat

Salah. Keanggotaan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara bersifat sukarela (Pasal 28 ayat (2)); setiap Warga Negara berhak, bukan wajib, mendaftar (Pasal 33 ayat (1)).

D keliru, karena sifat sukarela berlaku saat mendaftar, sedangkan anggota yang ditetapkan wajib memenuhi panggilan Kunci

Benar. Sifat sukarela melekat pada keputusan bergabung: warga berhak mendaftar dan tidak dipaksa (Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1)). Setelah diangkat dan ditetapkan, anggota Komponen Cadangan wajib memenuhi panggilan Mobilisasi (Pasal 66 ayat (1)). MK dalam Putusan 27/PUU-XIX/2021 juga menilai sifat sukarela itu terletak pada perekrutan.

E keliru, karena panggilan Mobilisasi hanya ditujukan kepada prajurit TNI, bukan kepada Komponen Cadangan

Salah. Mobilisasi justru dikenakan terhadap Komponen Cadangan (Pasal 64 ayat (1)), dan Pasal 66 ayat (1) mewajibkan anggotanya memenuhi panggilan.

Dasar fakta
  • UU 23/2019 Pasal 28 ayat (2): Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela. Pasal 33 ayat (1): setiap Warga Negara berhak mendaftar menjadi calon Komponen Cadangan. Pasal 64 ayat (1): Mobilisasi dikenakan terhadap Komponen Cadangan. Pasal 66 ayat (1): Komponen Cadangan yang berasal dari unsur Warga Negara wajib memenuhi panggilan untuk Mobilisasi. Sumber (membuka tab baru)
  • Putusan MK 27/PUU-XIX/2021 (diucapkan 31 Oktober 2022) atas pengujian UU 23/2019, antara lain Pasal 4 ayat (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 46, Pasal 66, dan ketentuan pidana. Amar: menolak permohonan provisi; menyatakan permohonan berkenaan dengan Pasal 75 dan Pasal 79 tidak dapat diterima; menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Dalam pertimbangannya, MK menilai keikutsertaan warga negara sebagai Komponen Cadangan bersifat sukarela karena tidak ada paksaan dalam perekrutan. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Sebuah peraturan daerah provinsi mewajibkan setiap warga negara dewasa yang tinggal di provinsi itu mengikuti latihan tempur tahunan sebagai bentuk partisipasi warga dalam menjaga wilayah, disertai sanksi denda bagi yang menolak. Penilaian yang paling tepat berdasarkan UUD NRI 1945 adalah bahwa ketentuan itu ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang (Pasal 30 ayat (5)), bukan dengan peraturan daerah.

Langkah. 1) Tentukan isi perda: kewajiban latihan tempur dan sanksi, yaitu syarat keikutsertaan warga dalam pertahanan. 2) Cari pasal UUD yang menentukan bentuk pengaturannya: Pasal 30 ayat (5), 'diatur dengan undang-undang'. 3) Opsi B, C, dan E menyatakan perda itu sejalan; D menyatakan tidak sejalan tetapi dengan alasan yang keliru, karena UUD juga memberi warga negara hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Jawaban A.

Kesalahan umum. Menganggap kewajiban bela negara dalam UUD sudah cukup sebagai dasar bagi daerah untuk mewajibkan latihan militer.

A tidak sejalan, karena syarat keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang Kunci

Benar. Pasal 30 ayat (5) UUD menyatakan syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara 'diatur dengan undang-undang'. Kewajiban latihan tempur beserta sanksinya adalah syarat keikutsertaan, sehingga tidak dapat dibuat dengan peraturan daerah.

B sejalan, karena UUD menyatakan warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara

Salah. Hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam pembelaan negara memang ada, tetapi bentuk dan syarat keikutsertaannya tidak dapat ditentukan sendiri oleh daerah; Pasal 30 ayat (5) menyerahkannya kepada undang-undang.

C sejalan, karena Pasal 18 ayat (6) UUD memberi pemerintahan daerah hak menetapkan peraturan daerah

Salah. Pasal 18 ayat (6) memberi hak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, bukan untuk mengatur syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan.

D tidak sejalan, karena usaha pertahanan negara merupakan tugas TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, bukan tugas warga sipil

Salah. UUD tidak menjadikan usaha pertahanan dan keamanan negara tugas TNI dan Polri semata; Pasal 30 ayat (1) memberi setiap warga negara hak dan kewajiban ikut serta di dalamnya. TNI dan Polri adalah kekuatan utama, bukan satu-satunya pelaku.

E sejalan, asalkan kewajiban itu tidak dikenakan kepada penduduk berkewarganegaraan asing di provinsi itu

Salah. Membatasi subjek kepada warga negara tidak menyelesaikan masalah pokoknya: syarat keikutsertaan itu tetap harus diatur dengan undang-undang.

Dasar fakta
  • Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945: 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.' Ayat (2): 'Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.' Ayat (3): Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Bab XII berjudul Pertahanan dan Keamanan Negara. Sumber (membuka tab baru)
  • Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945: susunan dan kedudukan TNI dan Polri, hubungan kewenangan keduanya dalam menjalankan tugas, 'syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.' Pasal 18 ayat (6): pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sumber (membuka tab baru)