UUD Pasal 35-36C, UU 24/2009 (bendera, bahasa, lambang, lagu), dan EYD V

TWK · Bahasa negara dan simbol negara

Mengenali bunyi Pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C UUD NRI 1945; menerapkan ketentuan UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pada kasus sehari-hari, yaitu bentuk dan penggunaan Bendera Negara (termasuk pengibaran setengah tiang dan penempatan bersama bendera negara lain), fungsi dan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia (Pasal 25-39), bentuk dan penempatan Lambang Negara, serta tata cara memperdengarkan dan menyanyikan Lagu Kebangsaan; dan menerapkan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD Edisi V) serta kata baku pada naskah dinas.

Inti aturan: bahasa negara

Bab XV UUD NRI 1945 menetapkan empat simbol negara: Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35), Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36), Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A), dan Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B); Pasal 36C memerintahkan ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Undang-undang itu adalah UU 24/2009. Bendera Negara berbentuk empat persegi panjang dengan lebar 2/3 dari panjang, merah di atas dan putih di bawah dengan ukuran sama (Pasal 4 ayat (1)). Bahasa Indonesia punya dua kelompok fungsi: sebagai jati diri dan pemersatu bangsa (Pasal 25 ayat (2)) dan sebagai bahasa resmi negara (Pasal 25 ayat (3)); Pasal 26-39 menyebut tempat-tempat yang wajib memakai bahasa Indonesia, kadang dengan pengecualian yang dirumuskan dengan kata 'dapat'. Bagian Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan mengatur bentuk, warna, penempatan, dan tata cara memperdengarkan atau menyanyikan dengan rincian yang harus dibaca kata demi kata. Kaidah penulisan dalam naskah dinas mengikuti EYD Edisi V (Keputusan Kepala Badan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022), dan kata baku dicek di KBBI.

Rujukan yang bisa Anda periksa

  • UUD NRI 1945 dalam satu naskah (Sekretariat Jenderal MPR)
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan beserta Penjelasannya
  • Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD Edisi V)

Cara mengenali soal bahasa negara

Stem menyebut salah satu simbol negara, pasal Bab XV UUD, atau sebuah peristiwa (upacara, kunjungan tamu negara, pejabat wafat, rapat, penamaan, nota kesepahaman, naskah dinas), lalu menanyakan bunyi ketentuan atau cara yang benar. Variasi faktual meminta rumusan pasal yang tepat; opsinya biasanya hanya berbeda pada satu unsur, seperti angka, posisi, urutan, atau kata 'wajib' dan 'dapat'. Variasi penerapan menyajikan kasus fiktif yang hanya cocok dengan satu ketentuan. Variasi HOTS meminta Anda menilai beberapa pernyataan sekaligus, menghitung jumlah bendera sebelum menentukan posisi, atau menyunting kalimat naskah dinas menurut EYD Edisi V.

Contoh soal bahasa negara dan pembahasannya

Contoh 1

Pasal 4 ayat (1) UU 24/2009 mengatur bentuk dan warna Bendera Negara Sang Merah Putih. Rumusan yang sesuai dengan ayat itu adalah ...

  1. A lebar 3/4 dari panjang, merah di atas dan putih di bawah, kedua bagian sama
  2. B lebar 2/3 dari panjang, merah di atas dan putih di bawah, kedua bagian sama Kunci
  3. C lebar 2/3 dari panjang, bagian merah lebih lebar daripada bagian putih
  4. D panjang 2/3 dari lebar, merah di atas dan putih di bawah, kedua bagian sama
  5. E lebar 2/3 dari panjang, putih di atas dan merah di bawah, kedua bagian sama

Langkah demi langkah

  1. Kenali sumber yang diminta: Pasal 4 ayat (1) UU 24/2009 tentang bentuk dan warna Bendera Negara.
  2. Pecah rumusan pasal menjadi tiga unsur: lebar 2/3 dari panjang; merah di atas dan putih di bawah; kedua bagian berukuran sama.
  3. Periksa setiap opsi unsur demi unsur. A mengubah angka, C mengubah ukuran bagian, D membalik lebar dan panjang, E membalik letak warna.
  4. Jawaban: B.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 4 ayat (1): Bendera Negara 'berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.'

Rasional semua opsi
A lebar 3/4 dari panjang, merah di atas dan putih di bawah, kedua bagian sama

Salah. Perbandingannya 2/3, bukan 3/4.

B lebar 2/3 dari panjang, merah di atas dan putih di bawah, kedua bagian sama Kunci

Benar. Pasal 4 ayat (1): Bendera Negara 'berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.'

C lebar 2/3 dari panjang, bagian merah lebih lebar daripada bagian putih

Salah. Kedua bagian berukuran sama; bagian merah tidak lebih lebar.

D panjang 2/3 dari lebar, merah di atas dan putih di bawah, kedua bagian sama

Salah. Yang 2/3 adalah lebar terhadap panjang. Bila panjang 2/3 dari lebar, bendera menjadi lebih tinggi daripada lebarnya.

E lebar 2/3 dari panjang, putih di atas dan merah di bawah, kedua bagian sama

Salah. Warnanya terbalik. Merah di atas, putih di bawah.

Dasar fakta

  • UU 24/2009 Pasal 4 ayat (1): Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Penjelasan Pasal 4 ayat (1): warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Sumber (membuka tab baru)

Contoh 2

Dinas Pariwisata sebuah provinsi akan menandatangani nota kesepahaman promosi wisata dengan perusahaan dari Korea Selatan. Menurut Pasal 31 UU 24/2009, bahasa naskah nota kesepahaman itu adalah ...

  1. A bahasa Inggris saja, karena salah satu pihak dalam nota itu adalah pihak asing
  2. B bahasa Korea saja, karena mengikuti bahasa nasional pihak asing
  3. C bahasa Indonesia saja, karena salah satu pihaknya instansi pemerintah
  4. D bahasa Indonesia, ditulis juga dalam bahasa Korea dan/atau bahasa Inggris Kunci
  5. E bahasa yang dipilih para pihak, asalkan disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia

Langkah demi langkah

  1. Kenali jenis naskah: nota kesepahaman, yang diatur Pasal 31 UU 24/2009.
  2. Tentukan para pihak: dinas pariwisata adalah instansi pemerintah Republik Indonesia, sedangkan perusahaan Korea Selatan adalah pihak asing.
  3. Terapkan ayat (1): karena ada instansi pemerintah, bahasa Indonesia wajib digunakan.
  4. Terapkan ayat (2): karena ada pihak asing, naskah ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing (bahasa Korea) dan/atau bahasa Inggris.
  5. Jawaban: D.

Kenapa jawaban ini benar

Benar. Pasal 31 ayat (1): bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah Republik Indonesia. Ayat (2): yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Rasional semua opsi
A bahasa Inggris saja, karena salah satu pihak dalam nota itu adalah pihak asing

Salah. Pasal 31 ayat (1) mewajibkan bahasa Indonesia karena nota kesepahaman itu melibatkan instansi pemerintah. Bahasa Inggris hanya tambahan menurut ayat (2).

B bahasa Korea saja, karena mengikuti bahasa nasional pihak asing

Salah. Bahasa nasional pihak asing ditulis juga (ayat (2)), tetapi tidak menggantikan bahasa Indonesia.

C bahasa Indonesia saja, karena salah satu pihaknya instansi pemerintah

Salah. Ayat (2) menyatakan nota kesepahaman yang melibatkan pihak asing 'ditulis juga' dalam bahasa nasional pihak asing dan/atau bahasa Inggris.

D bahasa Indonesia, ditulis juga dalam bahasa Korea dan/atau bahasa Inggris Kunci

Benar. Pasal 31 ayat (1): bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah Republik Indonesia. Ayat (2): yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

E bahasa yang dipilih para pihak, asalkan disertai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia

Salah. Pasal 31 tidak menyerahkan pilihan bahasa kepada para pihak; bahasa Indonesia wajib.

Dasar fakta

  • UU 24/2009 Pasal 28: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Pasal 31 ayat (1): Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; ayat (2): yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pasal 32 ayat (1): wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; ayat (2): dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Pasal 35 ayat (1): wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; ayat (2): untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Sumber (membuka tab baru)
  • Status UU 24/2009 di JDIH BPK: Berlaku. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 (ketentuan pidana) dicabut oleh UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Putusan MK 4/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 57 huruf d dan Pasal 69 huruf c bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sumber (membuka tab baru)

Jebakan umum

Menukar fungsi bahasa Indonesia dalam Pasal 25 ayat (2) dengan fungsi dalam Pasal 25 ayat (3) UU 24/2009.

Kenapa terlihat benar Kedua ayat sama-sama berbicara tentang fungsi bahasa Indonesia dan sama-sama terdengar penting.

Cara menghindari Ayat (2) memuat fungsi kebangsaan: jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Ayat (3) memuat fungsi bahasa resmi negara: bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta bahasa media massa.

Mengira kehadiran pihak, peserta, atau pegawai asing membuat bahasa Indonesia boleh ditinggalkan.

Kenapa terlihat benar Dalam praktik, bahasa Inggris sering dipakai sebagai bahasa bersama dengan orang asing.

Cara menghindari Baca kata 'wajib' dan 'dapat' dalam pasalnya. Forum internasional di Indonesia tetap wajib berbahasa Indonesia (Pasal 32 ayat (1)); nota kesepahaman dengan pihak asing tetap wajib berbahasa Indonesia dan ditulis juga dalam bahasa lain (Pasal 31); pegawai yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti pembelajaran (Pasal 33 ayat (2)). Kata 'dapat' baru muncul untuk forum internasional di luar negeri (Pasal 32 ayat (2)).

Menentukan posisi Bendera Negara di antara bendera negara lain dengan hanya menghitung bendera negara lain.

Kenapa terlihat benar Stem biasanya menyebut jumlah negara lain, sehingga angka itu langsung dipakai.

Cara menghindari Pasal 17 ayat (2) huruf b memakai 'jumlah semua bendera', termasuk Bendera Negara. Jumlah ganjil: Bendera Negara di tengah. Jumlah genap: di tengah sebelah kanan.

Menulis huruf kapital pada nama jabatan yang tidak merujuk orang, instansi, atau tempat tertentu, atau pada kata tugas dalam nama dokumen.

Kenapa terlihat benar Nama jabatan dan judul peraturan terasa resmi sehingga semua katanya ditulis kapital.

Cara menghindari EYD Edisi V: nama jabatan berhuruf awal kapital bila diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat, atau dipakai sebagai pengganti nama orang ('Gubernur Papua Barat', tetapi 'setiap gubernur'). Dalam nama dokumen, kata tugas seperti 'tentang' tetap ditulis kecil.

Latihan soal bahasa negara bertingkat

Pilih jawaban, lalu periksa. Pembahasan setiap opsi muncul setelah Anda menjawab.

Mudah · 4 soal

Soal 1 · mudah

Dalam UUD NRI 1945, ketentuan yang berbunyi 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya' terdapat pada ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Bab XV UUD: Pasal 35 bendera, Pasal 36 bahasa, Pasal 36A lambang, Pasal 36B lagu kebangsaan, Pasal 36C perintah pengaturan dengan undang-undang.

Langkah. 1) Ingat urutan Bab XV sesuai judulnya: bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan. 2) Pasangkan dengan nomor: 35, 36, 36A, 36B. 3) Pasal 36C hanya berisi perintah pengaturan lebih lanjut. Jawaban A.

Kesalahan umum. Memilih Pasal 36A karena mengira lambang dan lagu kebangsaan diatur dalam satu pasal.

A Pasal 36B Kunci

Benar. Pasal 36B: 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.'

B Pasal 36A

Salah. Pasal 36A: 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.'

C Pasal 36C

Salah. Pasal 36C: 'Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.'

D Pasal 36

Salah. Pasal 36: 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.'

E Pasal 32 ayat (2)

Salah. Pasal 32 ayat (2): 'Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.'

Dasar fakta
  • UUD NRI 1945 Bab XV 'Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan'. Pasal 35: 'Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.' Pasal 36: 'Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.' Pasal 36A: 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.' Pasal 36B: 'Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.' Pasal 36C: 'Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang.' Pasal 32 ayat (2): 'Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.' Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · mudah

Pasal 25 ayat (3) UU 24/2009 merinci fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fungsi yang tercantum dalam ayat itu adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Ayat (2) = fungsi kebangsaan (jati diri, kebanggaan, pemersatu, komunikasi antardaerah). Ayat (3) = fungsi bahasa resmi negara (kenegaraan, pendidikan, komunikasi nasional, kebudayaan, niaga, iptek dan seni, media massa).

Langkah. 1) Pisahkan isi Pasal 25: ayat (1) asal-usul, ayat (2) fungsi kebangsaan, ayat (3) fungsi bahasa resmi negara. 2) Opsi A berasal dari ayat (1); B, C, dan D dari ayat (2). 3) Hanya 'transaksi dan dokumentasi niaga' yang tercantum dalam ayat (3). Jawaban E.

Kesalahan umum. Memilih fungsi dalam ayat (2) atau asal-usul dalam ayat (1) karena terdengar paling mendasar.

A bahasa persatuan yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda

Salah. Pasal 25 ayat (1) menyebut asal-usul bahasa Indonesia, yaitu bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Ini bukan salah satu fungsi dalam ayat (3).

B kebanggaan nasional

Salah. 'Kebanggaan nasional' adalah fungsi dalam Pasal 25 ayat (2), bukan fungsi sebagai bahasa resmi negara.

C sarana pemersatu berbagai suku bangsa

Salah. 'Sarana pemersatu berbagai suku bangsa' tercantum dalam ayat (2).

D sarana komunikasi antarbudaya daerah

Salah. Ayat (2) menyebut 'sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah'; fungsi ini tidak ada dalam ayat (3).

E transaksi dan dokumentasi niaga Kunci

Benar. Pasal 25 ayat (3): bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 25 ayat (1): Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan. Ayat (2): Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Ayat (3): Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · mudah

Menurut Pasal 48 ayat (2) UU 24/2009, dasar Persatuan Indonesia pada perisai Garuda Pancasila dilambangkan dengan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Pasal 48 ayat (2): bintang (tengah), rantai (kiri bawah), pohon beringin (kiri atas), kepala banteng (kanan atas), kapas dan padi (kanan bawah).

Langkah. 1) Cocokkan sila dengan gambar: Persatuan Indonesia = pohon beringin. 2) Cocokkan letaknya menurut bunyi undang-undang: kiri atas. 3) A dan B memakai gambar yang benar di letak yang salah; D dan E memakai gambar sila lain. Jawaban C.

Kesalahan umum. Mengingat gambarnya tetapi tertukar letak kiri dan kanan.

A pohon beringin di bagian kanan atas perisai

Salah. Lambangnya benar, tetapi letaknya keliru. Bagian kanan atas perisai diisi kepala banteng (huruf d).

B pohon beringin di bagian tengah-tengah perisai

Salah. Bagian tengah perisai diisi cahaya berbentuk bintang yang bersudut lima, lambang dasar Ketuhanan Yang Maha Esa (huruf a).

C pohon beringin di bagian kiri atas perisai Kunci

Benar. Pasal 48 ayat (2) huruf c: 'dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai'.

D tali rantai bermata bulatan di bagian kiri atas perisai

Salah. Tali rantai bermata bulatan dan persegi melambangkan dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan terletak di bagian kiri bawah.

E kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai

Salah. Kapas dan padi melambangkan dasar Keadilan Sosial dan terletak di bagian kanan bawah.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 46: Lambang Negara berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Pasal 48 ayat (2): dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima; dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai; dasar Persatuan Indonesia dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai; dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · mudah

Presiden menerima kunjungan resmi perdana menteri sebuah negara sahabat di istana. Menurut Pasal 63 ayat (1) UU 24/2009, urutan lagu kebangsaan yang diperdengarkan dalam penyambutan itu adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain: lagu kebangsaan tamu lebih dahulu, lalu Indonesia Raya (Pasal 63 ayat (1)).

Langkah. 1) Kenali tamunya: perdana menteri, yaitu kepala pemerintahan. 2) Terapkan Pasal 63 ayat (1): lagu tamu lebih dahulu, Indonesia Raya berikutnya. 3) Ayat (2) hanya untuk penerimaan surat kepercayaan duta besar. Jawaban A.

Kesalahan umum. Mengira lagu tuan rumah selalu didahulukan.

A lagu kebangsaan negara sahabat lebih dahulu, baru kemudian Indonesia Raya Kunci

Benar. Pasal 63 ayat (1): dalam hal Presiden atau Wakil Presiden menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan.

B Indonesia Raya lebih dahulu, kemudian lagu kebangsaan negara sahabat

Salah. Urutannya terbalik.

C Indonesia Raya saja, karena acara berlangsung di wilayah Indonesia

Salah. Ayat (1) mengharuskan kedua lagu diperdengarkan.

D lagu kebangsaan negara sahabat saja, sebagai penghormatan kepada tamu

Salah. Indonesia Raya tetap diperdengarkan setelah lagu kebangsaan negara lain.

E Indonesia Raya saat tamu tiba, lagu negara sahabat saat tamu pergi

Salah. Pemisahan waktu tiba dan pergi diatur dalam ayat (2) untuk penyerahan surat kepercayaan duta besar, dan urutannya pun terbalik: lagu negara lain saat duta besar tiba, Indonesia Raya saat ia akan meninggalkan istana.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 58 ayat (1): Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Pasal 60 ayat (1): Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental; ayat (2): yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein; ayat (3): yang tidak diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. Penjelasan Pasal 60: strofe adalah stanza dalam musik; stanza dalam lagu Indonesia Raya terdiri atas tiga bait; bait ketiga biasa dikenal dengan refrein. Pasal 61: apabila dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali. Pasal 63 ayat (1): bila Presiden atau Wakil Presiden menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; ayat (2): dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan saat duta besar tiba, dan Indonesia Raya saat duta besar akan meninggalkan istana. Sumber (membuka tab baru)

Sedang · 4 soal

Soal 1 · sedang

Seorang menteri meninggal dunia saat menjalankan tugas di luar negeri pada 3 Maret. Jenazahnya tiba di Indonesia pada 5 Maret. Menurut Pasal 12 UU 24/2009, Bendera Negara dikibarkan setengah tiang untuk menteri itu ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Setengah tiang: Presiden/Wakil Presiden 3 hari seluruh wilayah; pimpinan lembaga negara dan menteri 2 hari di kantornya; anggota lembaga negara, kepala daerah, pimpinan DPRD 1 hari di kantornya. Wafat di luar negeri: dihitung sejak jenazah tiba (Pasal 12 ayat (6)-(10)).

Langkah. 1) Tentukan jabatan: menteri, sehingga berlaku ayat (7): dua hari, terbatas pada gedung atau kantornya. 2) Tentukan tempat wafat: luar negeri, sehingga berlaku ayat (9): dimulai sejak jenazah tiba, yaitu 5 Maret. 3) Gabungkan kedua unsur. Jawaban D.

Kesalahan umum. Menghitung sejak tanggal wafat, atau memakai ketentuan tiga hari yang khusus untuk Presiden dan Wakil Presiden.

A selama tiga hari berturut-turut sejak 3 Maret, di seluruh wilayah Indonesia dan perwakilan RI

Salah. Tiga hari di seluruh wilayah berlaku bila Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia (ayat (6)). Hitungannya pun dimulai sejak jenazah tiba (ayat (9)).

B selama tiga hari berturut-turut sejak 5 Maret, di seluruh wilayah Indonesia dan perwakilan RI

Salah. Tanggal mulainya benar, tetapi lama dan cakupannya adalah ketentuan untuk Presiden atau Wakil Presiden.

C selama dua hari berturut-turut sejak 3 Maret, terbatas di gedung atau kantornya

Salah. Lama dan cakupannya benar, tetapi karena menteri meninggal di luar negeri, pengibaran dimulai sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia (ayat (9)).

D selama dua hari berturut-turut sejak 5 Maret, terbatas di gedung atau kantornya Kunci

Benar. Ayat (7): bila menteri meninggal dunia, pengibaran setengah tiang dilakukan selama dua hari berturut-turut terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan. Ayat (9) dan (10): bila meninggal di luar negeri, pengibaran dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia dengan ketentuan yang sama.

E selama satu hari pada 5 Maret, terbatas di gedung atau kantornya

Salah. Satu hari berlaku untuk anggota lembaga negara, kepala daerah, dan/atau pimpinan DPRD (ayat (8)).

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 12 ayat (6): bila Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia, Bendera Negara dikibarkan setengah tiang selama tiga hari berturut-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan semua kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ayat (7): bila pimpinan lembaga negara dan menteri atau pejabat setingkat menteri meninggal dunia, selama dua hari berturut-turut terbatas pada gedung atau kantor pejabat negara yang bersangkutan. Ayat (8): bila anggota lembaga negara, kepala daerah, dan/atau pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah meninggal dunia, selama satu hari terbatas pada gedung atau kantor pejabat yang bersangkutan. Ayat (9): bila pejabat meninggal dunia di luar negeri, pengibaran setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia. Ayat (10): pengibaran itu dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (6), (7), dan (8). Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sedang

PT Samudra Niaga, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, mempekerjakan seorang manajer warga negara asing yang belum menguasai bahasa Indonesia. Menurut Pasal 33 UU 24/2009 beserta penjelasannya, ketentuan yang berlaku adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta, termasuk perusahaan asing di Indonesia, wajib berbahasa Indonesia; pegawai yang belum mampu wajib belajar bahasa Indonesia (Pasal 33 dan Penjelasannya).

Langkah. 1) Golongkan tempat kerjanya: perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia termasuk lingkungan kerja swasta (Penjelasan Pasal 33). 2) Ayat (1): komunikasi resmi wajib berbahasa Indonesia. 3) Ayat (2): pegawai yang belum mampu wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran. Jawaban B.

Kesalahan umum. Mengira perusahaan asing berada di luar jangkauan Pasal 33.

A lingkungan kerja perusahaan asing dikecualikan dari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia

Salah. Pasal 33 ayat (1) mencakup lingkungan kerja pemerintah dan swasta, dan Penjelasan Pasal 33 menyatakan lingkungan kerja swasta mencakup perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Tidak ada pengecualian bagi perusahaan asing.

B manajer itu wajib mengikuti pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia Kunci

Benar. Pasal 33 ayat (2): pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.

C komunikasi resmi dapat menggunakan bahasa asing sepanjang pimpinannya warga negara asing

Salah. Ayat (1) mewajibkan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja; tidak ada pengecualian karena kewarganegaraan pimpinan.

D kewajiban penggunaan bahasa Indonesia hanya berlaku bagi pegawai warga negara Indonesia

Salah. Ayat (2) menyebut 'pegawai' tanpa membedakan kewarganegaraan.

E perusahaan wajib menyediakan penerjemah tersumpah dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja

Salah. Pasal 33 tidak mengatur penerjemah tersumpah; jalan yang ditentukan adalah pembelajaran bahasa Indonesia bagi pegawai yang belum mampu.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 33 ayat (1): Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Ayat (2): pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Penjelasan Pasal 33: lingkungan kerja swasta mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sedang

Penulisan huruf kapital dalam kalimat naskah dinas berikut yang sesuai dengan EYD Edisi V adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Nama jabatan kapital bila diikuti nama orang, instansi, atau tempat, atau menggantikan nama orang; kata tugas dalam nama dokumen tetap kecil; peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama ditulis kecil.

Langkah. 1) Periksa setiap kata berhuruf kapital dan setiap nama jabatan. 2) A: jabatan diikuti instansi tetapi ditulis kecil. 3) B: jabatan umum ditulis kapital. 4) C: kata tugas 'tentang' ditulis kapital; contoh resmi EYD Edisi V: 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia'. 5) D: peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama ditulis kapital; contoh resmi EYD Edisi V: 'Kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun.' 6) E sesuai kaidah. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira semua kata dalam judul peraturan harus kapital, termasuk 'tentang', atau mengira 'proklamasi kemerdekaan' selalu ditulis kapital walaupun tidak dipakai sebagai nama peristiwa.

A Rapat koordinasi itu dipimpin oleh kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang.

Salah. Nama jabatan yang diikuti nama instansi ditulis dengan huruf awal kapital: 'Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang'.

B Setiap Gubernur wajib menyampaikan laporan itu pada akhir tahun.

Salah. 'Gubernur' di sini tidak diikuti nama orang, instansi, atau tempat dan tidak dipakai sebagai pengganti nama orang, sehingga ditulis 'setiap gubernur'.

C Pedoman itu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Salah. Dalam nama dokumen, semua kata ditulis berhuruf awal kapital kecuali kata tugas. 'Tentang' adalah kata tugas sehingga ditulis 'tentang', seperti contoh resmi EYD Edisi V.

D Kami memperingati Proklamasi Kemerdekaan setiap tahun dengan upacara.

Salah. Peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama ditulis dengan huruf kecil. Contoh resmi EYD Edisi V: 'Kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun.'

E Undangan itu ditujukan kepada Wali Kota Medan dan para camat. Kunci

Benar. 'Wali Kota Medan' adalah nama jabatan yang diikuti nama tempat sehingga berhuruf awal kapital, sedangkan 'para camat' tidak merujuk orang, instansi, atau tempat tertentu sehingga ditulis kecil.

Dasar fakta
  • EYD Edisi V (Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0424/I/BS.00.01/2022, ditetapkan 16 Agustus 2022), Huruf Kapital: huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat (misalnya 'Gubernur Papua Barat'); huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama ditulis dengan huruf nonkapital (misalnya 'Kami memperingati proklamasi kemerdekaan setiap tahun.'); huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas (misalnya 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia'). Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sedang

Di ruang kerja sebuah instansi, Lambang Negara dipasang bersama Bendera Negara serta gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pasal 55 ayat (1) UU 24/2009, susunan ketinggian yang tepat adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: C.

Aturan cepat. Pasal 55 ayat (1): Lambang Negara lebih tinggi daripada Bendera Negara; gambar Presiden dan Wakil Presiden sejajar dan lebih rendah daripada Lambang Negara.

Langkah. 1) Ingat dua huruf dalam Pasal 55 ayat (1). 2) Huruf a: Lambang lebih tinggi daripada Bendera. 3) Huruf b: kedua gambar sejajar, lebih rendah daripada Lambang. 4) Hanya C yang memuat kedua unsur. Jawaban C.

Kesalahan umum. Mengira Bendera Negara selalu dipasang paling tinggi.

A Bendera paling tinggi; Lambang dan kedua gambar sejajar di bawahnya

Salah. Pasal 55 ayat (1) huruf a menempatkan Lambang Negara lebih tinggi daripada Bendera Negara.

B kedua gambar lebih tinggi daripada Lambang; Bendera di sampingnya

Salah. Huruf b: gambar resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

C Lambang lebih tinggi daripada Bendera; kedua gambar sejajar di bawah Lambang Kunci

Benar. Pasal 55 ayat (1): Lambang Negara ditempatkan lebih tinggi daripada Bendera Negara (huruf a), dan gambar resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara (huruf b).

D Lambang, Bendera, dan kedua gambar dipasang sejajar sama tinggi

Salah. Ayat (1) membedakan ketinggian; Lambang Negara harus lebih tinggi.

E gambar Presiden lebih tinggi daripada gambar Wakil Presiden, di bawah Lambang

Salah. Huruf b menyatakan kedua gambar ditempatkan sejajar, bukan bertingkat.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 55 ayat (1): dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, a. Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan b. gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara. Sumber (membuka tab baru)

Sulit · 4 soal

Soal 1 · sulit

Perhatikan pernyataan tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menurut UU 24/2009 beserta penjelasannya berikut. (1) Pidato resmi Presiden yang disampaikan di luar negeri wajib berbahasa Indonesia, kecuali dalam forum resmi internasional yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu. (2) Forum yang bersifat internasional dan diselenggarakan di Indonesia tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia. (3) Penulisan karya ilmiah di Indonesia untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. (4) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Pernyataan yang benar adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: B.

Aturan cepat. Pidato resmi pejabat negara: wajib, di dalam atau di luar negeri (Pasal 28). Forum internasional: wajib bila di Indonesia, 'dapat' bila di luar negeri (Pasal 32). Karya ilmiah: wajib, tetapi bidang kajian khusus dapat memakai bahasa daerah atau asing (Pasal 35).

Langkah. 1) Uji (1) dengan Pasal 28 dan Penjelasannya: benar, termasuk pengecualiannya. 2) Uji (2) dengan Pasal 32 ayat (1): salah, forum internasional di Indonesia tetap wajib. 3) Uji (3) dengan Pasal 35 ayat (2): benar. 4) Uji (4) dengan Pasal 32 ayat (2): salah, kata yang dipakai 'dapat'. Jawaban B.

Kesalahan umum. Membalik Pasal 32: mengira forum internasional di Indonesia bebas bahasa, sedangkan forum di luar negeri justru wajib berbahasa Indonesia.

A (1) dan (2)

Salah. Pernyataan (2) keliru: Pasal 32 ayat (1) mewajibkan bahasa Indonesia dalam forum internasional di Indonesia.

B (1) dan (3) Kunci

Benar. (1) benar: Pasal 28 mewajibkan bahasa Indonesia dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain 'yang disampaikan di dalam atau di luar negeri', dan Penjelasan Pasal 28 mengecualikan forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu. (3) benar: Pasal 35 ayat (2).

C (2) dan (4)

Salah. Kedua pernyataan keliru. Pasal 32 ayat (1) mewajibkan bahasa Indonesia di forum internasional di Indonesia, sedangkan ayat (2) hanya menyatakan bahasa Indonesia 'dapat' digunakan di forum internasional di luar negeri.

D (3) dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru (Pasal 32 ayat (2) memakai kata 'dapat'), dan pernyataan (1) yang benar tidak tercakup.

E (1), (3), dan (4)

Salah. Pernyataan (4) keliru: forum internasional di luar negeri hanya 'dapat' memakai bahasa Indonesia.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 28: Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Pasal 31 ayat (1): Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia; ayat (2): yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Pasal 32 ayat (1): wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia; ayat (2): dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Pasal 35 ayat (1): wajib digunakan dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia; ayat (2): untuk tujuan atau bidang kajian khusus dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing. Sumber (membuka tab baru)

Soal 2 · sulit

Sebuah pameran dagang di Surabaya yang tidak dihadiri kepala negara, wakil kepala negara, atau kepala pemerintahan memasang Bendera Negara bersama bendera lima negara lain dalam satu baris. Ukuran bendera seimbang dan tiangnya sama. Menurut Pasal 17 UU 24/2009, Bendera Negara ditempatkan ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: D.

Aturan cepat. Banyak bendera negara dalam satu baris: hitung semua bendera. Ganjil: Bendera Negara di tengah. Genap: di tengah sebelah kanan (Pasal 17 ayat (2) huruf b).

Langkah. 1) Periksa apakah ayat (3) berlaku: tidak, karena kepala negara dan kepala pemerintahan tidak hadir. 2) Hitung semua bendera: 1 + 5 = 6, genap. 3) Terapkan angka 2: di tengah sebelah kanan. Jawaban D.

Kesalahan umum. Menghitung hanya bendera negara lain (lima, ganjil) sehingga memilih 'di tengah'.

A di tengah, karena bendera negara lain berjumlah lima (ganjil)

Salah. Pasal 17 ayat (2) huruf b menghitung 'jumlah semua bendera', termasuk Bendera Negara. Jumlahnya enam, bukan lima.

B di ujung paling kanan, karena Bendera Negara selalu berada di kanan

Salah. Ketentuan 'di sebelah kanan' (huruf a) berlaku bila hanya ada satu bendera negara lain.

C menurut kebiasaan internasional, karena acaranya internasional

Salah. Ayat (3) membolehkan kebiasaan internasional hanya dalam acara internasional yang dihadiri kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan. Stem menyatakan pejabat itu tidak hadir.

D di tengah sebelah kanan, karena semua bendera ada enam (genap) Kunci

Benar. Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 2: apabila jumlah semua bendera genap, Bendera Negara ditempatkan di tengah sebelah kanan. Satu Bendera Negara ditambah lima bendera lain sama dengan enam.

E di depan barisan bendera negara lain agar tampak lebih menonjol

Salah. Pasal 17 menempatkan semua bendera pada satu baris; Bendera Negara tidak diletakkan di depan bendera negara lain.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 17 ayat (1): bila Bendera Negara dikibarkan berdampingan dengan bendera negara lain, ukuran bendera seimbang dan ukuran tiang sama. Ayat (2) huruf a: bila ada satu bendera negara lain, Bendera Negara ditempatkan di sebelah kanan. Huruf b: bila ada sejumlah bendera negara lain, semua bendera ditempatkan pada satu baris; bila jumlah semua bendera ganjil, Bendera Negara di tengah; bila genap, di tengah sebelah kanan. Ayat (3): penempatan dalam acara internasional yang dihadiri oleh kepala negara, wakil kepala negara, dan kepala pemerintahan dapat dilakukan menurut kebiasaan internasional. Sumber (membuka tab baru)

Soal 3 · sulit

Pada upacara bendera di sebuah sekolah, alat musik pengiring rusak sehingga Lagu Kebangsaan dinyanyikan tanpa iringan. Menurut Pasal 60 UU 24/2009 beserta penjelasannya, cara menyanyikan yang tepat adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: E.

Aturan cepat. Tanpa iringan: satu stanza pertama lengkap, bait ketiganya (refrein) diulang satu kali (Pasal 60 ayat (3) dan Penjelasannya). Tiga stanza: bait ketiga stanza kedua dan ketiga diulang satu kali (Pasal 61).

Langkah. 1) Pastikan tanpa iringan dibolehkan: Pasal 60 ayat (1). 2) Terapkan ayat (3): satu stanza pertama lengkap dengan satu kali ulangan bait ketiga stanza pertama. 3) Hubungkan dengan Penjelasan: bait ketiga adalah refrein. 4) Pasal 61 hanya berlaku bila dinyanyikan tiga stanza. Jawaban E.

Kesalahan umum. Mengira lagu tanpa iringan dinyanyikan tanpa ulangan, atau memakai ketentuan tiga stanza.

A memutar rekaman instrumental, karena tanpa iringan lagu itu tidak boleh dinyanyikan

Salah. Pasal 60 ayat (1) menyatakan Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental. Menyanyikan tanpa iringan dibolehkan.

B tiga stanza lengkap, dengan bait ketiga stanza kedua dan ketiga diulang satu kali

Salah. Ini ketentuan Pasal 61 untuk Lagu Kebangsaan yang dinyanyikan lengkap tiga stanza, bukan tata cara menyanyikan tanpa iringan.

C satu stanza pertama tanpa ulangan, karena ulangan hanya untuk lagu yang diiringi

Salah. Ayat (3) tetap menetapkan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

D bait ketiga stanza pertama (refrein) saja, dinyanyikan dua kali berturut-turut

Salah. Ayat (3) mengharuskan satu stanza pertama dinyanyikan lengkap; refrein bukan satu-satunya bagian yang dinyanyikan.

E satu stanza pertama lengkap, lalu bait ketiganya (refrein) diulang satu kali Kunci

Benar. Pasal 60 ayat (3): Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. Penjelasan Pasal 60: stanza terdiri atas tiga bait, dan bait ketiga biasa dikenal dengan refrein.

Dasar fakta
  • UU 24/2009 Pasal 58 ayat (1): Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Pasal 60 ayat (1): Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental; ayat (2): yang diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrein; ayat (3): yang tidak diiringi alat musik dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama. Penjelasan Pasal 60: strofe adalah stanza dalam musik; stanza dalam lagu Indonesia Raya terdiri atas tiga bait; bait ketiga biasa dikenal dengan refrein. Pasal 61: apabila dinyanyikan lengkap tiga stanza, bait ketiga pada stanza kedua dan stanza ketiga dinyanyikan ulang satu kali. Pasal 63 ayat (1): bila Presiden atau Wakil Presiden menerima kunjungan kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan lebih dahulu, selanjutnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; ayat (2): dalam upacara penyerahan surat kepercayaan, lagu kebangsaan negara lain diperdengarkan saat duta besar tiba, dan Indonesia Raya saat duta besar akan meninggalkan istana. Sumber (membuka tab baru)

Soal 4 · sulit

Perhatikan kalimat dari sebuah nota dinas berikut. (1) Sehubungan dengan itu, kami mohon Saudara hadir tepat waktu. (2) Rapat akan membahas laporan keuangan, tetapi tidak membahas rencana anggaran. (3) Panitia menyiapkan makan siang, karena rapat berlangsung sampai sore. (4) 15 orang peserta sudah mengonfirmasi kehadirannya. Kalimat yang penulisannya sesuai dengan EYD Edisi V adalah ...
Lihat jawaban dan pembahasan

Kunci: A.

Aturan cepat. Koma: sesudah penghubung antarkalimat, sebelum 'tetapi/melainkan/sedangkan', sesudah anak kalimat yang mendahului induk, tetapi TIDAK bila induk kalimat di depan. Bilangan di awal kalimat: tambah 'sebanyak/sejumlah' atau ubah susunan.

Langkah. 1) Kalimat (1): koma sesudah 'sehubungan dengan itu' dan kapital pada 'Saudara', sesuai. 2) Kalimat (2): koma sebelum 'tetapi', sesuai. 3) Kalimat (3): induk kalimat di depan, jadi koma sebelum 'karena' tidak dipakai. 4) Kalimat (4): '15' di awal kalimat harus didahului 'sebanyak' atau kalimat disusun ulang. Jawaban A.

Kesalahan umum. Memberi koma sebelum 'karena' di tengah kalimat karena terbiasa dengan pola anak kalimat di depan.

A (1) dan (2) Kunci

Benar. (1) sesuai: tanda koma dipakai di belakang ungkapan penghubung antarkalimat seperti 'sehubungan dengan itu', dan 'Saudara' sebagai kata sapaan ditulis kapital. (2) sesuai: tanda koma dipakai sebelum 'tetapi' dalam kalimat majemuk pertentangan.

B (1) dan (3)

Salah. Kalimat (3) keliru: tanda koma tidak dipakai bila induk kalimat mendahului anak kalimat ('Panitia menyiapkan makan siang karena ...').

C (2) dan (4)

Salah. Kalimat (4) keliru: bilangan di awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti 'sebanyak' atau susunan kalimatnya diubah ('Sebanyak 15 orang peserta ...').

D (1), (2), dan (3)

Salah. Kalimat (3) keliru karena tanda koma sebelum anak kalimat yang mengikuti induk kalimat.

E (2), (3), dan (4)

Salah. Kalimat (3) dan (4) keliru.

Dasar fakta
  • EYD Edisi V, Tanda Koma: tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan; digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat; tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat; digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Angka dan Bilangan: bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Huruf Kapital: kata atau ungkapan yang digunakan sebagai sapaan, seperti Saudara, ditulis dengan huruf awal kapital. Sumber (membuka tab baru)